KPU Batasi Media Kampanye Alat Peraga Bagi Caleg

JAKARTA, (PRLM).-Untuk mengatur penggunaan alat kampanye selama Pemilu 2014 berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana membatasi penggunaan alat peraga.

Dalam revisi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, KPU memasukkan unsur pembatasan alat peraga yang digunakan calon anggota legislatif (caleg).

Anggota KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan, dimaksudkan untuk menciptakan asas pemilu yang berkeadilan, sehingga tidak jomplang antara alat peraga caleg berduit dan yang tidak.

"Kami ingin mengedepankan asas fairness (keadilan) tanpa mengurangi pentingnya sosialisasi," kata Hadar di Jakarta, Senin (21/7/2013).

Dia menambahkan, dengan pembatasan jumlat alat peraga dan atribut yang digunakan, semua caleg bisa menggunakan kesempatan dan modal yang sama untuk berkampanye. Caleg yang memiliki pendanaan lebih besar, jumlah atribut yang digunakan tetap dibatasi.

Hadar mengakui, usulan KPU masih menyisakan perdebatan di antara Komisi II DPR. Ada dari mereka yang khawatir, pembatasan jumlah alat peraga justru akan mengurangi kesempatan caleg menyosialisasikan diri.

"Apalagi, bagi caleg-caleg baru. Bagi mereka, sosialisasi melalui pemasangat alat peraga sangat membantu mengenalkan diri kepada calon pemilih. Sehingga, besar kemungkinan caleg-caleg akan menggunakan medium alat peraga untuk sosialisasi diri," ucapnya.

Karena masukan tersebut, kata dia, KPU akan menghitung berapa sebenarnya alat peraga yang dibutuhkan caleg, sehingga tidak menimbulkan ongkos berlebihan. Dengan catatan, pembatasan tak mengurangi unsur sosialisasi caleg.

"Bukan saja pembatasan jumlah, kami juga bakal menerapkan ukuran untuk spanduk atau baliho, dan penempatan alat peraga yang tidak boleh merusak ruang publik. Sehingga tidak ada lagi baliho raksasa yang merusak pemandangan," ujarnya.

Hadar menambahkan, pemasangan poster dan alat peraga tidak dilakukan dengan penempelan. KPU hanya mengizinkan penempelan poster di tiang yang disediakan sendiri oleh partai dan caleg. Artinya, fasilitas umum tidak jadi korban. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat Minta Pengurus Lama Legowo

NGAMPRAH, (PR).- Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung Barat Pipih Supriati meminta agar kepengurusan lama legowo menerima keputusan dari DPP terkait dengan pergantian kepengurusan. Sebab hal itu sebagai bentuk fatsun tehadap kebijakan internal partai.

DPD Gerindra: Somasi tak Perlu Ditanggapi

NGAMPRAH, (PR).- Somasi yang dilayangkan ke DPD Gerindra Jabar terkait dengan SK pergantian kepengurusan di DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat tidak perlu ditanggapi. Sebab, pergantian kepengurusan sudah ditetapkan DPP.

KPU Cimahi Dituntut Tegas dan Berintegritas

CIMAHI, (PR).- Penyelenggara Pilkada Kota Cimahi 2017 dituntut berintegritas dan tegas dalam menegakkan aturan. Penyelenggara juga harus cermat menyikapi celah yang dimanfaatkan oleh peserta untuk bisa lolos dari pelanggaran.

Golkar Apresiasi Kabinet baru Jokowi

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo merombak susunan kabinetnya. Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dipuji karena Sri Mulyani dipandang punya kualitas yang sesuai.