Komjen Oegroseno Akan Gantikan Nanan Menjadi Wakapolri

JAKARTA, (PRLM).-Kepolisian Republik Indonesia akan segera memiliki Wakil Kepala Polri baru mengantikan Komisaris Jenderal Nanan Sukarna yang pensiun Kamis (1/8/2013) ini. Mabes Polri memastikan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri (Kabaharkam) Polri Komjen Oegroseno menggantikan Nanan dan akan dilantik Jumat (2/8/2013) di Gedung Mabes Polri, Jakarta.

"Berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep 557/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 Komjen Pol Oegroseno diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri mnggantikan Nanan Sukarna yang sudah memasuki masa pensiun," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie di Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Rencananya, kata dia, pengganti Oegroseno sebagai Kepala Baharkam, akan diisi oleh Asisten Operasi Kepala Polri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti. "Pengganti Oegro dalam jabatan Kabaharkam adalah Irjen Badrodin Haiti yang masih jabat Asops Kapolri," katanya.

Diangkatnya Komjen Oegroseno sebagai Wakapolri, tidaklah terlalu mengagetkan. Pasalnya, di samping pengamat memprediksi Oegro sebagai Wakapolri, dia juga merupakan jenderal bintang tiga senior.

Namun masa jabatan Oegroseno sebagai Wakapolri ini tidak akan berlangsung lama. Pria kelahiran Pati, 17 Februari 1956, itu akan pensiun pada Februari 2014.(A-194/A-107)***

Baca Juga

Sejumlah Potensi Jangka Panjang dari Kunjungan Raja Salman

JAKARTA , (PR).- Kunjungan Raja Salman ke Indonesia adalah kunjungan bersejarah, setelah 47 tahun yang lalu kunjungan pemerintah Arab Saudi, Raja Faisal. Kunjungan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik dan daya pikat bagi Pemerintah Arab Saudi.

Rasional, Rencana Investasi Arab Saudi

JAKARTA, (PR).- Pimpinan Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, sangat rasional rencana investasi yang akan dilakukan Pemerintah Arab Saudi di Indonesia. “Ya sangat rasional.

Kota Yogyakarta Jadi Kota Pelayanan Publik Terbaik

YOGYAKARTA, (PR).- Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.