Angkutan Umum di Kab. Bandung Diawasi

NGAMPRAH, (PRLM).- Sebagian besar angkutan umum yang tidak layak di Kabupaten Bandung Barat bermasalah dalam sistem pengereman, kemudi, dan ban. Pengawasan ketat diberlakukan terhadap angkutan umum yang teruji tak layak tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) KBB, Megaharry Pudjiharto, mengatakan, setiap angkutan umum yang tidak layak karena permasalahan-permasalahan tersebut saat ini tidak diizinkan beroperasi oleh pihaknya.

"Kami menginginkan agar ada peremajaan terhadap angkutan-angkutan umum yang tidak layak tersebut," ujarnya saat dihubungi, Minggu (1/9/2013).

Sejauh ini, terdapat 26 bus angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi yang tidak boleh beroperasi di KBB. Kedua puluh enam bus itu beroperasi di jalur-jalur, seperti Gununghalu, Sindangkerta, serta Cililin.

Dia mengatakan, peremajaan harus dilakukan oleh pengusaha yang bisnya tidak boleh beroperasi tersebut agar kedepannya tidak membahayakan penumpang. Adapun soal mahalnya sparepart yang selama ini dikeluhkan pengusaha transportasi untuk melakukan peremajaan kendaraan, dia mengatakan, pihaknya tidak menolerir alasan seperti itu.

"Alasan bisa selalu dibuat. Akan tetapi, soal sparepart itu sudah ada aturan dasarnya. Itu diatur dalam UU No 22 No 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya. (A-204/A-26)***

Baca Juga

Masyarakat Diajak Memahami Perda Tata Ruang Cimahi

CIMAHI, (PR).- Memberi pemahaman soal rencana tata ruang wilayah, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Cimahi menggelar "Sosialisasi Perda Tata Ruang" di The Edge Jln. Baros Kota Cimahi, Senin, 30 Mei 2016.

Butuh Info PBB? Buka Saja Aplikasi Ini

BANDUNG, (PR).-Butuh informasi seputar pajak bumi dan bangunan? Tak perlu datang ke Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung, cukup buka aplikasi layanan pajak bumi dan bangunan di alamat sipp.disyanjak.bandung.go.id.