KPU Kota Banjar Mulai Distribusikan Logistik Pilwalkot

POLITIK
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota
NURHANDOKO WIYOSO/PRLM
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Banjar yang bakal berlangsung 28 Agustus 2013.*

BANJAR,(PRLM).-Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Banjar mulai mendistribusikan logistik atau alat kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjar. KPU juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar sebagai pengacara negara dalam penanganan kasus perdata maupun tata usaha negara.

Distribusi logistik yang mulai dibagikan ke PPS dan PPK, diantaranya profil calon wali kota dan wakil walikota, berikut visi dan misinya. Selain itu juga daftar pemilh tetap (DPT), serta formulir model C6 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.

"Untuk beberapa logistik kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah mulai didistribusikan. Untuk logistik lainnya akan dilakukan nanti menjelang hari pemungutan suara yang berlangsung tanggal 28 Agustus 2013," tutur Ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai, Rabu (24/7/2013).

Didampingi Kepala Subag Teknis KPU Banjar, Heri Herdiawan, ia menambahkan masih banyak kelengkapan yang belum dikirim, seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kelengkapan lain.

"Untuk distribusi kotak suara dan surat suara sudah ada jadwal tersendiri. Yang pasti sampai saat ini semua kegiatan masih sesuai dengan jadwal kegiatan," katanya.

Berkenaan dengan DPT, ia mengungkapkan untuk pilwalkot Banjar tercatat sebanyak 138.983. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilwalkot lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pemilu legislatif (pileg). Untuk Pilwalkot terdapat 306 TPS, sedangkan Pemilu Legislatif 404 TPS.

"Perbedaan jumlah TPS disebabkan karena apa perbedaan maskimal jumlah pemilih dalam satu TPS. Untuk Pileg maksimal 500 pemilih, sedanghkan pilwalkot Banjar 500 pemilih," jelas nya.

Sementara itu hari Rabu (24/7/2013) KPU Kota Banjar juga menandatngani nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar. Kerjasama itu dalam hal menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam pilwalkot Banjar maupun pileg.

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut oleh ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai dengan Kajari Kota Banjar Betty Suryawati. Ikut menyaksikan kegiatan itu perwakilan tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjar.

"Kami sengaja menggandeng Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam menangani kemungkinan terjadinya persoalan pemilu. Kejaksaan sebagai penasihat hukum, memberi bantuan pertimbangan hukum serta membantu dalam tindakan hukum," tutur ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai .

Sementara itu kajari Kota Banjar Betty Suryawati menjelaskan MoU tersebut terkait dengan sengketa hukum yang mungkin muncul selama maupun paska pemilihan wali kota dan wakil wali kota banjar serta pileg.

"Kerjasama ini merupakan langkah maju. Kami juga berharap seluruh pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan, sehingga semuanya berjalan lancar," tuturnya.(A-101/A-89)***

Baca Juga

Tokoh Masyarakat Kota Cirebon Layangkan Petisi

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Sembilan tokoh masyarakat Kota Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sadar Konstitusi (Gema Konstitusi), melayangkan petisi, menyoal pelaksanaan pemilihan wakil wali Kota Cirebon.

DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Proses panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme, berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna.

Baleg: Revisi UU KPK Diusulkan Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Badan Legislasi (Baleg) DPR membeberkan, asal mula pengusul revisi UU KPK adalah pemerintah. Baleg DPR punya bukti tertulis, pada 16 Juni 2015, Menkumham Yasonna Laoly mengajukan 3 RUU. DPR mempertanyakan, kenapa sekarang mencabutnya dari Prolegnas.

Pilkada Serentak 9 Desember 2015 Disepakati Semua Pimpinan Parpol

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengumpulkan para pimpinan partai politik (parpol), di rumah dinasnya Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (13/7/2015) malam.