DPR Setujui Hampir 100 Persen

RUU Desa Tunggu Persetujuan Pemerintah

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Nasib RUU Desa tinggal menunggu persetujuan pihak pemerintah. "DPR sendiri sudah meyetujui hampir 100 persen draf RUU ini," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso ketika menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Jumat (12/7/13).

Priyo sangat mengapresiasi delegasi PPDI yang begitu antusias mengikuti perkembangan pembahasan RUU Desa. Tak ada masalah dengan DPR. RUU ini justru terganjal oleh pemerintah, karena masih ada beberapa pasal yang belum disetujui Depdagri.

Seperti diketahui, produk RUU yang dibahas di DPR, harus atas persetujuan kedua belah pihak, baik DPR maupun pemerintah. Salah satu tidak setuju,RUU ini tidak bisa disahkan.

“Sangat tidak lazim bila RUU ini divoting dengan pihak pemerintah di rapat paripurna,” kata Priyo.

Sementara itu, delegasi PPDI menyampaikan agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengawal dan memantau terus perkembangan RUU ini sampai bulan Oktober. Bila sampai bulan tersebut RUU ini tidak ada perkembangannya, kemungkinan besar akan dilupakan para anggota DPR yang mulai sibuk dengan Pemilu.

Pasal krusial yang belum mendapat persetujuan pemerintah adalah menyangkut pengangkatan aparat desa menjadi PNS. Pihak PPDI minta, bila aparat desa tidak bisa diangkat menjadi PNS, mereka minta agar digaji secara resmi dari APBN sesuai besaran gaji PNS golongan IIA.

Beberapa kali delegasi PPDI ingin bertemu Mendagri tapi selalu sulit ditemui. Apresiasi justru ditujukan kepada DPR yang sangat akomodatif terhadap tuntutan aparat desa dan bekerja merumuskan RUU Desa sesuai dengan aspirasi PPDI. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Buntut Bentrok Anggota TNI, 5 Anggota Kopassus Ditahan

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/4 Surakarta, kini sedang memeriksa lima anggota pasukan elit baret merah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari kesatuan Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, yang terlibat bentrok dengan anggota TNI-AU.

Melebar, Keterangan Saksi Kepolisian di Praperadilan Novel Baswedan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah saksi dihadirkan Kuasa Hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam sidang gugatan praperadilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Keterangan para ahli justru melebar memasuki pokok perkara yang disangkakan kepada Novel.

Yogyakarta Gawangi Layanan Satu Atap Khusus TKI

NASIONAL

YOGYAKARTA,(PRLM).– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), segera mengeluarkan peraturan layanan terbaru mengenai penyaluran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan membentuk layanan satu atap pengurusan dokumen dan adminitsrasi khusus para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Helikopter AW139 Perkuat Basarnas

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Badan SAR Nasional (Basarnas) berkomitmen melaksanakan operasi Search and Rescue (SAR) yang efektif, efisien, cepat, andal dan aman.