KPU Kota Banjar Mulai Distribusikan Logistik Pilwalkot

POLITIK
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota
NURHANDOKO WIYOSO/PRLM
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Banjar yang bakal berlangsung 28 Agustus 2013.*

BANJAR,(PRLM).-Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Banjar mulai mendistribusikan logistik atau alat kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjar. KPU juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar sebagai pengacara negara dalam penanganan kasus perdata maupun tata usaha negara.

Distribusi logistik yang mulai dibagikan ke PPS dan PPK, diantaranya profil calon wali kota dan wakil walikota, berikut visi dan misinya. Selain itu juga daftar pemilh tetap (DPT), serta formulir model C6 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.

"Untuk beberapa logistik kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah mulai didistribusikan. Untuk logistik lainnya akan dilakukan nanti menjelang hari pemungutan suara yang berlangsung tanggal 28 Agustus 2013," tutur Ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai, Rabu (24/7/2013).

Didampingi Kepala Subag Teknis KPU Banjar, Heri Herdiawan, ia menambahkan masih banyak kelengkapan yang belum dikirim, seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kelengkapan lain.

"Untuk distribusi kotak suara dan surat suara sudah ada jadwal tersendiri. Yang pasti sampai saat ini semua kegiatan masih sesuai dengan jadwal kegiatan," katanya.

Berkenaan dengan DPT, ia mengungkapkan untuk pilwalkot Banjar tercatat sebanyak 138.983. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilwalkot lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pemilu legislatif (pileg). Untuk Pilwalkot terdapat 306 TPS, sedangkan Pemilu Legislatif 404 TPS.

"Perbedaan jumlah TPS disebabkan karena apa perbedaan maskimal jumlah pemilih dalam satu TPS. Untuk Pileg maksimal 500 pemilih, sedanghkan pilwalkot Banjar 500 pemilih," jelas nya.

Sementara itu hari Rabu (24/7/2013) KPU Kota Banjar juga menandatngani nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar. Kerjasama itu dalam hal menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam pilwalkot Banjar maupun pileg.

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut oleh ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai dengan Kajari Kota Banjar Betty Suryawati. Ikut menyaksikan kegiatan itu perwakilan tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjar.

"Kami sengaja menggandeng Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam menangani kemungkinan terjadinya persoalan pemilu. Kejaksaan sebagai penasihat hukum, memberi bantuan pertimbangan hukum serta membantu dalam tindakan hukum," tutur ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai .

Sementara itu kajari Kota Banjar Betty Suryawati menjelaskan MoU tersebut terkait dengan sengketa hukum yang mungkin muncul selama maupun paska pemilihan wali kota dan wakil wali kota banjar serta pileg.

"Kerjasama ini merupakan langkah maju. Kami juga berharap seluruh pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan, sehingga semuanya berjalan lancar," tuturnya.(A-101/A-89)***

Baca Juga

JK Imbau Pengusaha tak Buru-buru Jadi Politikus

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengimbau kepada para pengusaha muda untuk berkonsentrasi memperkuat perekonomian bangsa. Mereka diminta untuk tak buru-buru terjun ke dunia politik.

2 Pendukung Agung Tersangka, Kubu Ical Bawa ke PTUN

POLITIK

JAKARTA, (PR).- Bareskrim Polri menetapkan dua pendukung Golkar Agung Laksono sebagai tersangka atas laporan pemalsuan mandat dalam munas Ancol. Kubu Aburizal Bakrie akan membawa putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Jokowi-JK Diminta Gunakan Head Hunter yang Benar

POLITIK

‎JAKARTA, (PRLM).- ‎Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai menggunakan head hunter yang salah sehingga menghasilkan kabinet yang kurang berkualitas baik. Pemerintah diminta untuk segera merombak kabinetnya dan memanfaatkan head hunter yang benar.

Sabam Ajak Peserta Kongres PDI-P Teguhkan Loyalitas

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Politikus senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait, mengajak semua kader PDI Perjuangan yang akan melakukan hajatan nasional berupa Kongres IV di Bali, untuk mengingat kembali fungsi dan peran partai politik dalam membangun bangsa.