Debat Kandidat Cabup/Cawabup Hambar

GARUT, (PRLM).- Debat kandidat para calon bupati wakil bupati Garut yang digelar KPUD Garut, Rabu (4/9/13) berlangsung hambar. Dalam acara bertajuk debat kandidat itu justru tidak tampak ada debat hangat antara kesepuluh pasang calon bupati/wakil bupati.

Dalam acara yang dimulai pukul 20.00. WIB tersebut, kesepuluh pasang calon hanya memaparkan program-programnya setelah memilih topik-topik yang sudah disediakan oleh panitia.

Adapun sejumlah topik yang disediakan adalah masalah infrastruktur, ekonomi, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pada sesi berikutnya, dilakukan sesi tanya jawab di antara para calon secara diundi.

Namun, dalam sesi inipun, debat tidak terjadi. Moderator justru tidak memperkenankan adanya debat. Para calon hanya diperbolehkan memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari calon lainnya tanpa boleh mendebat pasangan lain.

Kondisi inilah yang membuat acara bertajuk debat itu berlangsung hambar dan hanya diwarnai keriuhan para pendukung masing-masing calon. "Namanya debat kandidat, tapi para calonnya dilarang berdebat oleh moderator, hanya boleh tanya jawab. Lucu," ujar Aep, salah seorang jurnalis yang meliput acara tersebut.

Suasana diskusi mulai hidup saat dua panelis memberikan pertanyaan lebih mendalam kepada para calon dengan berbagai topik yang relevan dan lebih tajam. Kedua panelis yang "menguji" para calon adalah pakar hukum tata negara Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf dan peneliti Indonesia Corruption Watch Ade Irawan.

Acara penutup masa kampanye dihadiri oleh sepuluh calon bupati dan sembilan calon wakil bupati. Salah satu calon wakil bupati, yakni Ade Ginanjar berhalangan hadir karena sakit.

Setelah acara debat kandidat ini, Pilkada Garut akan memasuki masa tenang mulai Kamis (5/9/2013) sampai hari pemungutan suara Minggu (8/9/2013). (A-168/A-108)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.