Komjen Oegroseno Akan Gantikan Nanan Menjadi Wakapolri

JAKARTA, (PRLM).-Kepolisian Republik Indonesia akan segera memiliki Wakil Kepala Polri baru mengantikan Komisaris Jenderal Nanan Sukarna yang pensiun Kamis (1/8/2013) ini. Mabes Polri memastikan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri (Kabaharkam) Polri Komjen Oegroseno menggantikan Nanan dan akan dilantik Jumat (2/8/2013) di Gedung Mabes Polri, Jakarta.

"Berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep 557/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 Komjen Pol Oegroseno diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri mnggantikan Nanan Sukarna yang sudah memasuki masa pensiun," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie di Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Rencananya, kata dia, pengganti Oegroseno sebagai Kepala Baharkam, akan diisi oleh Asisten Operasi Kepala Polri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti. "Pengganti Oegro dalam jabatan Kabaharkam adalah Irjen Badrodin Haiti yang masih jabat Asops Kapolri," katanya.

Diangkatnya Komjen Oegroseno sebagai Wakapolri, tidaklah terlalu mengagetkan. Pasalnya, di samping pengamat memprediksi Oegro sebagai Wakapolri, dia juga merupakan jenderal bintang tiga senior.

Namun masa jabatan Oegroseno sebagai Wakapolri ini tidak akan berlangsung lama. Pria kelahiran Pati, 17 Februari 1956, itu akan pensiun pada Februari 2014.(A-194/A-107)***

Baca Juga

Siang Bolong, 2 Napi Narkoba Kabur dari LP Nusakambangan

CILACAP, (PR).- Dua orang napi narkoba di Lembaga Pemasyarakat Batu, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dilaporkan kabur, keduanya baru d baru satu bulan berada di pulau penjara tersebut.

PPP Usulkan Penambahan 3 Kursi DPR RI

JAKARTA, (PR).-  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  mengusulkan adanya penambahan jumlah anggota DPR untuk pemilihan umum (pemilu) 2019, sekurang-kurangnya tiga kursi  untuk DPR RI (pusat).

Legislasi Harus Sejalan dengan Program Pembangunan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Baleg DPR RI Arief Wibowo menegaskan seharusnya program legislasi (UU) itu sejalan dengan program pembangunan nasional yang akan dijalankan oleh pemerintah. Sehingga ada sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional.