FKGHS Kab. Bandung Tuntut Kejelasan Nasib Honorer Kategori II

SOREANG, (PRLM).-Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan nasib honorer kategori II yang sampai saat ini masih terombang-ambing. Apalagi rencananya pemerintah pusat hanya akan emngangkat 24 peren dari jumlah honorer kategori II sehingga menimbulkan keresahan.

“Kami meminta kejelasan nasib rekan-rekan sesama guru honorer kategori I maupun II. Kategori I seharusnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa tahun lalu, namun sampai kini masih berstatus honorer,” kata Ketua FKGHS Kab. Bandung, Toto Ruhiat, di komplek Pemkab Bandung, Kamis (5/9).

Jumlah tenaga honorer kategori I yang tertinggal dalam pengangkatan CPNS nya sebanyak 300 orang termasuk para guru. “Sedangkan honorer kategori II yakni bekerja di instansi pemerintah, namun honorariumnya bukan dari pemerintah pusat atau daerah. Jumlah honorer kategori II di Kab. Bandung sekitar 2.300 orang,” katanya.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012, maka kuota pengangkatan CPNS dari honorer kategori sebesar 30 persen. “Namun pemerintah merevisi kembali isi PP tersebut sehingga yang akan diangkat lebih kecil yakni 24 persen. Ketentuan baru ini makin membuat keresahan di kalangan tenaga honorer,” katanya..(A-71/A-89)***

Baca Juga

Lippo Group Salurkan Beasiswa Senilai Rp 1,5 Miliar

JAKARTA, (PR).- Lippo Group menyerahkan beasiswa senilai Rp 15 miliar kepada 10 perguruan tinggi nasional (PTN) di Auditorium Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa 20 Desember 2016.

Serapan Pendidikan Vokasi Rendah

JAKARTA, (PR).- Tahun depan, pendidikan vokasi akan menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, pendidikan vokasi baru menyerap sekitar 5,6 persen dari total mahasiswa nasional.

Mendikbud Izinkan Sekolah Himpun Dana Masyarakat

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengizinkan sekolah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pasalnya, jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, sekolah akan sulit maju dan memiliki daya saing tinggi.