Terlalu Banyak Jadi Kedodoran

Kurangi Jumlah Fraksi di DPR !

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Politisir senior dari Golkar, Lili Asdjudiredja melontarkan wacana soal perlunya penyederhanaan fraksi di DPR. Supaya kinerja DPR bisa efektif dan efisien, maka idealnya masing-masing fraksi di DPR beranggotakan 100-150 orang sehingga jumlah fraksi di DPR dapat dibatasi menjadi 3 - 4 saja.

Usulan itu dia ajukan karena kenyataannya 9 fraksi di DPR sekarang ini kinerjanya tidak efektif. Ada beberapa fraksi yang tak mampu memberdayakan anggotanya secara maksimal, karena anggotanya hanya sedikit. Akibatnya, banyak tugas-tugas kedewanan yang terpaksa dirangkap sehingga kedodoran.

‘’Kinerja fraksi yang kedodoran itu imbasnya pada DPR secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas kedewanan menjadi terbelangkalai, pembahasan RUU tidak tuntas, kualitasnya turun, dan sebagainya. Kenyataan pahit ini harus dicarikan jalan keluar,’’ kata Lili.

Ia menegaskan, penyederhanaan jumlah fraksi di DPR mutlak dilakukan pasca pemilu tahun depan. Bagi partai politik yang lolos PT (parliamentary threshold), tetapi perolehan suaranya tidak mencapai 100 orang, maka partai tersebut wajib bergabung dengan partai lain, supaya jumlah anggotanya mencapai 100 orang.

Lili menjelaskan, rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi, rapat paripurna, ataupun rapat lainnya, seringkali tidak kuorum karena banyak anggota DPR yang tak hadir, sehingga rapat jadi molor tidak karuan. Sebagai anggota DPR yang sudah kawakan, Lili mengaku risih terhadap kenyataan tersebut.

“Malu kan, tamu yang kita undang sudah hadir, tuan rumahnya belum datang. Ini terjadi hampir setiap rapat-rapat di DPR. Yang rajin orang itu-itu saja, yang lain mangkir, padahal rapat itu sangat penting. Apakah yang begini dibiarkan terus dan tidak dicarikan solusi,” ujarnya.

Lili menyadari, fraksi memang kepanjangan tangan partai, tapi demi efektifnya DPR, tidak ada salahnya kalau jumlahnya disederhanakan. Ia sangat yakin, dengan disederhanakannya jumlah fraksi di DPR, kinerjanya akan efektif.

Dulu di zaman Pak Harto, jumlah fraksi di DPR hanya 4, tidak ombyokan seperti sekarang ini, dan nyatanya kerjanya efektif. Untuk menertibkan anggotanya yang tidak disiplin, pimpinan fraksi harus streng. Mesti ada sanksi yang tegas terhadap anggota yang suka membolos, katanya.(A-109/A_88)***

Baca Juga

Intervensi Politik Makin Kuat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Intervensi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pe‎milihan Umum (KPU) semakin kuat dengan rencana dipanggilnya KPU oleh pimpinan DPR. DPR tetap memaksakan agar rekomendasi Panja Pilkada Komisi II DPR dimasukkan dalam Peraturan KPU.

Agun, "Ada Satu Kelompok di DPR Paksakan Kehendak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan satu kelompok di DPR RI telah memaksakan kehendaknya terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melalui Komisi II DPR.

Hinca: Roda Boleh Ganti, Tapi Perlu SBY Jadi 'Pengemudi'

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Juru Bicara DPP PD, Hinca Panjaitan menegaskan bahwa pengurus pada institusi itu boleh saja berganti-ganti. Tetapi partai tersebut masih membutuhkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi “pengemudi” untuk menghantarkan kendaraan politik itu sampai di tujuan.

Empat Kecamatan Rawan Kecurangan

POLITIK

PARIGI, (PRLM).- Empat kecamatan di Kabupaten Pangandaran dinilai rawan geografis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015 nanti.