Irfan, "DPRD juga Mengatur Kebijakan"

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mengingatkan perencanaan dalam provinsi harus disusun oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hal ini disampaikannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (10/9/2013).

"Kami dari DPRD punya fungsi lain selain menjalankan fungsi pemerintah, kami juga perwakilan rakyat. Selain melakukan regulasi kami juga mengatur kebijakan. Artinya perencanaan tidak hanya milik eksekutif yang produknya berupa pergub dan RKPD tetapi juga ada produk DPRD yaitu reses, musrenbang, dan KUA dan PPAS. Ini perlu saya kupas agar jelas susunan perencanaan ini disusun oleh eksekutif dan legislatif," kata Irfan.

Dengan begitu, Irfan menegaskan DPRD merupakan cerminan masyarakat. Selama ini, dia menilai DPRD seolah dinas perwakilan rakyat. Irfan juga meyakini dalam proses perencanaan, semuanya boleh berencana namun ketukan paripurna yang akhirnya menentukan.

Irfan menilai musrenbang kali ini sangat penting di samping juga menjadi amanat undang-undang. Soalnya, musrenbang. juga dilakukan setelah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan terpilih kembali. "Janjinya juga harus masuk dalam RPJMD. Baik tentang kesehatan, pendidikan, pertanian, dll semuanya bisa diadopsi dari janji gubernur," katanya. (A-199/A-147)***

Baca Juga

Baznas Baru Kelola 16 Persen dari Potensi Dana Zakat

BANDUNG RAYA

BANDUNG,(PRLM).- Dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) jumlahnya masih rendah. Umat Islam di Indonesia cenderung lebih mempercayai lembaga pengelola zakat swasta dibanding Baznas.

Sumber AIr di Kawasan Permukiman Cimahi Tercemar Limbah Pabrik

BANDUNG RAYA

CIMAHI, (PRLM).- Kekeringan yang melanda kawasan permukiman akibat kemarau diperparah dengan sumber air milik warga tercemar limbah dari pabrik-industri. Hal itu menimbulkan krisis air bersih di Kota Cimahi.

Rp 43,7 Miliar Untuk Gaji ke-13 PNS KBB

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelontorkan lebih dari Rp 43 miliar untuk membayar gaji ke-13 seluruh pegawai negeri sipil. Jelang Lebaran ini, para PNS di KBB juga memperoleh tunjangan kesejahteraan dan menerima pembayaran rapel penambahan gaji selama 6 bulan.

Petugas Bersihkan Trotoar di Jalan Asia Afrika

BANDUNG RAYA
DUA orang petugas dari Dinas Bina Marga dan Pangairan Pemerintahan Kota Bandung, melakukan bersih-bersih trotoar yang telah tampak kotor depan kantor Harian Umum Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (9/7/2015).*