KPU Batasi Media Kampanye Alat Peraga Bagi Caleg

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Untuk mengatur penggunaan alat kampanye selama Pemilu 2014 berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana membatasi penggunaan alat peraga.

Dalam revisi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, KPU memasukkan unsur pembatasan alat peraga yang digunakan calon anggota legislatif (caleg).

Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan, dimaksudkan untuk menciptakan asas pemilu yang berkeadilan, sehingga tidak jomplang antara alat peraga caleg berduit dan yang tidak.

"Kami ingin mengedepankan asas fairness (keadilan) tanpa mengurangi pentingnya sosialisasi," kata Hadar di Jakarta, Senin (21/7/2013).

Dia menambahkan, dengan pembatasan jumlat alat peraga dan atribut yang digunakan, semua caleg bisa menggunakan kesempatan dan modal yang sama untuk berkampanye. Caleg yang memiliki pendanaan lebih besar, jumlah atribut yang digunakan tetap dibatasi.

Hadar mengakui, usulan KPU masih menyisakan perdebatan di antara Komisi II DPR. Ada dari mereka yang khawatir, pembatasan jumlah alat peraga justru akan mengurangi kesempatan caleg menyosialisasikan diri.

"Apalagi, bagi caleg-caleg baru. Bagi mereka, sosialisasi melalui pemasangat alat peraga sangat membantu mengenalkan diri kepada calon pemilih. Sehingga, besar kemungkinan caleg-caleg akan menggunakan medium alat peraga untuk sosialisasi diri," ucapnya.

Karena masukan tersebut, kata dia, KPU akan menghitung berapa sebenarnya alat peraga yang dibutuhkan caleg, sehingga tidak menimbulkan ongkos berlebihan. Dengan catatan, pembatasan tak mengurangi unsur sosialisasi caleg.

"Bukan saja pembatasan jumlah, kami juga bakal menerapkan ukuran untuk spanduk atau baliho, dan penempatan alat peraga yang tidak boleh merusak ruang publik. Sehingga tidak ada lagi baliho raksasa yang merusak pemandangan," ujarnya.

Hadar menambahkan, pemasangan poster dan alat peraga tidak dilakukan dengan penempelan. KPU hanya mengizinkan penempelan poster di tiang yang disediakan sendiri oleh partai dan caleg. Artinya, fasilitas umum tidak jadi korban. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Konferensi Asia Afrika 2015

Tak Kenakan Peci, Jokowi Dikritik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Selain mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait sikap politik luar negerinya yang tegas, Presiden Jokowi juga mendapat kritikan. Salah satunya dari Senator AM Fatwa. Jokowi dikritik karena tidak mengenakan peci saat menghadiri Konferensi Asia-Afrika.

Jalur Perseorangan Harus Raih Dukungan 106.716 Suara

POLITIK

SINGAPARNA, (PRLM).- Pasangan dari jalur perseorangan harus meraih dukungan, paling sedikit 106.716 suara untuk melaju sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Raihan dukungan harus mewakili setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

Kisruh Golkar

Kubu ARB Yakin Menang di PTUN

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Partai Golkar hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie meyakini dapat memenangkan gugatan perselisihan kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Anggota Komisi III DPR Serap Aspirasi Warga Aceh

POLITIK

BANDA ACEH, (PRLM).- Ratusan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh, Aceh Barat hadir dalam seminar bertajuk "Peran Pemuda Dalam Menjaga dan Merawat Perdamaian Aceh" yang digelar di Gedung STAIN, Meulaboh, Selasa (5/5/2015).