Dr. Didin Saripudin: Isola Resort Alat Keduk Keuntungan

BANDUNG, (PRLM).- Pengalihfungsian gedung Training Centre dan Dormitori (asrama mahasiswa) menjadi Hotel "Isola Resort" yang dikomersialkan dan menjadi alat mengeduk keuntungan pihak-pihak tertentu telah melanggar ketentuan. Hal itu dikatakan Koordinator Penyelamatan UPI Dr. Didin Saripudin di Bandung, Senin (22/7/2013).

Seperti diketahui Dr. Didin Saripudin melaporkan dugaan penyimpangan di tubuh UPI Bandung ke Inspektorat Kemdikbud pada April 2013

Selain itu, laporan juga terkait penyimpangan Pembangunang Gedung Training Centre di Kota Serang, Provinsi Banten. Pada tahun 2011 lalu pembangunan gedung dihentikan secara paksa karena tidak memiliki IMB oleh pihak Pemda Kota Serang. Hingga kini kondisinya terlunta-lunta. Ditengarai pembangunan Gedung Training Centre ini bermasalah baik dari perizinan maupun dari pembiayaannya.

Dosen Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) itu juga memaparkan dalam laporannya mengenai penghambur-hamburan dan penyimpangan dana yang bersumber dari masyarakat.

Berdasarkan buku laporan tahunan UPI tahun 2011, Sumber Dana yang masuk dari Masyarakat (UTU) ke kas UPI sebesar 260 Milyar lebih besar daripada sumber APBN yang hanya 230 Milyar.

Namun uang tersebut bukannya dimanfaatkan untuk mendorong dan merealisasikan visi dan misi universitas, tetapi oleh Rektor dan jajaran birokrat UPI dihambur-hamburkan seenaknya.

“Ada beberapa kegiatan pemborosan perjalanan ke luar negeri dengan penyimpangan 28 miliar. Ini bukan tidak boleh ke luar negeri tapi terlalu sering dan tidak adapebingkatan signifikan terhadap pengembangan UPI secara akademik,” Didin.

Dia juga mengemukakan penyimpangan dengn rangkap jabatan dan tunjangan gand. Dalam lima tahun terakhir ini banyak para pejabat di lingkungan UPI yang melakukan rangkap jabatan yang juga tentunya berimplikasi pada terjadinya tunjangan ganda. Berdasarkan peraturan tidak boleh adanya tunjangan ganda. Belum lagi adanya pembiaran pelanggaran akademik dan administrasi seperti jual beli nilai mata kuliah atau merubah nilai mata kuliah yang sudah terjadi sejak tahun 2005. Inimelibatkan oknum tenaga administrasi, mahasiswa, dan dosen.

“Ini sudah lama dirasakan oleh akademika UPI seolah menjadi rahasia umum dan tidak diselesaikan ataupun diberi sanksi,” ujar Didin. (A-208/A-26)***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Implementasi Alokasi Siswa Miskin pada PPDB tak Terkontrol

JAKARTA, (PR).-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional.

Tunggu SKTP, 50 Persen Guru di KBB Belum Terima Tunjangan

NGAMPRAH, (PR).- Tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya dibayarkan lantaran masih menunggu Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.