Headlines

Warga Paseh Unjuk Rasa Galian C

SUMEDANG, (PRLM).-Ratusan warga Desa Legok Kaler, Kec. Paseh yang tergabung dalam wadah “Tegas” (Tegak Aturan Selamatkan Tampomas) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kab. Sumedang, Rabu (31/7/2013).

Kedatangan mereka menuntut Bupati Sumedang H. Endang Sukandar mencabut dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) galian C di lokasi tanah aset desa Tegal Pangangonan, Desa Legok Kaler, Kec. Paseh. Pasalnya, selain proses perizinan eksploitasi galian C itu diduga banyak kejanggalan, juga menyebabkan dampak lingkungan di pemukiman warga,

Dari pantauan “PRLM”, setelah mereka berorasi menyampaikan berbagai aspirasinya, selanjutnya mereka dipersilakan oleh Ketua Komisi D DPRD Kab. Sumedang, Dadang Romansah untuk beraudiensi di ruang sidang Paripurna.

Setelah beraudiensi dengan DPRD, rombongan pengunjuk rasa kembali menyampaikan aspirasi dan keluhannya ke kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang. Mereka ingin meminta keputusan langsung dari Bupati terkait tuntutannya. Aspirasi warga diterima Wabup Sumedang, H. Ade Irawan. Jalannya audiensi di DPRD dan kantor IPP, berlangsung kondusif.

Menurut juru bicara aksi sekaligus Bendahara “Tegas”, Lili Suharli (50), tuntutan warga itu, antara lain meminta pemda mengukur ulang luas lahan tanah kas desa. Sebab, yang semula luasnya 17,5 hektare tapi dalam dokumen IUP hanya tercantum 16,2 hektare.

Warga juga mendesak pemda menegakan aturan agar truk yang melewati ruas Jalan Cileuksa-Legok tidak melebihi kapasitas kekuatan jalan maksimal 8 ton. Pasalnya, hingga saat ini beban truk yang melewati jalan tersebut mencapai 30 ton. Tak ayal, jalannya cepat hancur.

“Tuntutan lainnya, kami minta Bupati segera mencabut dua SK (Surat Keterangan ) IUP galian C sekaligus menghentikan segala aktivitas penambangannya. Jika tidak, kami akan melakukan perlawanan terus-menerus termasuk akan menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Lili menandaskan.

Ia menyebutkan, kedua IUP tersebut, yakni SK Bupati Sumedang No. 541.3/014/Kep/BPMPP/2013 tentang IUP Pengolahan/Pemurnian Bahan Galian Golongan C Batuan (Berangkal Andesit) tanggal 4 Juli 2013.

Selain itu, SK Bupati Sumedang No. 541.3/05-Kepl/BPMPP/2013 tentang Pemberian IUP Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (pasir darat dan berangkal andesit) tertanggal 4 Juli 2013.

“Kejanggalanya, masa iya, ada dua IUP keluar secara bersamaan dalam waktu yang relatif singkat.. Keluarnya IUP terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. Kami curiga ada muatan kepentingan,” katanya.

Lebih jauh Lili menjelaskan, proses keluarnya kedua IUP itu, bermulai ketika Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Subur Makmur Desa Legok Kaler, mengajukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa seluas 16,2 hektare.

Padahal, luas tanah kas desa 17,5 hektare. Pengelolannya dikerjasamakan dengan pengusaha penambangan CV. SMB/SM Bilqis untuk penambangan galian C.

“Ternyata. CV SMB menjual lagi tanah kas desa kepada dua pengusaha lainnya dengan harga lebih mahal dua kali lipat. CV SMB membeli tanah kas desa dari Bumdes Rp 650.000 per bata (tumbak/14 meter persegi). Lalu, dijual lagi kepada pengusaha lainnya Rp 1,5 juta per bata".

Pelanggaran lainnya, pendirian Bumdes tanpa musyawarah dengan masyarakat. Bahkan Bumdes mendadak dibentuk untuk kepentingan bisnis galian C dengan CV SMB.

"Parahnya lagi, dampak galiannya menyebabkan jalan hancur, terjadi polusi udara, kebisingan dan potensi kehilangan sumber mata air. Makanya, kami menolak tegas aktivitas galian C tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kab. Sumedang, Dadang Romansah mengatakan, aspirasi dan pengaduan warga akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama pihak terkait, termasuk mengundang Bupati H. Endang Sukandar.

“Kita tidak berwenang memutuskan dicabut tidaknya kedua IUP tersebut. Sebab, keputusannya ada di Bupati yang mengeluarkan IUP tersebut Di sini, kita hanya memasilitasi untuk dilakukan pembahasan,” katanya.

Sementara itu, Wabup Sumedang H. Ade Irawan di Pendopo kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang mengatakan, kedua IUP itu dikeluarkan oleh Bupati lama (H. Don Murdono-red). Namun, aspirasi pencabutan IUP-nya kewenangan Bupati baru, H. Endang Sukandar.

“Kita belum bisa memutuskan dicabut tidaknya kedua IUP tersebut karena harus diketahui dulu duduk persoalan yang sebenarnya. Jangan sampai kita salah melangkah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, kita besok bersama warga akan mengecek ke lapangan. Kita akan melihat lokasi penambangannya, termasuk mengkaji apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Namun yang pasti, pemda tidak mungkin mengeluarkan izin tanpa dokumen yang sah,” ujar Ade dihadapan ratusan warga. (A-67/A-89)***