Pasangan Hati Janjikan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas

MAJALENGKA, (PRLM).-Fasilitas dan pelayanan rumah sakit serta puskesmas di Kab. Majalengka selama ini dinilai belum optiomal dan tidak memuaskan warga Majalengka yang membutuhkan sarana tersebut.

Oleh karena itu, selama ini banyak warga Majalengka yang membutuhkan pelayanan sarana kesehatan itu, lebih memilih berobat dan dirawat inap ke rumah sakit-rumah sakit di luar Majalengka, seperti ke Kab. Sumedang, Kuningan, dan Cirebon.

Demikian salah satu topik yang diungkapkan dalam kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka nomor urut 4 H Nazar Hidayat - H Tio Indra Setiadi (pasangan berjargon Hati), di sejumlah lokasi kampanyenya, Selasa (3/9/2013).

Melalui juru kampanyenya, pasangan Hati meyakinkan kepada masyarakat jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2013-2018, akan meningkatkan fasilitas dan pelayanan rumah sakit serta puskesmas-puskesmas di Majalengka.

"Dengan begitu, masyarakat Majalengka yang jatuh sakit atau membutuhkan pelayanan medis, tidak perlu lagi jauh-jauh memburu rumah sakit di luar Majalengka, seperti ke Sumedang, Kuningan, dan ke Cirebon," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kab. Majalengka Asep Aminudin, yang bertindak sebagai salah seorang juru kampanye pasangan Hati, di Desa Babakansari, Kec. Bantarujeg, Majalengka, Selasa (3/9/2013).

Sementara itu, pada hari ke-empat kegiatan kampanye untuk empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, pasangan Hati bergerak melakukan kampanye melintasi dan masuk ke desa-desa di Kec. Bantarujeg dan Malausma.

H Nazar atau yang lebih dikenal masyarakat Majalengka Abah Encang, diiringi tim kampanye dan massa pendukung Hati "bergerilya" blusukan ke desa-desa di Kec. Bantarujeg. Sementara H Tio diikuti juga massa pendukung Hati melakukan gerakan kampanye serupa ke sejumlah desa di Kec. Malausma.

Di antara tim kampanye serta massa pendukung pasangan Hati, juga turut bergabung mantan Bupati Majalengka dua periode 1998-2008 Hj Tuti Hayati Anwar. Di lokasi-lokasi kampanye berupa pertemuan dan silaturahmi antara Abah Encang dengan masyarakat, mantan bupati itu tampil sebagai juru kampanye mengajak masyarakat hak pilih agar pada pemungutan suara pilkada Majalengka tanggal 15 September 2013 memilih pasangan Nazar-Tio.

"Saya sekeluarga mendukung Abah Encang dan Pak Tio dengan rasa suci bersih dari hati sanubari tidak disertai kepentingan macam-macam," ujar Tuti Hayati Anwar, kepada "PRLM", di sela-sela kegiatannya mengikuti perjalanan kampanye H. Nazar di wilayah Kec. Bantarujeg.

Melalui gerakan kampanyenya pasangan Hati, juga menyampaikan tiga program prioritas pembangunan lainnya yang akan dilakukan jika terpilih jadi Bupati dan wakil Bupati Majalengka 2003-2018. Terdiri atas program pemberian insentif bagi para guru mengaji, madrasah, pondok pesantren, Ketua RT dan RW, anggota Linmas, hingga kepada para penjaga makam keramat.

Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat didukung upaya menarik investor serta mempermudah proses pelayanan perizinan, serta akan meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan secara merata dengan hasil kerja berkualitas.(A-91/A-89)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.