Bupati Banyumas Dapat Gelar dari Keraton Surakarta

MAHAPATIH KGPH Panembangan Agung Tedjowulan, memberikan gelar kehormatan kerabat Keraton Surakarta kepada Bupati Banyumas Ir Achmad Husein, di Pendapa Si Panji.*
EVIYANTI/PRLM
MAHAPATIH KGPH Panembangan Agung Tedjowulan, memberikan gelar kehormatan kerabat Keraton Surakarta kepada Bupati Banyumas Ir Achmad Husein, di Pendapa Si Panji.*

PURWOKERTO, (PRLM).- Keraton Surakarta Jawa Tengah memberikan gelar kebangsawanan kepada sejumlah masyarakat Banyumas. Ada 20 warga asal Banyumas yang mendapat gelar kebangsawanan, salah satunya adalah Bupati Banyumas Ir Achmad Husein.

Penganugerahan dilakukan langsung oleh Mahapatih KGPH Panembangan Agung Tedjowulan di Pendapa Si Panji Pemkab Banyumas. Padahal selama ini Penganugerahan digelar di Keraton Surakarta.

Bahkan Bupati Banyumas mendapat gelar Kanjeng Pengeran Haryo Adipati Purbowinoto, adalah satu-satunya yang masyakarat awam yang mendapat gelar Adipati. Atas gelar tersebut, dia berhak menyandang sebagai sentono dalem atau kerabat raja.

Tedjowulan mengatakan, Ir Achmad Husein, satu-satunya bupati yang selama ini mendapatkan gelar kebangsawanan dan kehormatan dengan sebutan adipati. "Hanya Bupati banyumas yang diberi gelar Adipati oleh Keraton Surakarta," jelasnya.

Menurut dia, karena wilayah Banyumas merupakan tapak cikal bakal Keraton Surakarta. Tanah Banyumas bagian tanah leluhur yang menjadi cikal bakal Kerajaan Solo.

Selain Bupati, ada sekitar 20 orang lain baik kalangan brirokrat di Pemda Banyumas, tokoh masyarakat, tokoh politik, pensiunan TNI/Polri dan hingga wiraswasta. Mereka mendapat gelar beragam. Di antaranya Kotibul Umam, anggota DPR RI dari Partai Demokrat asal Banyumas dengan gelar Kanjeng Raden Haryo Temunggung.

Tidak ada yang istimewa dalam penganugerahan gelar kebangsawasanan. Bedanya prosesi semua memakai adat tradisi Jawa, baik busana maupun bahasa.

Gunawan Santoso pengusaha mi yang mendapat gelar Kanjeng Pangeran Gunawan Santoso Hadiningrat mengakui, mendapat gelar kebangsawanan atas usulan dari Paguyuban Keluarga Keraton Surakarta, yang ada di Banyumas. Pemberian anugerah karena kepedulian terhadap budaya Solo.

Mengenai informasi jual beli gelar dari Keraton Surakarta yang nilainya mencapai puluhan juta. Gunawan membantah, pihaknya hanya memberikan biaya administrasi Rp 500 ribu untuk biaya administrasi, akomodasi, upacara penganugerahan dan sebagainya. "Tidak benar ada jual beli gelar kebangsawanan, kita hanya diminta untuk biaya
administrasi saja. Pemberian gelar itu karena prestasinya terhadap kepedulian terhadap budaya Solo," ujarnya.(A-99/A-147)***

Baca Juga

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Ombudsman Minta Kepala Daerah yang Terlambat Rekam E-KTP Diberi Sanksi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri diminta memberi sanksi administratif pada kepala daerah yang abai pada perekaman data e-KTP. Hal itu diusulkan Ombudsman Republik Indonesia menyusul masih banyaknya masyarakat yang belum merekam identitas elektronik tersebut.

Bertemu Pangeran Salman, Jokowi Bahas Penambahan Kuota Haji

JAKARTA,(PR).- Presiden RI Joko Widodo sempat membahas tentang kuota haji dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi yang juga Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hotal Dahua Boutique, Hanzhoung, Minggu (4/9/2016).

Mendagri: Birokrasi Rentan Intervensi Kepentingan

JAKARTA, (PR).- Belum memadainya komitmen antikorupsi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintahan menjadi salah satu penyebab masih adanya korupsi. Pihak-pihak itu, baik birokrasi, masyarakat, dan pihak swasta.