KPU Kota Banjar Mulai Distribusikan Logistik Pilwalkot

POLITIK
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota
NURHANDOKO WIYOSO/PRLM
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Banjar yang bakal berlangsung 28 Agustus 2013.*

BANJAR,(PRLM).-Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Banjar mulai mendistribusikan logistik atau alat kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjar. KPU juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar sebagai pengacara negara dalam penanganan kasus perdata maupun tata usaha negara.

Distribusi logistik yang mulai dibagikan ke PPS dan PPK, diantaranya profil calon wali kota dan wakil walikota, berikut visi dan misinya. Selain itu juga daftar pemilh tetap (DPT), serta formulir model C6 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.

"Untuk beberapa logistik kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah mulai didistribusikan. Untuk logistik lainnya akan dilakukan nanti menjelang hari pemungutan suara yang berlangsung tanggal 28 Agustus 2013," tutur Ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai, Rabu (24/7/2013).

Didampingi Kepala Subag Teknis KPU Banjar, Heri Herdiawan, ia menambahkan masih banyak kelengkapan yang belum dikirim, seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kelengkapan lain.

"Untuk distribusi kotak suara dan surat suara sudah ada jadwal tersendiri. Yang pasti sampai saat ini semua kegiatan masih sesuai dengan jadwal kegiatan," katanya.

Berkenaan dengan DPT, ia mengungkapkan untuk pilwalkot Banjar tercatat sebanyak 138.983. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilwalkot lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pemilu legislatif (pileg). Untuk Pilwalkot terdapat 306 TPS, sedangkan Pemilu Legislatif 404 TPS.

"Perbedaan jumlah TPS disebabkan karena apa perbedaan maskimal jumlah pemilih dalam satu TPS. Untuk Pileg maksimal 500 pemilih, sedanghkan pilwalkot Banjar 500 pemilih," jelas nya.

Sementara itu hari Rabu (24/7/2013) KPU Kota Banjar juga menandatngani nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar. Kerjasama itu dalam hal menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam pilwalkot Banjar maupun pileg.

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut oleh ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai dengan Kajari Kota Banjar Betty Suryawati. Ikut menyaksikan kegiatan itu perwakilan tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjar.

"Kami sengaja menggandeng Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam menangani kemungkinan terjadinya persoalan pemilu. Kejaksaan sebagai penasihat hukum, memberi bantuan pertimbangan hukum serta membantu dalam tindakan hukum," tutur ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai .

Sementara itu kajari Kota Banjar Betty Suryawati menjelaskan MoU tersebut terkait dengan sengketa hukum yang mungkin muncul selama maupun paska pemilihan wali kota dan wakil wali kota banjar serta pileg.

"Kerjasama ini merupakan langkah maju. Kami juga berharap seluruh pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan, sehingga semuanya berjalan lancar," tuturnya.(A-101/A-89)***

Baca Juga

Banyak Kepentingan Daerah Tertolak

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dinilai masih sentralistik sehingga belum mengakomodir kepentingan daerah. Banyak usulan dari daerah yang tertolak untuk implementasi 2015 dan 2016.

Intervensi Politik Makin Kuat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Intervensi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pe‎milihan Umum (KPU) semakin kuat dengan rencana dipanggilnya KPU oleh pimpinan DPR. DPR tetap memaksakan agar rekomendasi Panja Pilkada Komisi II DPR dimasukkan dalam Peraturan KPU.

Agun, "Ada Satu Kelompok di DPR Paksakan Kehendak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan satu kelompok di DPR RI telah memaksakan kehendaknya terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melalui Komisi II DPR.

Hinca: Roda Boleh Ganti, Tapi Perlu SBY Jadi 'Pengemudi'

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Juru Bicara DPP PD, Hinca Panjaitan menegaskan bahwa pengurus pada institusi itu boleh saja berganti-ganti. Tetapi partai tersebut masih membutuhkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi “pengemudi” untuk menghantarkan kendaraan politik itu sampai di tujuan.