KPU Kota Banjar Mulai Distribusikan Logistik Pilwalkot

KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota
NURHANDOKO WIYOSO/PRLM
KASUBAG Teknis KPU Kota Banjar Heri Herdiawan menunjukkan daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, yang segera dibagikan ke PPK maupun PPS, Rabu (24/7/2013). KPU Kota Banjar mulai menyebarkan logistik untuk keperluan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Banjar yang bakal berlangsung 28 Agustus 2013.*

BANJAR,(PRLM).-Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Banjar mulai mendistribusikan logistik atau alat kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjar. KPU juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar sebagai pengacara negara dalam penanganan kasus perdata maupun tata usaha negara.

Distribusi logistik yang mulai dibagikan ke PPS dan PPK, diantaranya profil calon wali kota dan wakil walikota, berikut visi dan misinya. Selain itu juga daftar pemilh tetap (DPT), serta formulir model C6 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.

"Untuk beberapa logistik kelengkapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah mulai didistribusikan. Untuk logistik lainnya akan dilakukan nanti menjelang hari pemungutan suara yang berlangsung tanggal 28 Agustus 2013," tutur Ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai, Rabu (24/7/2013).

Didampingi Kepala Subag Teknis KPU Banjar, Heri Herdiawan, ia menambahkan masih banyak kelengkapan yang belum dikirim, seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kelengkapan lain.

"Untuk distribusi kotak suara dan surat suara sudah ada jadwal tersendiri. Yang pasti sampai saat ini semua kegiatan masih sesuai dengan jadwal kegiatan," katanya.

Berkenaan dengan DPT, ia mengungkapkan untuk pilwalkot Banjar tercatat sebanyak 138.983. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilwalkot lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pemilu legislatif (pileg). Untuk Pilwalkot terdapat 306 TPS, sedangkan Pemilu Legislatif 404 TPS.

"Perbedaan jumlah TPS disebabkan karena apa perbedaan maskimal jumlah pemilih dalam satu TPS. Untuk Pileg maksimal 500 pemilih, sedanghkan pilwalkot Banjar 500 pemilih," jelas nya.

Sementara itu hari Rabu (24/7/2013) KPU Kota Banjar juga menandatngani nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar. Kerjasama itu dalam hal menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam pilwalkot Banjar maupun pileg.

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut oleh ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai dengan Kajari Kota Banjar Betty Suryawati. Ikut menyaksikan kegiatan itu perwakilan tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjar.

"Kami sengaja menggandeng Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam menangani kemungkinan terjadinya persoalan pemilu. Kejaksaan sebagai penasihat hukum, memberi bantuan pertimbangan hukum serta membantu dalam tindakan hukum," tutur ketua KPU Kota Banjar Nur Rifai .

Sementara itu kajari Kota Banjar Betty Suryawati menjelaskan MoU tersebut terkait dengan sengketa hukum yang mungkin muncul selama maupun paska pemilihan wali kota dan wakil wali kota banjar serta pileg.

"Kerjasama ini merupakan langkah maju. Kami juga berharap seluruh pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan, sehingga semuanya berjalan lancar," tuturnya.(A-101/A-89)***

Baca Juga

RUU PIHU Akan Gantikan UU PIH

JAKARTA, (PR).- Baleg DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

golkar,

Main Uang Selama Kampanye, Caketum Golkar Akan Didiskualifikasi

JAKARTA, (PR).- Rapat Panitia Pengarah Munas Luar Biasa Partai Golkar menyatakan ada enam orang kandidat yang berhak memasuki tahapan selanjutnya. Namun demikian, keenam calon tersebut masih bisa didiskualifikasi bila melakukan pelanggaran selama masa kampanye sampai Munaslub diselenggarakan.

Komite Etik Terima 58 Aduan Pelanggaran Caketum Golkar

JAKARTA, (PR).- Ketua Komite Etik Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, pihaknya akan terus menampung aduan bila ada bakal calon yang melakukan pelanggaran. Di lokasi Munaslub sendiri, banyak informasi yang menunjukkan tempat pengaduan pelanggaran calon ketua umum bagi para kader.

Munas Golkar Sempat Ricuh

NUSA DUA, (PR).- Rapat Paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sempat diwarnai kericuhan, Minggu, 15 Mei 2016, malam. Kericuhan itu bermula ketika agenda rapat masuk ke pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019 Aburizal Bakrie.