KPU Batasi Media Kampanye Alat Peraga Bagi Caleg

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Untuk mengatur penggunaan alat kampanye selama Pemilu 2014 berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana membatasi penggunaan alat peraga.

Dalam revisi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, KPU memasukkan unsur pembatasan alat peraga yang digunakan calon anggota legislatif (caleg).

Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan, dimaksudkan untuk menciptakan asas pemilu yang berkeadilan, sehingga tidak jomplang antara alat peraga caleg berduit dan yang tidak.

"Kami ingin mengedepankan asas fairness (keadilan) tanpa mengurangi pentingnya sosialisasi," kata Hadar di Jakarta, Senin (21/7/2013).

Dia menambahkan, dengan pembatasan jumlat alat peraga dan atribut yang digunakan, semua caleg bisa menggunakan kesempatan dan modal yang sama untuk berkampanye. Caleg yang memiliki pendanaan lebih besar, jumlah atribut yang digunakan tetap dibatasi.

Hadar mengakui, usulan KPU masih menyisakan perdebatan di antara Komisi II DPR. Ada dari mereka yang khawatir, pembatasan jumlah alat peraga justru akan mengurangi kesempatan caleg menyosialisasikan diri.

"Apalagi, bagi caleg-caleg baru. Bagi mereka, sosialisasi melalui pemasangat alat peraga sangat membantu mengenalkan diri kepada calon pemilih. Sehingga, besar kemungkinan caleg-caleg akan menggunakan medium alat peraga untuk sosialisasi diri," ucapnya.

Karena masukan tersebut, kata dia, KPU akan menghitung berapa sebenarnya alat peraga yang dibutuhkan caleg, sehingga tidak menimbulkan ongkos berlebihan. Dengan catatan, pembatasan tak mengurangi unsur sosialisasi caleg.

"Bukan saja pembatasan jumlah, kami juga bakal menerapkan ukuran untuk spanduk atau baliho, dan penempatan alat peraga yang tidak boleh merusak ruang publik. Sehingga tidak ada lagi baliho raksasa yang merusak pemandangan," ujarnya.

Hadar menambahkan, pemasangan poster dan alat peraga tidak dilakukan dengan penempelan. KPU hanya mengizinkan penempelan poster di tiang yang disediakan sendiri oleh partai dan caleg. Artinya, fasilitas umum tidak jadi korban. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Usung Koruptor, Parpol tidak Berikan Pendidikan Politik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu memutuskan bahwa mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah tanpa harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalankan hukumannya sebagaimana diatur dalam Undang-undangtentang pemilihan kepala da

Pilkada Serentak 2015

Munculnya Calon Pilkada yang Dikondisikan Calon Lainnya

POLITIK

PURBALINGGA, (PRLM).- Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai munculnya nama Sugeng dan Sucipto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam Pilkada 2015 adalah sebagai calon "bagongan" atau calon yang dikondisikan oleh pasangan cal

Pilkada Serentak 2015

Calon Independen Gugat KPUD Kota Depok

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kembali digugat oleh bakal calon dalam pemilukada serentak ini.

PDIP Ngotot ke Jokowi agar Terbitkan Perppu

POLITIK
SOLO, (PRLM).- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ario Bimo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait polemik calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9