Kecewa Hutan Gundul, Penghargaan Kalpataru Dikembalikan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Penghargaan kepada pejuang lingkungan (Kalpataru) oleh pemerintah, kadang tidak dibarengi kebijakan pemerintah untuk melindungi lingkungan. Akhirnya makna Kalpataru menjadi sekadar aktivitas birokrasi.

“Hal itu terjadi dalam pengelolaan lingkungan Danau Toba di Sumatra Utara, justru kebijakan pemerintah merusak Danau Toba. Maka kami mendukung pengembalian dua Kalpataru,” ungkap Sabar Mangadu, Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Relawan Jokowi) di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dua Kalpataru yang akan dikembalikan secara simbolik di Tugu Monas Selasa (3/9/2013) besok, adalah yang diterima Marandus Sirait (Kabupaten Toba Samosir) dan Hasoloan Manik (Kabupaten Dairi). Wilmar Simanjorang (Samosir), dalam kesempatan yang sama juga akan mengembalikan penghargaan.

“Kami mengimbau masyarakat pecinta lingkungan turut mendukung pengembalian Kalpataru di Tugu Monas. Kalau kebijakan tidak sesuai dengan motif penghargaan, maka penghargaan itu ditiadakan saja,” kata Sabar.

Isu utama perusakan lingkungan Danau Toba adalah penggundulan hutan di daerah aliran sungai (DAS). Bukannya menggalakkan reboisasi, pemerintah malah memberi ijin penebangan hutan alam, seperti yang terjadi di daerah Tele.

Kemudian penyedotan air oleh Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan, yang hanya peduli pada besar tenaga listrik yang dibutuhkan untuk peleburan aluminium, namun tidak peduli pada tinggi permukaan air Danau Toba.

“Kondisi alamiah Danau Toba adalah 904 sampai 906 di atas permukaan laut (mean sea level). Kini permukaan turun naik tak terkendali, karena air yang disedot (intake) PLTA tak peduli pada tinggi permukaan,” tutur Sabar. (A-147)***

Baca Juga

Tokoh Nasional Minta Masyarakat Lawan Terorisme

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Sejumlah tokoh nasional meminta masyarakat melawan terorisme. Mereka menegaskan aksi terorisme dengan dalih apapun tak bisa diterima.

Ketua DPR Ade Komarudin Setuju Revisi UU Terorisme

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR Ade Komarudin setuju jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi. Wacara revisi UU Terorisme mengemuka kembali pascaserangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Revisi Belum Detail, Baru Pertemuan Awal

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Presiden RI Joko Widodo menjelaskan pertemuan konsultasi dengan para pimpinan lembaga negara baru pembicaraan awal. Sehingga nantinya masing-masing lembaga dan termasuk pemerintah masih akan melakukan pembahasan mendalam.

Revisi UU Terorisme Menekankan Poin Perluasan Pencegahan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung dengan wacana revisi UU No.15/2003 tentang tindak pidana terorisme. Hanya saja, jika revisi itu dilakukan khususnya soal poin perluasan pencegahan tindak pidana terorisme itu sendiri, sehingga lebih untuk melakukan pencegahan.