Terlalu Banyak Jadi Kedodoran

Kurangi Jumlah Fraksi di DPR !

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Politisir senior dari Golkar, Lili Asdjudiredja melontarkan wacana soal perlunya penyederhanaan fraksi di DPR. Supaya kinerja DPR bisa efektif dan efisien, maka idealnya masing-masing fraksi di DPR beranggotakan 100-150 orang sehingga jumlah fraksi di DPR dapat dibatasi menjadi 3 - 4 saja.

Usulan itu dia ajukan karena kenyataannya 9 fraksi di DPR sekarang ini kinerjanya tidak efektif. Ada beberapa fraksi yang tak mampu memberdayakan anggotanya secara maksimal, karena anggotanya hanya sedikit. Akibatnya, banyak tugas-tugas kedewanan yang terpaksa dirangkap sehingga kedodoran.

‘’Kinerja fraksi yang kedodoran itu imbasnya pada DPR secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas kedewanan menjadi terbelangkalai, pembahasan RUU tidak tuntas, kualitasnya turun, dan sebagainya. Kenyataan pahit ini harus dicarikan jalan keluar,’’ kata Lili.

Ia menegaskan, penyederhanaan jumlah fraksi di DPR mutlak dilakukan pasca pemilu tahun depan. Bagi partai politik yang lolos PT (parliamentary threshold), tetapi perolehan suaranya tidak mencapai 100 orang, maka partai tersebut wajib bergabung dengan partai lain, supaya jumlah anggotanya mencapai 100 orang.

Lili menjelaskan, rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi, rapat paripurna, ataupun rapat lainnya, seringkali tidak kuorum karena banyak anggota DPR yang tak hadir, sehingga rapat jadi molor tidak karuan. Sebagai anggota DPR yang sudah kawakan, Lili mengaku risih terhadap kenyataan tersebut.

“Malu kan, tamu yang kita undang sudah hadir, tuan rumahnya belum datang. Ini terjadi hampir setiap rapat-rapat di DPR. Yang rajin orang itu-itu saja, yang lain mangkir, padahal rapat itu sangat penting. Apakah yang begini dibiarkan terus dan tidak dicarikan solusi,” ujarnya.

Lili menyadari, fraksi memang kepanjangan tangan partai, tapi demi efektifnya DPR, tidak ada salahnya kalau jumlahnya disederhanakan. Ia sangat yakin, dengan disederhanakannya jumlah fraksi di DPR, kinerjanya akan efektif.

Dulu di zaman Pak Harto, jumlah fraksi di DPR hanya 4, tidak ombyokan seperti sekarang ini, dan nyatanya kerjanya efektif. Untuk menertibkan anggotanya yang tidak disiplin, pimpinan fraksi harus streng. Mesti ada sanksi yang tegas terhadap anggota yang suka membolos, katanya.(A-109/A_88)***

Baca Juga

Kalangan DPR Sambut Baik Pemberian Amnesti

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Rencana pemberian amnesti (pengampunan) oleh Presiden Jokowi terhadap pemberontak lokal di Aceh, Dini Minimi ditanggapi positif kalangan DPR RI. Di mana amnesti itu dinilai lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya (keburukannya).

Komisi III DPR Bentuk Panja Freeport

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi III DPR akhirnya memutuskan untuk membetuk Panitia Kerja (Panja) kasus Freeport yang tengah ditangani oleh Kejagung. Pansus Freeport tersebut justru untuk memback up Kejagung RI.

DPRD Cianjur Akhirnya Gelar Rapat Paripurna Istimewa

POLITIK

CIANJUR,(PRLM).- Akhirnya DPRD Cianjur menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mengumumkan hasil penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Cianjur priode 2016-2021 dan pengumuman akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Cianjur priode tahun 2011-2016, Senin (25/1/2016) m

Menkhumham Sahkan Partai Golkar Hasil Munas Riau

POLITIK
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham) Yasonna H Laoly mengesahkan kembali kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat hasil Musyawarah Nasional Riau 2009.*

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham), Yasonna H Laoly mengesahkan kembali kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat hasil Partai Golkar Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009.