Di Karawang, Pengunjuk Rasa Bentrok dengan Polisi

JAWA BARAT
SEORANG pengunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Karawang diamankan petugas dari Kepolisian Resor Karawang, Kamis (5/9/2013). Pengunjuk rasa tersebut dianggap sebagai provokator pelemparan benda tumpul ke arah barikade Polisi hingga memicu Polisi menggun
DODO RIHANTO/PRLM
SEORANG pengunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Karawang diamankan petugas dari Kepolisian Resor Karawang, Kamis (5/9/2013). Pengunjuk rasa tersebut dianggap sebagai provokator pelemparan benda tumpul ke arah barikade Polisi hingga memicu Polisi menggunakan gas air mata dan watercanon.*

KARAWANG, (PRLM).- Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan warga dari tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat berakhir ricuh, Kamis (5/8/2013). Mereka bentrok dengan aparat Kepolisian di depan kantor Kejaksaan Negeri Karawang yang kemudian memaksa Polisi menembakan gas air mata dan watercanon ke arah kerumunan massa.

Bahkan keributan tersebut berimbas terhadap kegiatan di gedung DPRD yang letaknya berseberangan dengan Kantor Kejaksaan. Sejumlah pejabat esselon II dan anggota Badan Anggaran DPRD yang sedang menggelar perubahan APBD 2013 berhamburan ke luar ruangan kerena gas air mata masuk ke ruang rapat.

Mata mereka terlihat memerah dan mengeluarkan air. Sebagian berlari ke arah toilet untuk membasuh muka. Sebagian lagi bergegas mencari ruangan yang tidak tersergap gas air mata.

Sementara itu, para pengunjuk rasa yang terkena terjangan watercanon dan gas air mata terlihat kocar-kacir ke berbagai arah. Namun kondisi tersebut tak membuat Polisi menghentikan tindakan refresifnya. Mereka merangsek ka arah massa dan bahkan menangkap seorang pengunjuk rasa yang diduga sebagai provokator.

Beruntung pada saat bersamaan muncul Komandan Kodim 0604 Karawang Letkol A. Nugroho. Yang bersangkutan langsung membubarkan massa dan polisi yang terlibat bentrok.

Dandim kemudian mengajak bicara ke dua belah pihak yang akhirnya kerusuhan mereda. Bahkan, pengunjuk rasa yang sempat ditangkap polisi, dibebaskan lagi.

Namun demikian, tindakan pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) Polres Karawang yang dibantu pasukan Brimob itu menyisakan suasana tegang di sekitar Kejaksaan dan gedung DPRD. Para pengunjuk rasa terlihat berkerimun di pinggir jalan sambil mengucek matanya yang masih memerah.

Demikian pula, para wakil rakyat dan pejabat yang terkena gas air mati tidak bisa langsung melanjutkan rapat. Mereka malah membahas soal bunyi tembakan gas air mata dan pekik histeris pengunjuk rasa.

Dari keterangan yang dikumpulkan di lapangan, aksi unjuk rasa itu sengketa lahan seluas 350 hektare antara petani penggarap dengan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Buntut dari sengketa lahan tersebut menyeret mantan Kades Margamulya, Ratna Ningrum berurusan dengan Mabes Polri.

Ratna Ningrum dilaporkan Dirut PT SAMP, Irwan Tjahyadi dengan tudingan telah memalsukan surat tanah leter C. Kasus tersebut ditangani Bareskrim Mabes Polri yang kemudian berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Pihak Kejagung kemudian memerintahkan Kejari Karawang untuk menahan Ratna Ningrum dan melimpahkan perkara tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Hal itu pula yang membuat para petani penggarap berang. Mereka kemudian berunjuk rasa ke Kejari dan PN Karawang.

Warga yang berunjuk rasa berasal dari Desa Wanakerta, Wanasari, Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat di mana lahan sengketa itu berada. Mereka menuding penahanan Ratna Ningrum sarat kepentingan pihak pengusaha.

"Banyak kejanggalan dalam kasus ini. Masa pemalsuan surat saja harus ditangani Bareskrim Mabes Polri. Padahal kasus seperti ini cukup ditangani Polres bahkan cukup oleh Polsek," ujar Kuasa Hukum, Ranta Ningrum, Yono Kurniawan.

Dikatakan juga, dalam kasus tersebut Ratna Ningrum tidak memalsulan surat tanah leter C. Dia hanya menandatangani salinan surat leter C yang dibuat oleh Sekretaris Desa Margamulya saat itu.

Dikatakan juga kejanggalan lain terlihat dari pemaksaan kasus tersebut ke ranah pidana. "Seharusnya kasus seperti ini di sidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)," kata Yono lebih lanjut.

Dikatakan pula, dalam perkara tersebut pihak pengusaha terkesan menggunakan kekuatan tertentu untuk mengalahkan para petani penggarap yang sedang bersengketa dengannya."Hal ini yang membuat warga marah dan berunjuk rasa ke sini," ujar Yono.

Dari pantauan PRLM, ribuan massa sudah mengepung kantor Kejari Karawang sejak pukul 08.00 WIB. Mereka silih berganti berorasi yang intinya meminta penjelasan Jaksa atas penahanan Ratna Ningrum.

Karena tidak ada jawaban, massa bergerak ke PN Karawang untuk meminta Majlis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menangguhkan penahanan Ratna Ningrum. Tuntutan warga yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dipenuhi majlis hakim dengan mengalihkan tahanan Ratna dari tahanan kurungan menjadi tahanan kota.

Massa kemudian kembali berbalik ke arah kantor Kejaksaan untuk kembali meminta keterangan dari pihak Jaksa. Namun setelah beberapa menit melakukan orasi, tak ada seorang pun jaksa yang mau menemui mereka. Akhirnya, massa memasuki halaman Kejaksaan. Sementara Polisi dari unsur Dalmas dan Brimob membentuk barikade di gerbang pagar Kejaksaan.

Warga pun kemudian mengepung Kejaksaan. Namun suasana tak kondusif setelah ada penyusup yang melakukan pelemparan ke arah Polisi. Polisi sontak menembakan gas air mata dan watercanon ke arah massa. Keributan pun terjadi selama lebih kurang 20 menit. (A-106/A-89)***

Baca Juga

Rumah Sakit Nonprofit Layani 46.805 Pasien Dhuafa Sepanjang 2015

JAWA BARAT

BOGOR, (PRLM).— Rumah sakit nonprofit di Parung, Bogor yang dibangun dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompet Dhuafa melayani sebanyak 46.805 pasien dhuafa sepanjang tahun 2015.

Air Waduk Jatigede Mulai Mengairi Sawah

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- Sejak Senin (11/1/2016) lalu, untuk pertama kalinya air Waduk Jatigede mulai digunakan untuk mengairi areal pesawahan di daerah pantai utara (pantura), seperti Majalengka, Indramayu dan Cirebon.

Jonan: Bandara Kertajati Rampung Akhir 2017

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pembangunan Bandara Kertajati diperkirakan rampung akhir 2017 atau awal 2018. Pada 2016, Kementerian Perhubungan akan fokus menyelesaikan sisi udara

Pejabat Pemkab Sumedang Diperiksa Kejati

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- Empat pejabat Pemkab Sumedang kembali diperiksa penyidik kejaksaan dalam kasus penyimpangan pajak Galian C yang disetorkan para pengusaha ke kas daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sumedang dari tahun 2010 hingga 2014.