PKPU Tentang Pembatasan Alat Peraga Diapreasiasi Mendagri

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturannya telah membuat zonasi pemasangan alat peraga kampanye partai dan calon anggota legislatif. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengapresiasi adanya peraturan tersebut.

"Kami harus bicara dulu dengan KPU mengenai pengaturan dan prinsipnya seperti apa, kalau pengaturan (zona kampanye). Untuk di daerah tinggal ditindaklanjuti dari situ saja. Kita apresiasi itu," kata Gamawan usai Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu 2014 di Jakarta, Senin (26/8/2013).

Gamawan berharap, dalam Pemilu 2014 lagi tidak ada istilah caleg sampai merogoh kocek dalam-dalam demi menyosialisasikan dirinya dikenal publik, dengan memejeng wajahnya lewat spanduk, banner atau baliho di banyak tempat.

Menurut dia, aksi caleg pasang spanduk di banyak tempat sudah lewat dan itu bukan hal utama. Jauh lebih penting jika sosialisasi mampu meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat soal politik, yang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam memilih.

"Memang saya berharap (caleg) tidak jorjoran seperti pemilu selama ini. Yang penting kan sosialisasinya, bukan siapa yang paling banyak memasang baliho, spanduk, tapi memberikan pendidikan politik ke masyarakat," ujarnya.

Gamawan mengaku, Pemerintah belum mengetahui pasti Peraturan KPU soal batasan pemasangan alat peraga kampanye partai politik dan caleg, apalagi sampai ada penerapan zonasi. Saat ini Pemerintah menunggu koordinasi dari KPU sebagai empunya peraturan.

Ia memastikan, PKPU demi mendukung proses pemilu yang demokratis, aman dan tenteram akan didukung Pemerintah sejauh KPU melakukan koordinasi. Jika aturannya jelas, Pemerintah tinggal menindaklanjuti sosialisasinya ke Pemerintah Daerah.

KPU sendiri telah menetapkan daftar calon tetap (DCT), baik untuk anggota DPR maupun DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dengan status caleg tetap, mereka sudah diperbolehkan melakukan kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan spanduk.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dijelaskan bahwa kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga boleh dilakukan sejak tiga hari pascapenetapan peserta Pemilu.

Sedangkan kampanye berupa iklan media massa cetak dan elektronik serta rapat umum baru bisa dilakukan selama 21 hari, mulai 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014, atau tiga hari sebelum masa tenang.

Saat ini KPU sudah merampungkan tiga PKPU terkait kampanye, dana kampanye, dan logistik pemilu. Peraturan ini sebentar lagi akan disahkan dan menunggu penomoran oleh Kementerian Hukum dan HAM. (A-194/A-89)***

Baca Juga

DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Proses panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme, berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna.

Baleg: Revisi UU KPK Diusulkan Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Badan Legislasi (Baleg) DPR membeberkan, asal mula pengusul revisi UU KPK adalah pemerintah. Baleg DPR punya bukti tertulis, pada 16 Juni 2015, Menkumham Yasonna Laoly mengajukan 3 RUU. DPR mempertanyakan, kenapa sekarang mencabutnya dari Prolegnas.

Pilkada Serentak 9 Desember 2015 Disepakati Semua Pimpinan Parpol

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengumpulkan para pimpinan partai politik (parpol), di rumah dinasnya Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (13/7/2015) malam.

Pilkada Serentak, 9 Desember Akan Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Guna mendukung agar partisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bisa lebih baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lisan telah menyetujui usulan tanggal 9 Desember 2015, yang merupakan waktu pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini ditetapkan sebagai hari libur