Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 Dinilai Buruk

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kualitas daftar pemilih untuk Pemilu 2014 diprediksi akan bernasib sama dengan daftar pemilih di pemilu sebelumnya. Hal ini tak terlepas dari proses penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (11/7/2013) kemarin.

"Saya pesimis terhadap kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2014. Dengan kualitas tersebut, karut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai dapat terulang kembali pada Pemilu 2014," ucap Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin di Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Said memaparkan, sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan kualitas DPS Pemilu 2014 sangat rendah. Pertama, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang menjadi sumber data DPS terbukti berkualitas rendah.

"Di mana pemilih yang telah meninggal dunia, anak-anak, dan telah berpindah tempat tinggal masih saja muncul dalam DP4. Meski pemilih-pemilih tersebut telah berulangkali dicoret oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilu sebelumnya," katanya.

Kemudian, apakah DP4 yang buruk itu semata kesalahan Pemerintah? Ia menjawab itu belum tentu. Sebab KPU juga turut bertanggungjawab atas hal itu.

"Merujuk pasal 32 ayat (5) UU Pemilu, DP4 sesungguhnya adalah data hasil sinkronisasi dari Data Agregat Kependudukan per Kecamatan dan data WNI di luar negeri, yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dengan KPU. Akibat proses sinkronisasi data yang tidak dilakukan secara optimal itulah DP4 menjadi bermasalah," ucapnya.

Kedua, lanjut Said, sistem daftar pemilih (Sidalih) terbukti gagal, karena penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, seperti PPS tidak pernah disediakan sarana penunjang internet.

"Seringkali PPS harus begadang semalam suntuk hanya untuk melihat keterangan pada layar bahwa sistem sedang dalam proses atau loading. Setelah menunggu untuk waktu yang sangat lama, proses pun berakhir dengan keterangan gagal atau failed," katanya.

Hal itu membuat PPS menyusun DPS tanpa berpedoman pada asas kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kualitas data pun, tidak lagi menjadi prioritas di mana PPS cenderung bekerja secara terburu-buru.

Said menambahkan, tingkat keamanan data pada Sidalih juga sangat rendah. Di mana password yang diberikan kepada suatu PPS, juga diketahui pihak lain. Seperti PPS lain, PPK, KPU Kabupaten/kota, sampai dengan KPU pusat. Sehingga tidak terjamin kesahihannya.

Ketiga, ada kesan KPU seperti menyepelekan persoalan daftar pemilih, karena UU Pemilu memperbolehkan pemilih menggunakan KTP untuk memberikan suara apabila yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT.

Padahal, kata Said, DPT sesungguhnya adalah persoalan yang sangat-sangat serius, karena dari besaran DPT ditentukan berapa jumlah surat suara yang akan dicetak nantinya.

Keempat, ditambahkan Said, yakni tidak adanya penghargaan KPU kepada petugas di level bawah.

"Bayangkan, untuk ketua PPS di DKI Jakarta saja, KPU hanya memberikan honor 500 ribu rupiah. Itu pun masih harus dipotong pajak. Untuk Anggota PPS tentu mendapatkan honor yang lebih rendah lagi. Padahal, beban kerja dan tanggung jawab PPS begitu besar dalam Pemilu. Untuk Pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 saja, mereka diberikan honor sekitar 1 juta rupiah. Dengan honor yang tidak wajar bahkan bisa disebut tidak manusiawi itu, tentu sulit diharapkan PPS bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi momok utama dalam pemilu 2014. Karena itu, pihaknya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja purnawaktu, fokus, serta melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya akan menjadi DPT.

"Karena sekarang sudah diberikan dari pemerintah ke KPU sehingga tanggungjawabnya sekarang di tangan KPU, dan KPU tidak perlu tergantung pada data yang diserahkan oleh pemerintah," ujarnya. (A-194/A_88)***

Baca Juga

PDI-P Pastikan Ada Reshuffle Kabinet

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno berani meyakinkan, menteri yang tidak cakap dan kurang kemampuan menjalankan tugas pasti diganti. Diharap semua pihak bersabar, karena masalah itu sedang dievaluasi tahap akhir oleh Presiden Jokowi.

Anna Bantah Adanya Politik Uang

POLITIK

INDRAMAYU, (PRLM).- Calon bupati petahana Indramayu Anna Sophanah membantah adanya politik uang untuk memuluskannya dalam pencalonan dirinya pada Pilkada Indramayu 2015. Hal itu mengemuka setelah Anna memenuhi panggilan Panwaslu Indramayu, Senin (3/8/2015).

Pilkada Serentak 2015

DPD Dukung Revisi UU Pilkada dan Permudah Calon Independen

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komite I DPD RI dari daerah pemilihan Jakarta, Abdul Aziz Khafia mendukung revisi UU Pilkada dan mempermudah calon independen untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal dalam Pilkada serentak, yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

Menteri Kurang Maksimal Terjemahkan Ide Jokowi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini menurut pengamat dan politisi wajar karena para menteri kurang maksimal dalam menerjemahkan ide-ide presiden.