FKGHS Kab. Bandung Tuntut Kejelasan Nasib Honorer Kategori II

SOREANG, (PRLM).-Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan nasib honorer kategori II yang sampai saat ini masih terombang-ambing. Apalagi rencananya pemerintah pusat hanya akan emngangkat 24 peren dari jumlah honorer kategori II sehingga menimbulkan keresahan.

“Kami meminta kejelasan nasib rekan-rekan sesama guru honorer kategori I maupun II. Kategori I seharusnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa tahun lalu, namun sampai kini masih berstatus honorer,” kata Ketua FKGHS Kab. Bandung, Toto Ruhiat, di komplek Pemkab Bandung, Kamis (5/9).

Jumlah tenaga honorer kategori I yang tertinggal dalam pengangkatan CPNS nya sebanyak 300 orang termasuk para guru. “Sedangkan honorer kategori II yakni bekerja di instansi pemerintah, namun honorariumnya bukan dari pemerintah pusat atau daerah. Jumlah honorer kategori II di Kab. Bandung sekitar 2.300 orang,” katanya.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012, maka kuota pengangkatan CPNS dari honorer kategori sebesar 30 persen. “Namun pemerintah merevisi kembali isi PP tersebut sehingga yang akan diangkat lebih kecil yakni 24 persen. Ketentuan baru ini makin membuat keresahan di kalangan tenaga honorer,” katanya..(A-71/A-89)***

Baca Juga

Kemenristek Dikti Tindak Tegas Pelaku Kecurangan SBMPTN

SURABAYA,(PR).- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perjokian atau upaya kecurangan dalam proses pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Anggaran Pendidikan Harus Jadi Perhatian Khusus

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menegaskan, pendidikan harus mendapat perhatian khusus, tak terkecuali soal anggarannya. Konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Sebaran Guru di Garut Belum Merata

GARUT, (PR).- Sebaran guru di Kabupaten Garut masih kurang merata. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta Pemkab Garut memprioritaskan penempatan guru di pelosok.