KPU Batasi Media Kampanye Alat Peraga Bagi Caleg

JAKARTA, (PRLM).-Untuk mengatur penggunaan alat kampanye selama Pemilu 2014 berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana membatasi penggunaan alat peraga.

Dalam revisi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, KPU memasukkan unsur pembatasan alat peraga yang digunakan calon anggota legislatif (caleg).

Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan, dimaksudkan untuk menciptakan asas pemilu yang berkeadilan, sehingga tidak jomplang antara alat peraga caleg berduit dan yang tidak.

"Kami ingin mengedepankan asas fairness (keadilan) tanpa mengurangi pentingnya sosialisasi," kata Hadar di Jakarta, Senin (21/7/2013).

Dia menambahkan, dengan pembatasan jumlat alat peraga dan atribut yang digunakan, semua caleg bisa menggunakan kesempatan dan modal yang sama untuk berkampanye. Caleg yang memiliki pendanaan lebih besar, jumlah atribut yang digunakan tetap dibatasi.

Hadar mengakui, usulan KPU masih menyisakan perdebatan di antara Komisi II DPR. Ada dari mereka yang khawatir, pembatasan jumlah alat peraga justru akan mengurangi kesempatan caleg menyosialisasikan diri.

"Apalagi, bagi caleg-caleg baru. Bagi mereka, sosialisasi melalui pemasangat alat peraga sangat membantu mengenalkan diri kepada calon pemilih. Sehingga, besar kemungkinan caleg-caleg akan menggunakan medium alat peraga untuk sosialisasi diri," ucapnya.

Karena masukan tersebut, kata dia, KPU akan menghitung berapa sebenarnya alat peraga yang dibutuhkan caleg, sehingga tidak menimbulkan ongkos berlebihan. Dengan catatan, pembatasan tak mengurangi unsur sosialisasi caleg.

"Bukan saja pembatasan jumlah, kami juga bakal menerapkan ukuran untuk spanduk atau baliho, dan penempatan alat peraga yang tidak boleh merusak ruang publik. Sehingga tidak ada lagi baliho raksasa yang merusak pemandangan," ujarnya.

Hadar menambahkan, pemasangan poster dan alat peraga tidak dilakukan dengan penempelan. KPU hanya mengizinkan penempelan poster di tiang yang disediakan sendiri oleh partai dan caleg. Artinya, fasilitas umum tidak jadi korban. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KPU Belum Bagikan Bahan Kampanye Pilkada Cimahi

CIMAHI, (PR).- Sepuluh hari setelah masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 lalu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi masih belum membagikan bahan peraga kampanye kepada ketiga tim sukses pasangan calon peserta Pilkada Cimahi 2017.

Atty, Cawalkot Cimahi Paling Kaya

CIMAHI, (PR).- Seluruh peserta Pilkada Cimahi 2017 sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari enam calon wali kota/wakil wali kota, calon wali kota petahana Atty Suharti diketahui memiliki harta yang paling banyak.