PT Askes Buka Kantor Cabang Soreang

SOREANG,(PRLM).-PT Askes membuka kantor baru yakni cabang Soreang di Jln. Terusan Alfathu, Senin (30/9), yang diresmikan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser. Pembukaan kantor cabang baru sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kab. Bandung.

"Pada 1 Januari 2014 PT Askes akan menjadi badan layanan publik Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan aturan pemerintah," kata Direktur Pelayanan PT Askes, dr. Fajri Adi Nur.

BPJS yang langsung di bawah presiden merupakan badan nirlaba untuk melindungi masyarakat. "Kami tak lagi diberikan target pendapatan sejak tahun 2007 lalu sebagai persiapan untuk BPJS kesehatan. Kami hanya diperbolehkan mengambil 10 persen dari iuran premi kesehatan untuk kepentingan pembangunan gedung dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan," katanya.

Mulai awal tahun 2014, kata Fajri, semua jaminan kesehatan PNS, TNI, Polri, pensiunan PNS dan TNI, veteran, dan semua anggota Jamsostek masuk ke BPJS kesehatan.

"Termasuk warga masyarakat yang masuk Jamkesmas akan otomatis dimasukkan ke BPJS kesehatan. Jumlah peserta Jamkesmas yang semua iurannya ditanggung pemerintah sejumlah 86,4 juta orang," katanya.

Bahkan, pada akhir tahun 2016 semua warga harus masuk ke asuransi kesehatan dalam wadah BPJS kesehatan. "Bahkan, pembantu rumah tangga juga harus masuk ke BPJS kesehatan. Iuran premi ada yang ditanggung pemerintah seperti Jamkesmas maupun membayar sendiri bagi orang mampu," katanya.(A-71/A-107)***

Baca Juga

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

13.586 Warga Kabupaten Bandung Barat Punya Data Ganda

NGAMPRAH, (PR).- Sebanyak 13.586 warga Kabupaten Bandung Barat memiliki data ganda. Hal itu berdasarkan data terbaru yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dari Kementerian Dalam Negeri.

Cegah Pungli di Taman Kota, Pemkot Bandung Siap Bentuk Poltam

BANDUNG, (PR).- Untuk mengantisipasi adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu di taman kota, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) berencana membentuk polisi taman

Pengelolaan Aset di KBB Belum Terkelola dengan Baik

NGAMPRAH, (PR).- Pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum tertata dengan baik. Dari sekitar 1.600 bidang tanah yang dimiliki Pemkab Bandung Barat, sekitar 40 persen di antaranya masih belum memiliki sertifikat.