RUU Desa Tunggu Persetujuan Pemerintah

JAKARTA, (PRLM).- Nasib RUU Desa tinggal menunggu persetujuan pihak pemerintah. "DPR sendiri sudah meyetujui hampir 100 persen draf RUU ini," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso ketika menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Jumat (12/7/13).

Priyo sangat mengapresiasi delegasi PPDI yang begitu antusias mengikuti perkembangan pembahasan RUU Desa. Tak ada masalah dengan DPR. RUU ini justru terganjal oleh pemerintah, karena masih ada beberapa pasal yang belum disetujui Depdagri.

Seperti diketahui, produk RUU yang dibahas di DPR, harus atas persetujuan kedua belah pihak, baik DPR maupun pemerintah. Salah satu tidak setuju,RUU ini tidak bisa disahkan.

“Sangat tidak lazim bila RUU ini divoting dengan pihak pemerintah di rapat paripurna,” kata Priyo.

Sementara itu, delegasi PPDI menyampaikan agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengawal dan memantau terus perkembangan RUU ini sampai bulan Oktober. Bila sampai bulan tersebut RUU ini tidak ada perkembangannya, kemungkinan besar akan dilupakan para anggota DPR yang mulai sibuk dengan Pemilu.

Pasal krusial yang belum mendapat persetujuan pemerintah adalah menyangkut pengangkatan aparat desa menjadi PNS. Pihak PPDI minta, bila aparat desa tidak bisa diangkat menjadi PNS, mereka minta agar digaji secara resmi dari APBN sesuai besaran gaji PNS golongan IIA.

Beberapa kali delegasi PPDI ingin bertemu Mendagri tapi selalu sulit ditemui. Apresiasi justru ditujukan kepada DPR yang sangat akomodatif terhadap tuntutan aparat desa dan bekerja merumuskan RUU Desa sesuai dengan aspirasi PPDI. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Gempa Tasikmalaya Pun Terasa Hingga Jawa Tengah

TASIKMALAYA, (PR).- Gempa bumi mengguncang beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat, Senin, 24 April 2017. Guncangan gempa rupanya sampai juga ke Jawa Tengah. Di antaranya, Banyumas, Banjarnegara, Purwokerto, dan Cilacap.

Ini Jadwal KA Tambahan Selama Libur Panjang

BANDUNG, (PR).- PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali menjalankan KA tambahan Argo Parahyangan relasi Bandung-Jakarta (PP)   dan KA Ciremai tambahan relasi Bandung–Semarang Tawang (PP).

Begini Cara Jokowi Menyentil Kinerja Pemprov Jabar

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung naiknya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung tentang kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

jokowi hari ini

245 Proyek yang Harus Dikebut Jokowi Sampai 2019

JAKARTA, (PR).- Ada 245 proyek dan 2 program yang dikebut Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya sampai 2019. Jumlah 245 proyek itu merupakan jumlah terakhir setelah mengalami beberapa pengurangan dan penambahan.