Kecewa Hutan Gundul, Penghargaan Kalpataru Dikembalikan

JAKARTA, (PRLM).- Penghargaan kepada pejuang lingkungan (Kalpataru) oleh pemerintah, kadang tidak dibarengi kebijakan pemerintah untuk melindungi lingkungan. Akhirnya makna Kalpataru menjadi sekadar aktivitas birokrasi.

“Hal itu terjadi dalam pengelolaan lingkungan Danau Toba di Sumatra Utara, justru kebijakan pemerintah merusak Danau Toba. Maka kami mendukung pengembalian dua Kalpataru,” ungkap Sabar Mangadu, Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Relawan Jokowi) di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dua Kalpataru yang akan dikembalikan secara simbolik di Tugu Monas Selasa (3/9/2013) besok, adalah yang diterima Marandus Sirait (Kabupaten Toba Samosir) dan Hasoloan Manik (Kabupaten Dairi). Wilmar Simanjorang (Samosir), dalam kesempatan yang sama juga akan mengembalikan penghargaan.

“Kami mengimbau masyarakat pecinta lingkungan turut mendukung pengembalian Kalpataru di Tugu Monas. Kalau kebijakan tidak sesuai dengan motif penghargaan, maka penghargaan itu ditiadakan saja,” kata Sabar.

Isu utama perusakan lingkungan Danau Toba adalah penggundulan hutan di daerah aliran sungai (DAS). Bukannya menggalakkan reboisasi, pemerintah malah memberi ijin penebangan hutan alam, seperti yang terjadi di daerah Tele.

Kemudian penyedotan air oleh Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan, yang hanya peduli pada besar tenaga listrik yang dibutuhkan untuk peleburan aluminium, namun tidak peduli pada tinggi permukaan air Danau Toba.

“Kondisi alamiah Danau Toba adalah 904 sampai 906 di atas permukaan laut (mean sea level). Kini permukaan turun naik tak terkendali, karena air yang disedot (intake) PLTA tak peduli pada tinggi permukaan,” tutur Sabar. (A-147)***

Baca Juga

Kasus Haji Ilegal Lewat Filipina Bukan Kali Pertama

BANDUNG,(PR).- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa menyatakan, kasus haji ilegal melalui Filipina bukan lah hal pertama karena sering jemaah negara lain memanfaatkannya. Hal itu disebabkan banyaknya kuota haji negara-negara di minoritas Muslim yang tidak terpakai.

BPJS Ketenagakerjaan Permudah Pembayaran Iuran

JAKARTA, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kian memperluas bagi para pekerja sebagai peserta dalam membayar iuran bulanannya. Kini pekerja informal (bukan penerima upah/BPU) bisa membayar iuran di gerai Indomaret, selain melalui Bank BTN dan Finnet.

Ratusan Hektare Hutan Rakyat Kritis

YOGYAKARTA,(PR).- Ratusan hektare hutan rakyat di Kabupaten Sleman masuk dalam kondisi kritis. Kondisi ini terjadi pasca erupsi Gunung Merapi pada 2010. Bahkan lahan tersebut tidak dapat ditanami lantaran terdampak langsung erupsi Merapi.