Kecewa Hutan Gundul, Penghargaan Kalpataru Dikembalikan

JAKARTA, (PRLM).- Penghargaan kepada pejuang lingkungan (Kalpataru) oleh pemerintah, kadang tidak dibarengi kebijakan pemerintah untuk melindungi lingkungan. Akhirnya makna Kalpataru menjadi sekadar aktivitas birokrasi.

“Hal itu terjadi dalam pengelolaan lingkungan Danau Toba di Sumatra Utara, justru kebijakan pemerintah merusak Danau Toba. Maka kami mendukung pengembalian dua Kalpataru,” ungkap Sabar Mangadu, Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Relawan Jokowi) di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dua Kalpataru yang akan dikembalikan secara simbolik di Tugu Monas Selasa (3/9/2013) besok, adalah yang diterima Marandus Sirait (Kabupaten Toba Samosir) dan Hasoloan Manik (Kabupaten Dairi). Wilmar Simanjorang (Samosir), dalam kesempatan yang sama juga akan mengembalikan penghargaan.

“Kami mengimbau masyarakat pecinta lingkungan turut mendukung pengembalian Kalpataru di Tugu Monas. Kalau kebijakan tidak sesuai dengan motif penghargaan, maka penghargaan itu ditiadakan saja,” kata Sabar.

Isu utama perusakan lingkungan Danau Toba adalah penggundulan hutan di daerah aliran sungai (DAS). Bukannya menggalakkan reboisasi, pemerintah malah memberi ijin penebangan hutan alam, seperti yang terjadi di daerah Tele.

Kemudian penyedotan air oleh Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan, yang hanya peduli pada besar tenaga listrik yang dibutuhkan untuk peleburan aluminium, namun tidak peduli pada tinggi permukaan air Danau Toba.

“Kondisi alamiah Danau Toba adalah 904 sampai 906 di atas permukaan laut (mean sea level). Kini permukaan turun naik tak terkendali, karena air yang disedot (intake) PLTA tak peduli pada tinggi permukaan,” tutur Sabar. (A-147)***

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 40 Juta Peserta

JAKARTA, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat langkah besar dengan menggandeng perusahaan CT Corpora, grup perusahaan milik pengusaha Chairul Tanjung.

klaim, asuransi, pencairan dana

Subsidi Nontunai Cegah Penyimpangan Bansos

JAKARTA, (PR).- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, pemberian bantuan subsidi nontunai dengan melibatkan perbankan akan mempermudah untuk mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.