Irfan, "DPRD juga Mengatur Kebijakan"

BANDUNG, (PRLM).- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mengingatkan perencanaan dalam provinsi harus disusun oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hal ini disampaikannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (10/9/2013).

"Kami dari DPRD punya fungsi lain selain menjalankan fungsi pemerintah, kami juga perwakilan rakyat. Selain melakukan regulasi kami juga mengatur kebijakan. Artinya perencanaan tidak hanya milik eksekutif yang produknya berupa pergub dan RKPD tetapi juga ada produk DPRD yaitu reses, musrenbang, dan KUA dan PPAS. Ini perlu saya kupas agar jelas susunan perencanaan ini disusun oleh eksekutif dan legislatif," kata Irfan.

Dengan begitu, Irfan menegaskan DPRD merupakan cerminan masyarakat. Selama ini, dia menilai DPRD seolah dinas perwakilan rakyat. Irfan juga meyakini dalam proses perencanaan, semuanya boleh berencana namun ketukan paripurna yang akhirnya menentukan.

Irfan menilai musrenbang kali ini sangat penting di samping juga menjadi amanat undang-undang. Soalnya, musrenbang. juga dilakukan setelah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan terpilih kembali. "Janjinya juga harus masuk dalam RPJMD. Baik tentang kesehatan, pendidikan, pertanian, dll semuanya bisa diadopsi dari janji gubernur," katanya. (A-199/A-147)***

Komentari di Facebook !