KPU Kota Banjar Mulai Distribusikan Logistik Pilwalkot

KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota
NURHANDOKO WIYOSO/PRLM
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Banjar yang bakal berlangsung 28 Agustus 2013.*

BANJAR,(PRLM).-Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Banjar mulai mendistribusikan logistik atau alat kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjar. KPU juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar sebagai pengacara negara dalam penanganan kasus perdata maupun tata usaha negara.

Distribusi logistik yang mulai dibagikan ke PPS dan PPK, diantaranya profil calon wali kota dan wakil walikota, berikut visi dan misinya. Selain itu juga daftar pemilh tetap (DPT), serta formulir model C6 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.

"Untuk beberapa logistik kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah mulai didistribusikan. Untuk logistik lainnya akan dilakukan nanti menjelang hari pemungutan suara yang berlangsung tanggal 28 Agustus 2013," tutur Ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai, Rabu (24/7/2013).

Didampingi Kepala Subag Teknis KPU Banjar, Heri Herdiawan, ia menambahkan masih banyak kelengkapan yang belum dikirim, seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kelengkapan lain.

"Untuk distribusi kotak suara dan surat suara sudah ada jadwal tersendiri. Yang pasti sampai saat ini semua kegiatan masih sesuai dengan jadwal kegiatan," katanya.

Berkenaan dengan DPT, ia mengungkapkan untuk pilwalkot Banjar tercatat sebanyak 138.983. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilwalkot lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pemilu legislatif (pileg). Untuk Pilwalkot terdapat 306 TPS, sedangkan Pemilu Legislatif 404 TPS.

"Perbedaan jumlah TPS disebabkan karena apa perbedaan maskimal jumlah pemilih dalam satu TPS. Untuk Pileg maksimal 500 pemilih, sedanghkan pilwalkot Banjar 500 pemilih," jelas nya.

Sementara itu hari Rabu (24/7/2013) KPU Kota Banjar juga menandatngani nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar. Kerjasama itu dalam hal menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam pilwalkot Banjar maupun pileg.

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut oleh ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai dengan Kajari Kota Banjar Betty Suryawati. Ikut menyaksikan kegiatan itu perwakilan tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjar.

"Kami sengaja menggandeng Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam menangani kemungkinan terjadinya persoalan pemilu. Kejaksaan sebagai penasihat hukum, memberi bantuan pertimbangan hukum serta membantu dalam tindakan hukum," tutur ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai .

Sementara itu kajari Kota Banjar Betty Suryawati menjelaskan MoU tersebut terkait dengan sengketa hukum yang mungkin muncul selama maupun paska pemilihan wali kota dan wakil wali kota banjar serta pileg.

"Kerjasama ini merupakan langkah maju. Kami juga berharap seluruh pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan, sehingga semuanya berjalan lancar," tuturnya.(A-101/A-89)***

Baca Juga

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KPU Belum Bagikan Bahan Kampanye Pilkada Cimahi

CIMAHI, (PR).- Sepuluh hari setelah masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 lalu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi masih belum membagikan bahan peraga kampanye kepada ketiga tim sukses pasangan calon peserta Pilkada Cimahi 2017.

Atty, Cawalkot Cimahi Paling Kaya

CIMAHI, (PR).- Seluruh peserta Pilkada Cimahi 2017 sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari enam calon wali kota/wakil wali kota, calon wali kota petahana Atty Suharti diketahui memiliki harta yang paling banyak.