KPU Batasi Media Kampanye Alat Peraga Bagi Caleg

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Untuk mengatur penggunaan alat kampanye selama Pemilu 2014 berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana membatasi penggunaan alat peraga.

Dalam revisi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, KPU memasukkan unsur pembatasan alat peraga yang digunakan calon anggota legislatif (caleg).

Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan, dimaksudkan untuk menciptakan asas pemilu yang berkeadilan, sehingga tidak jomplang antara alat peraga caleg berduit dan yang tidak.

"Kami ingin mengedepankan asas fairness (keadilan) tanpa mengurangi pentingnya sosialisasi," kata Hadar di Jakarta, Senin (21/7/2013).

Dia menambahkan, dengan pembatasan jumlat alat peraga dan atribut yang digunakan, semua caleg bisa menggunakan kesempatan dan modal yang sama untuk berkampanye. Caleg yang memiliki pendanaan lebih besar, jumlah atribut yang digunakan tetap dibatasi.

Hadar mengakui, usulan KPU masih menyisakan perdebatan di antara Komisi II DPR. Ada dari mereka yang khawatir, pembatasan jumlah alat peraga justru akan mengurangi kesempatan caleg menyosialisasikan diri.

"Apalagi, bagi caleg-caleg baru. Bagi mereka, sosialisasi melalui pemasangat alat peraga sangat membantu mengenalkan diri kepada calon pemilih. Sehingga, besar kemungkinan caleg-caleg akan menggunakan medium alat peraga untuk sosialisasi diri," ucapnya.

Karena masukan tersebut, kata dia, KPU akan menghitung berapa sebenarnya alat peraga yang dibutuhkan caleg, sehingga tidak menimbulkan ongkos berlebihan. Dengan catatan, pembatasan tak mengurangi unsur sosialisasi caleg.

"Bukan saja pembatasan jumlah, kami juga bakal menerapkan ukuran untuk spanduk atau baliho, dan penempatan alat peraga yang tidak boleh merusak ruang publik. Sehingga tidak ada lagi baliho raksasa yang merusak pemandangan," ujarnya.

Hadar menambahkan, pemasangan poster dan alat peraga tidak dilakukan dengan penempelan. KPU hanya mengizinkan penempelan poster di tiang yang disediakan sendiri oleh partai dan caleg. Artinya, fasilitas umum tidak jadi korban. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Kader PDIP Solid Dukung Megawati

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menilai saat ini regenerasi serta kaderisasi di PDIP telah berjalan secara baik.

Jokowi Langgar UU TNI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Jokowi dinilai melanggar Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kongres PDIP

Puan Punya Potensi Jadi Wakil Ketua Umum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ PDIP yang akan menggelar kongres pada 9-11 April ini mewacanakan posisi wakil ketua umum. Dari sejumlah nama yang dianggap potensial, Puan Maharani diunggulkan karena merupakan trah Soekarno.

Arsul, "Masyarakat Harus Adil Menilai"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, merespons keberatan sejumlah elemen masyarakat yang meminta Peraturan Presiden No. 39/2015 dibatalkan.