RUU Desa Tunggu Persetujuan Pemerintah

JAKARTA, (PRLM).- Nasib RUU Desa tinggal menunggu persetujuan pihak pemerintah. "DPR sendiri sudah meyetujui hampir 100 persen draf RUU ini," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso ketika menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Jumat (12/7/13).

Priyo sangat mengapresiasi delegasi PPDI yang begitu antusias mengikuti perkembangan pembahasan RUU Desa. Tak ada masalah dengan DPR. RUU ini justru terganjal oleh pemerintah, karena masih ada beberapa pasal yang belum disetujui Depdagri.

Seperti diketahui, produk RUU yang dibahas di DPR, harus atas persetujuan kedua belah pihak, baik DPR maupun pemerintah. Salah satu tidak setuju,RUU ini tidak bisa disahkan.

“Sangat tidak lazim bila RUU ini divoting dengan pihak pemerintah di rapat paripurna,” kata Priyo.

Sementara itu, delegasi PPDI menyampaikan agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengawal dan memantau terus perkembangan RUU ini sampai bulan Oktober. Bila sampai bulan tersebut RUU ini tidak ada perkembangannya, kemungkinan besar akan dilupakan para anggota DPR yang mulai sibuk dengan Pemilu.

Pasal krusial yang belum mendapat persetujuan pemerintah adalah menyangkut pengangkatan aparat desa menjadi PNS. Pihak PPDI minta, bila aparat desa tidak bisa diangkat menjadi PNS, mereka minta agar digaji secara resmi dari APBN sesuai besaran gaji PNS golongan IIA.

Beberapa kali delegasi PPDI ingin bertemu Mendagri tapi selalu sulit ditemui. Apresiasi justru ditujukan kepada DPR yang sangat akomodatif terhadap tuntutan aparat desa dan bekerja merumuskan RUU Desa sesuai dengan aspirasi PPDI. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Panama Papers Mulai Mencuri Perhatian KPK

JAKARTA, (PR).- Bocoran dokumen mengenai perusahaan bayangan di yuridiksi bebas pajak (offshore) Panama mulai mencuri perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK pun mulai mempelajari nama-nama Warga Negara Indonesia dan perusahaan dalam negeri yang namanya tercantum dalam dokumen itu.

Jokowi Targetkan Kemudahan Investasi Indonesia Tembus Peringkat 40

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menargetkan, tahun depan peringkat kemudahan investasi Indonesia bisa berada di urutan 40.

Saat ini Indonesia masih berada di peringkat 109, tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura. Hal ini yang membuat Jokowi menetapkan target itu.