Kurangi Jumlah Fraksi di DPR !

JAKARTA, (PRLM).- Politisir senior dari Golkar, Lili Asdjudiredja melontarkan wacana soal perlunya penyederhanaan fraksi di DPR. Supaya kinerja DPR bisa efektif dan efisien, maka idealnya masing-masing fraksi di DPR beranggotakan 100-150 orang sehingga jumlah fraksi di DPR dapat dibatasi menjadi 3 - 4 saja.

Usulan itu dia ajukan karena kenyataannya 9 fraksi di DPR sekarang ini kinerjanya tidak efektif. Ada beberapa fraksi yang tak mampu memberdayakan anggotanya secara maksimal, karena anggotanya hanya sedikit. Akibatnya, banyak tugas-tugas kedewanan yang terpaksa dirangkap sehingga kedodoran.

‘’Kinerja fraksi yang kedodoran itu imbasnya pada DPR secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas kedewanan menjadi terbelangkalai, pembahasan RUU tidak tuntas, kualitasnya turun, dan sebagainya. Kenyataan pahit ini harus dicarikan jalan keluar,’’ kata Lili.

Ia menegaskan, penyederhanaan jumlah fraksi di DPR mutlak dilakukan pasca pemilu tahun depan. Bagi partai politik yang lolos PT (parliamentary threshold), tetapi perolehan suaranya tidak mencapai 100 orang, maka partai tersebut wajib bergabung dengan partai lain, supaya jumlah anggotanya mencapai 100 orang.

Lili menjelaskan, rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi, rapat paripurna, ataupun rapat lainnya, seringkali tidak kuorum karena banyak anggota DPR yang tak hadir, sehingga rapat jadi molor tidak karuan. Sebagai anggota DPR yang sudah kawakan, Lili mengaku risih terhadap kenyataan tersebut.

“Malu kan, tamu yang kita undang sudah hadir, tuan rumahnya belum datang. Ini terjadi hampir setiap rapat-rapat di DPR. Yang rajin orang itu-itu saja, yang lain mangkir, padahal rapat itu sangat penting. Apakah yang begini dibiarkan terus dan tidak dicarikan solusi,” ujarnya.

Lili menyadari, fraksi memang kepanjangan tangan partai, tapi demi efektifnya DPR, tidak ada salahnya kalau jumlahnya disederhanakan. Ia sangat yakin, dengan disederhanakannya jumlah fraksi di DPR, kinerjanya akan efektif.

Dulu di zaman Pak Harto, jumlah fraksi di DPR hanya 4, tidak ombyokan seperti sekarang ini, dan nyatanya kerjanya efektif. Untuk menertibkan anggotanya yang tidak disiplin, pimpinan fraksi harus streng. Mesti ada sanksi yang tegas terhadap anggota yang suka membolos, katanya.(A-109/A_88)***

Baca Juga

RUU PIHU Akan Gantikan UU PIH

JAKARTA, (PR).- Baleg DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

golkar,

Main Uang Selama Kampanye, Caketum Golkar Akan Didiskualifikasi

JAKARTA, (PR).- Rapat Panitia Pengarah Munas Luar Biasa Partai Golkar menyatakan ada enam orang kandidat yang berhak memasuki tahapan selanjutnya. Namun demikian, keenam calon tersebut masih bisa didiskualifikasi bila melakukan pelanggaran selama masa kampanye sampai Munaslub diselenggarakan.

Komite Etik Terima 58 Aduan Pelanggaran Caketum Golkar

JAKARTA, (PR).- Ketua Komite Etik Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, pihaknya akan terus menampung aduan bila ada bakal calon yang melakukan pelanggaran. Di lokasi Munaslub sendiri, banyak informasi yang menunjukkan tempat pengaduan pelanggaran calon ketua umum bagi para kader.

Munas Golkar Sempat Ricuh

NUSA DUA, (PR).- Rapat Paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sempat diwarnai kericuhan, Minggu, 15 Mei 2016, malam. Kericuhan itu bermula ketika agenda rapat masuk ke pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019 Aburizal Bakrie.