Kurangi Jumlah Fraksi di DPR !

JAKARTA, (PRLM).- Politisir senior dari Golkar, Lili Asdjudiredja melontarkan wacana soal perlunya penyederhanaan fraksi di DPR. Supaya kinerja DPR bisa efektif dan efisien, maka idealnya masing-masing fraksi di DPR beranggotakan 100-150 orang sehingga jumlah fraksi di DPR dapat dibatasi menjadi 3 - 4 saja.

Usulan itu dia ajukan karena kenyataannya 9 fraksi di DPR sekarang ini kinerjanya tidak efektif. Ada beberapa fraksi yang tak mampu memberdayakan anggotanya secara maksimal, karena anggotanya hanya sedikit. Akibatnya, banyak tugas-tugas kedewanan yang terpaksa dirangkap sehingga kedodoran.

‘’Kinerja fraksi yang kedodoran itu imbasnya pada DPR secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas kedewanan menjadi terbelangkalai, pembahasan RUU tidak tuntas, kualitasnya turun, dan sebagainya. Kenyataan pahit ini harus dicarikan jalan keluar,’’ kata Lili.

Ia menegaskan, penyederhanaan jumlah fraksi di DPR mutlak dilakukan pasca pemilu tahun depan. Bagi partai politik yang lolos PT (parliamentary threshold), tetapi perolehan suaranya tidak mencapai 100 orang, maka partai tersebut wajib bergabung dengan partai lain, supaya jumlah anggotanya mencapai 100 orang.

Lili menjelaskan, rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi, rapat paripurna, ataupun rapat lainnya, seringkali tidak kuorum karena banyak anggota DPR yang tak hadir, sehingga rapat jadi molor tidak karuan. Sebagai anggota DPR yang sudah kawakan, Lili mengaku risih terhadap kenyataan tersebut.

“Malu kan, tamu yang kita undang sudah hadir, tuan rumahnya belum datang. Ini terjadi hampir setiap rapat-rapat di DPR. Yang rajin orang itu-itu saja, yang lain mangkir, padahal rapat itu sangat penting. Apakah yang begini dibiarkan terus dan tidak dicarikan solusi,” ujarnya.

Lili menyadari, fraksi memang kepanjangan tangan partai, tapi demi efektifnya DPR, tidak ada salahnya kalau jumlahnya disederhanakan. Ia sangat yakin, dengan disederhanakannya jumlah fraksi di DPR, kinerjanya akan efektif.

Dulu di zaman Pak Harto, jumlah fraksi di DPR hanya 4, tidak ombyokan seperti sekarang ini, dan nyatanya kerjanya efektif. Untuk menertibkan anggotanya yang tidak disiplin, pimpinan fraksi harus streng. Mesti ada sanksi yang tegas terhadap anggota yang suka membolos, katanya.(A-109/A_88)***

Baca Juga

Ultra Nasionalis Muncul Karena Kekecewaan pada Eksekutif

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan kembali akan pentingya penguatan lembaga perwakilan seperti DPR. Jika tidak maka DPR hanya akan menjadi tukang stempel dari setiap apapun keinginan eksekutif karena memang pada dasarnya setiap kekuasaan memiliki tujuan tersebut.

Pengangkatan Staf Khusus Baru Presiden Dipertanyakan

JAKARTA, (PR).- Mengangkat staf khusus presiden memang menjadi hak prerogatif presiden dan tidak ada aturan dan lega formal yang dilanggar dengan mengangkat dua staf khusus presiden, Gories Mere yang dikenal sebagai mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Diaz Hendropriyono yang sangat a

SEJUMLAH mahasiswa membentangkan poster saat acara  Sosialisasi Pemilu 2014 di area Car Free Day Dago, Jln. Ir. Juanda, Kota Bandung, Minggu (22/3/2014). Acara yang digelar kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terse

Jangan Buru-buru Ganti Sistem Pemilu

JAKARTA, (PR).- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, hendaknya tidak terburu-buru mengganti sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup.