RUU Desa Tunggu Persetujuan Pemerintah

JAKARTA, (PRLM).- Nasib RUU Desa tinggal menunggu persetujuan pihak pemerintah. "DPR sendiri sudah meyetujui hampir 100 persen draf RUU ini," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso ketika menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Jumat (12/7/13).

Priyo sangat mengapresiasi delegasi PPDI yang begitu antusias mengikuti perkembangan pembahasan RUU Desa. Tak ada masalah dengan DPR. RUU ini justru terganjal oleh pemerintah, karena masih ada beberapa pasal yang belum disetujui Depdagri.

Seperti diketahui, produk RUU yang dibahas di DPR, harus atas persetujuan kedua belah pihak, baik DPR maupun pemerintah. Salah satu tidak setuju,RUU ini tidak bisa disahkan.

“Sangat tidak lazim bila RUU ini divoting dengan pihak pemerintah di rapat paripurna,” kata Priyo.

Sementara itu, delegasi PPDI menyampaikan agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengawal dan memantau terus perkembangan RUU ini sampai bulan Oktober. Bila sampai bulan tersebut RUU ini tidak ada perkembangannya, kemungkinan besar akan dilupakan para anggota DPR yang mulai sibuk dengan Pemilu.

Pasal krusial yang belum mendapat persetujuan pemerintah adalah menyangkut pengangkatan aparat desa menjadi PNS. Pihak PPDI minta, bila aparat desa tidak bisa diangkat menjadi PNS, mereka minta agar digaji secara resmi dari APBN sesuai besaran gaji PNS golongan IIA.

Beberapa kali delegasi PPDI ingin bertemu Mendagri tapi selalu sulit ditemui. Apresiasi justru ditujukan kepada DPR yang sangat akomodatif terhadap tuntutan aparat desa dan bekerja merumuskan RUU Desa sesuai dengan aspirasi PPDI. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Jokowi: APBN 2017 Harus Mulai Januari

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta pralelang untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 segera dilakukan agar Januari mendatang langsung dijalankan.

Pengunjuk Rasa Mulai Kumpul Berkelompok, Istana Dikawal Ketat

JAKARTA,(PR).- Para pengunjuk rasa aksi damai 4 November 2016 sudah mulai kumpul berkelompok-kelompok. Berdasarkan pantauan "PR", mereka berkumpul sebagian besar di Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur atau kawasan Gambir, Jalan Veteran, kawasan Tugu Tani, dll.

Fahri Hamzah Anggap Jokowi Hindari Pengunjuk Rasa

JAKARTA, (PR).- Seusai mengikuti aksi unjuk rasa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo karena tidak ada di Istana Negara. Dia menilai Jokowi menghindari para demonstran yang datang ke Istana Negara.

Rumusan Pelanggaran TSM Belum Jelas

JAKARTA, (PR).- Penegakkan hukum dalam hal mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih problematis. Salah satunya tentang rumusan sanksi administrasi politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).