Terlalu Banyak Jadi Kedodoran

Kurangi Jumlah Fraksi di DPR !

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Politisir senior dari Golkar, Lili Asdjudiredja melontarkan wacana soal perlunya penyederhanaan fraksi di DPR. Supaya kinerja DPR bisa efektif dan efisien, maka idealnya masing-masing fraksi di DPR beranggotakan 100-150 orang sehingga jumlah fraksi di DPR dapat dibatasi menjadi 3 - 4 saja.

Usulan itu dia ajukan karena kenyataannya 9 fraksi di DPR sekarang ini kinerjanya tidak efektif. Ada beberapa fraksi yang tak mampu memberdayakan anggotanya secara maksimal, karena anggotanya hanya sedikit. Akibatnya, banyak tugas-tugas kedewanan yang terpaksa dirangkap sehingga kedodoran.

‘’Kinerja fraksi yang kedodoran itu imbasnya pada DPR secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas kedewanan menjadi terbelangkalai, pembahasan RUU tidak tuntas, kualitasnya turun, dan sebagainya. Kenyataan pahit ini harus dicarikan jalan keluar,’’ kata Lili.

Ia menegaskan, penyederhanaan jumlah fraksi di DPR mutlak dilakukan pasca pemilu tahun depan. Bagi partai politik yang lolos PT (parliamentary threshold), tetapi perolehan suaranya tidak mencapai 100 orang, maka partai tersebut wajib bergabung dengan partai lain, supaya jumlah anggotanya mencapai 100 orang.

Lili menjelaskan, rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi, rapat paripurna, ataupun rapat lainnya, seringkali tidak kuorum karena banyak anggota DPR yang tak hadir, sehingga rapat jadi molor tidak karuan. Sebagai anggota DPR yang sudah kawakan, Lili mengaku risih terhadap kenyataan tersebut.

“Malu kan, tamu yang kita undang sudah hadir, tuan rumahnya belum datang. Ini terjadi hampir setiap rapat-rapat di DPR. Yang rajin orang itu-itu saja, yang lain mangkir, padahal rapat itu sangat penting. Apakah yang begini dibiarkan terus dan tidak dicarikan solusi,” ujarnya.

Lili menyadari, fraksi memang kepanjangan tangan partai, tapi demi efektifnya DPR, tidak ada salahnya kalau jumlahnya disederhanakan. Ia sangat yakin, dengan disederhanakannya jumlah fraksi di DPR, kinerjanya akan efektif.

Dulu di zaman Pak Harto, jumlah fraksi di DPR hanya 4, tidak ombyokan seperti sekarang ini, dan nyatanya kerjanya efektif. Untuk menertibkan anggotanya yang tidak disiplin, pimpinan fraksi harus streng. Mesti ada sanksi yang tegas terhadap anggota yang suka membolos, katanya.(A-109/A_88)***

Baca Juga

Kepala Daerah Jalur Independen Harus Andalkan Prestasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar dan PPP memunculkan fenomena ‎baru yakni larisnya jalur independen bagi kepala daerah kedua parpol itu yang akan mencalonkan lagi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015.

348 Calon Anggota Panitia Pengawas Ikuti Tes Tertulis

POLITIK
RATUSAN peserta calon anggota Panwas Kecamatan mengikuti seleksi tes tertulis yang dilaksanakan Panwaslu Kabupaten Cianjur di gedung Pramuka Jalan Pramuka Kecamatan Karangtengah, Kamis (11/6/2015).*

CIANJUR, (PRLM).- Sebanyak 348 calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengikuti seleksi tes tertulis yang dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur di aula Gedung Pramuka Jalan Pramuka Kecamatan Karangtengah, Kamis (11/6/2015).

Susahnya Memidanakan Pelaku Politik Uang

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- ‎Kapolri Badrodin Haiti menyinggung lolosnya aktor utama dalam politik uang dengan modus pencurian suara dalam pemilihan umum.

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Menteri Agraria

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak mengapresiasi langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan untuk mempercepat sertifikasi lahan-lahan rumah ibadah maupun pondok pesantren.