FKGHS Kab. Bandung Tuntut Kejelasan Nasib Honorer Kategori II

SOREANG, (PRLM).-Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan nasib honorer kategori II yang sampai saat ini masih terombang-ambing. Apalagi rencananya pemerintah pusat hanya akan emngangkat 24 peren dari jumlah honorer kategori II sehingga menimbulkan keresahan.

“Kami meminta kejelasan nasib rekan-rekan sesama guru honorer kategori I maupun II. Kategori I seharusnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa tahun lalu, namun sampai kini masih berstatus honorer,” kata Ketua FKGHS Kab. Bandung, Toto Ruhiat, di komplek Pemkab Bandung, Kamis (5/9).

Jumlah tenaga honorer kategori I yang tertinggal dalam pengangkatan CPNS nya sebanyak 300 orang termasuk para guru. “Sedangkan honorer kategori II yakni bekerja di instansi pemerintah, namun honorariumnya bukan dari pemerintah pusat atau daerah. Jumlah honorer kategori II di Kab. Bandung sekitar 2.300 orang,” katanya.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012, maka kuota pengangkatan CPNS dari honorer kategori sebesar 30 persen. “Namun pemerintah merevisi kembali isi PP tersebut sehingga yang akan diangkat lebih kecil yakni 24 persen. Ketentuan baru ini makin membuat keresahan di kalangan tenaga honorer,” katanya..(A-71/A-89)***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Implementasi Alokasi Siswa Miskin pada PPDB tak Terkontrol

JAKARTA, (PR).-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional.

Tunggu SKTP, 50 Persen Guru di KBB Belum Terima Tunjangan

NGAMPRAH, (PR).- Tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya dibayarkan lantaran masih menunggu Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.