FKGH Tuntut Kejelasan Pencairan Tunjangan Daerah

BANDUNG, (PRLM).- Forum Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung menuntut adanya kejelasan pencairan hibah tunjangan daerah (tunda) guru honorer. Guru honorer Kota Bandung sudah jengah dengan sikap Dinas Pendidikan Kota Bandung yang sampai saat ini belum juga memberikan kejelasan tentang nasib dana hibah untuk tunjangan guru honorer.

"Mereka ingin mengetahui kapan tepatnya dana tersebut akan dibagikan dan siapa saja yang tercantum dalam daftar calon penerima," kata Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Herdiyan dihubungi di Kota Bandung, Selasa (30/7/2013).

Menurut dia, kekhawatiran guru honorer timbul setelah mencuat kabar bahwa pengaju penerima tunjangan guru honorer jumlahnya melebihi kuota yaitu mencapai 20.000 orang lebih. Padahal jumlah yang diajukan hanya 17.250 guru. APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 telah menganggarkan sebesar Rp62.1 milyar sebagai dana hibah untuk tunjangan guru honorer se-Kota Bandung yang terdiri dari guru TK/RA/TKQ, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan SLB.

Yanyan menambahkan mantan Kadisdik Oji Mahroji dalam sosialisasi di SMA 8 Bandung (15/1/2013) menjanjikan masing-masing guru akan memperoleh Rp.300.000 per bulan dipotong pajak. Dengan demikian jika harus mengakomodasi keseluruhan jumlah pengaju sebanyak 20.000 orang lebih maka dipastikan anggarannya tidak akan mencukupi. Jika mengacu kepada besaran jumlah yang akan diberikan yakni Rp 300.000 per bulan, maka akan ada sekitar 3000 guru honorer yang tereliminasi.

"Hal ini justru menyulut masalah karena sikap Disdik yang tidak transparan dan cenderung menggampangkan persoalan," ujarnya.

FKGH menyesalkan jika pada saat itu Kadisdik mau menuruti saran untuk melibatkan dan memakai data yang dimiliki FKGH sebagai acuan verifikasi data maka keterlambatan pencairan bisa diminimalkan. Selain itu, yang terpenting adalah kepastian nama penerima dan prinsip transparansi dapat terjamin. FKGH dalam melakukan verifikasi data menggunakan prosedur uji publik dan cek ricek yang berulang dan terstruktur sehingga meminimalkan adanya data ganda serta masuknya oknum yang tidak berhak.

FKGH mengharapkan agar Disdik dapat segera mengeluarkan daftar calon penerima hibah tunjangan guru honorer. Hal itu setidaknya membuat para guru tenang. Mengenai besaran nilai, jika hasil verifikasi menemukan jumlah melebihi kuota 17.250 orang maka demi kebersamaan, FKGH bisa menerima. Jika uang yang diterima nilainya kurang dari Rp. 300.000.

Hibah tunda ini merupakan kesepakatan politik antara guru honorer yang diwakili FKGH dengan pemerintah dan DPRD Kota Bandung. Di dalamnya disepakati bahwa penerimanya adalah seluruh guru honorer baik yang belum maupun sudah disertifikasi yang berdinas di bawah naungan instansi dinas pendidikan, departemen agama serta SLB di Kota Bandung.

"Bagi kami yang penting tidak ada guru yang dikecualikan. Jangan sampai ada lagi guru yang ditinggalkan seperti tahun sebelumnya. Hal itu sangat melukai rasa kesetiakawanan kami," ujar Yanyan.(A-208/A-147)***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Implementasi Alokasi Siswa Miskin pada PPDB tak Terkontrol

JAKARTA, (PR).-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional.

Tunggu SKTP, 50 Persen Guru di KBB Belum Terima Tunjangan

NGAMPRAH, (PR).- Tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya dibayarkan lantaran masih menunggu Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.