Terlalu Banyak Jadi Kedodoran

Kurangi Jumlah Fraksi di DPR !

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Politisir senior dari Golkar, Lili Asdjudiredja melontarkan wacana soal perlunya penyederhanaan fraksi di DPR. Supaya kinerja DPR bisa efektif dan efisien, maka idealnya masing-masing fraksi di DPR beranggotakan 100-150 orang sehingga jumlah fraksi di DPR dapat dibatasi menjadi 3 - 4 saja.

Usulan itu dia ajukan karena kenyataannya 9 fraksi di DPR sekarang ini kinerjanya tidak efektif. Ada beberapa fraksi yang tak mampu memberdayakan anggotanya secara maksimal, karena anggotanya hanya sedikit. Akibatnya, banyak tugas-tugas kedewanan yang terpaksa dirangkap sehingga kedodoran.

‘’Kinerja fraksi yang kedodoran itu imbasnya pada DPR secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas kedewanan menjadi terbelangkalai, pembahasan RUU tidak tuntas, kualitasnya turun, dan sebagainya. Kenyataan pahit ini harus dicarikan jalan keluar,’’ kata Lili.

Ia menegaskan, penyederhanaan jumlah fraksi di DPR mutlak dilakukan pasca pemilu tahun depan. Bagi partai politik yang lolos PT (parliamentary threshold), tetapi perolehan suaranya tidak mencapai 100 orang, maka partai tersebut wajib bergabung dengan partai lain, supaya jumlah anggotanya mencapai 100 orang.

Lili menjelaskan, rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi, rapat paripurna, ataupun rapat lainnya, seringkali tidak kuorum karena banyak anggota DPR yang tak hadir, sehingga rapat jadi molor tidak karuan. Sebagai anggota DPR yang sudah kawakan, Lili mengaku risih terhadap kenyataan tersebut.

“Malu kan, tamu yang kita undang sudah hadir, tuan rumahnya belum datang. Ini terjadi hampir setiap rapat-rapat di DPR. Yang rajin orang itu-itu saja, yang lain mangkir, padahal rapat itu sangat penting. Apakah yang begini dibiarkan terus dan tidak dicarikan solusi,” ujarnya.

Lili menyadari, fraksi memang kepanjangan tangan partai, tapi demi efektifnya DPR, tidak ada salahnya kalau jumlahnya disederhanakan. Ia sangat yakin, dengan disederhanakannya jumlah fraksi di DPR, kinerjanya akan efektif.

Dulu di zaman Pak Harto, jumlah fraksi di DPR hanya 4, tidak ombyokan seperti sekarang ini, dan nyatanya kerjanya efektif. Untuk menertibkan anggotanya yang tidak disiplin, pimpinan fraksi harus streng. Mesti ada sanksi yang tegas terhadap anggota yang suka membolos, katanya.(A-109/A_88)***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

Pemerintah Tunggu Rapat dengan Lembaga Tinggi Negara Soal Calon Tunggal

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Rapat terbatas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8/2015) sore belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah.

Pencepatan Proses Politik Sangat Dibutuhkan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Raja Sapta Oktohari berpendapat di tengah pertumbuhan ekonomi yang melembat saat ini, maka dibutuhkan percepatan-percepatan proses politik agar terwujud stabilitas sosial.

Musyawarah Majelis Syuro Tetapkan Sohibul Iman Sebagai Presiden PKS

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Muhammad Sohibul Iman terpilih menjadi Presiden Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk masa khidmah 2015-2020. Ia menggantikan Anis Matta yang memegang jabatan tersebut untuk masa khidmah lima tahun sebelumnya.

Akan Banyak Bela Diri saat Pidato Kenegaraan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo diprediksi akan banyak membela diri saat Pidato Kenegaraan pada Sidang Paripurna MPR RI, Jumat (14/8/2015) nanti.