KPU Batasi Media Kampanye Alat Peraga Bagi Caleg

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Untuk mengatur penggunaan alat kampanye selama Pemilu 2014 berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana membatasi penggunaan alat peraga.

Dalam revisi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, KPU memasukkan unsur pembatasan alat peraga yang digunakan calon anggota legislatif (caleg).

Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan, dimaksudkan untuk menciptakan asas pemilu yang berkeadilan, sehingga tidak jomplang antara alat peraga caleg berduit dan yang tidak.

"Kami ingin mengedepankan asas fairness (keadilan) tanpa mengurangi pentingnya sosialisasi," kata Hadar di Jakarta, Senin (21/7/2013).

Dia menambahkan, dengan pembatasan jumlat alat peraga dan atribut yang digunakan, semua caleg bisa menggunakan kesempatan dan modal yang sama untuk berkampanye. Caleg yang memiliki pendanaan lebih besar, jumlah atribut yang digunakan tetap dibatasi.

Hadar mengakui, usulan KPU masih menyisakan perdebatan di antara Komisi II DPR. Ada dari mereka yang khawatir, pembatasan jumlah alat peraga justru akan mengurangi kesempatan caleg menyosialisasikan diri.

"Apalagi, bagi caleg-caleg baru. Bagi mereka, sosialisasi melalui pemasangat alat peraga sangat membantu mengenalkan diri kepada calon pemilih. Sehingga, besar kemungkinan caleg-caleg akan menggunakan medium alat peraga untuk sosialisasi diri," ucapnya.

Karena masukan tersebut, kata dia, KPU akan menghitung berapa sebenarnya alat peraga yang dibutuhkan caleg, sehingga tidak menimbulkan ongkos berlebihan. Dengan catatan, pembatasan tak mengurangi unsur sosialisasi caleg.

"Bukan saja pembatasan jumlah, kami juga bakal menerapkan ukuran untuk spanduk atau baliho, dan penempatan alat peraga yang tidak boleh merusak ruang publik. Sehingga tidak ada lagi baliho raksasa yang merusak pemandangan," ujarnya.

Hadar menambahkan, pemasangan poster dan alat peraga tidak dilakukan dengan penempelan. KPU hanya mengizinkan penempelan poster di tiang yang disediakan sendiri oleh partai dan caleg. Artinya, fasilitas umum tidak jadi korban. (A-194/A-89)***

Baca Juga

DPP Projo Pugar Makam Marhaen

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Untuk mengingatkan kembali perjuangan Presiden Soekarno melalui idiologi perjuangan marhaenisme, Dewan Pimpinan Pusat Projo bersama Dewan Pimpinan Daerah Projo Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan cara melestarikan situs makam Marhaen.

Konstituen Desak Segera Gelar PAW Terhadap Hilman

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Terkait sudah ditetapkannya anggota Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat Hilman Sukirman Yahya sebagai terpidana kasus korupsi, hal itu menimbulkan kekosongan jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Hanura Prihatin Atas Masalah Hukum di Sumut

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Nurdin Tampubolon. merasa prihatin atas terjadinya masalah hukum di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah pihak termasuk gubernur Gatot Pujonugroho.

PDIP Kab. Bandung Usung Decky Fajar dan Doni Mulyana

POLITIK
KETUA DPD PDI Perjuangan TB Hasanudin (keempat kiri) menyerahkan rekomendasi pengusungan pasangan calon Decky Fajar-Doni Mulyana Kurnia menjadi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bandung dalam pilkada 2015.

SOREANG, (PRLM).- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah menetapkan pasangan Decky Fajar dan Doni Mulyana Kurnia menjadi calon bupati/wakil bupati Bandung dalam pilkada 2015.