FKGHS Kab. Bandung Tuntut Kejelasan Nasib Honorer Kategori II

SOREANG, (PRLM).-Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan nasib honorer kategori II yang sampai saat ini masih terombang-ambing. Apalagi rencananya pemerintah pusat hanya akan emngangkat 24 peren dari jumlah honorer kategori II sehingga menimbulkan keresahan.

“Kami meminta kejelasan nasib rekan-rekan sesama guru honorer kategori I maupun II. Kategori I seharusnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa tahun lalu, namun sampai kini masih berstatus honorer,” kata Ketua FKGHS Kab. Bandung, Toto Ruhiat, di komplek Pemkab Bandung, Kamis (5/9).

Jumlah tenaga honorer kategori I yang tertinggal dalam pengangkatan CPNS nya sebanyak 300 orang termasuk para guru. “Sedangkan honorer kategori II yakni bekerja di instansi pemerintah, namun honorariumnya bukan dari pemerintah pusat atau daerah. Jumlah honorer kategori II di Kab. Bandung sekitar 2.300 orang,” katanya.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012, maka kuota pengangkatan CPNS dari honorer kategori sebesar 30 persen. “Namun pemerintah merevisi kembali isi PP tersebut sehingga yang akan diangkat lebih kecil yakni 24 persen. Ketentuan baru ini makin membuat keresahan di kalangan tenaga honorer,” katanya..(A-71/A-89)***

Baca Juga

Sistem Pembelajaran Unik Dengan Robot, Drone, dan VR

Di era yang semakin modern ini, ruang kelas di sekolah-sekolah mulai menerapkan berbagai teknologi tinggi. Mulai dari papan interaktif, menggunakan laptop, dan juga pembelajaran online semakin berkembang.

Dosen Jangan Hanya Incar Jabatan Struktural

JAKARTA, (PR).- Direktur Jendral Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti menegaskan, untuk meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional, seorang dosen jangan hanya mengincar jabatan struktural lektor kepala.

Pemerintah Fokus Benahi Politeknik

CILACAP, (PR).- Sekitar 82 persen siswa lulusan SMK/SMA tercatat sebagai tenaga kerja nasional 2016. Sementara itu, jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi hanya sekitar 17,5 persen dan lulusan sekolah dasar mencapai 60 persen.