DPR Setujui Hampir 100 Persen

RUU Desa Tunggu Persetujuan Pemerintah

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Nasib RUU Desa tinggal menunggu persetujuan pihak pemerintah. "DPR sendiri sudah meyetujui hampir 100 persen draf RUU ini," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso ketika menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Jumat (12/7/13).

Priyo sangat mengapresiasi delegasi PPDI yang begitu antusias mengikuti perkembangan pembahasan RUU Desa. Tak ada masalah dengan DPR. RUU ini justru terganjal oleh pemerintah, karena masih ada beberapa pasal yang belum disetujui Depdagri.

Seperti diketahui, produk RUU yang dibahas di DPR, harus atas persetujuan kedua belah pihak, baik DPR maupun pemerintah. Salah satu tidak setuju,RUU ini tidak bisa disahkan.

“Sangat tidak lazim bila RUU ini divoting dengan pihak pemerintah di rapat paripurna,” kata Priyo.

Sementara itu, delegasi PPDI menyampaikan agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengawal dan memantau terus perkembangan RUU ini sampai bulan Oktober. Bila sampai bulan tersebut RUU ini tidak ada perkembangannya, kemungkinan besar akan dilupakan para anggota DPR yang mulai sibuk dengan Pemilu.

Pasal krusial yang belum mendapat persetujuan pemerintah adalah menyangkut pengangkatan aparat desa menjadi PNS. Pihak PPDI minta, bila aparat desa tidak bisa diangkat menjadi PNS, mereka minta agar digaji secara resmi dari APBN sesuai besaran gaji PNS golongan IIA.

Beberapa kali delegasi PPDI ingin bertemu Mendagri tapi selalu sulit ditemui. Apresiasi justru ditujukan kepada DPR yang sangat akomodatif terhadap tuntutan aparat desa dan bekerja merumuskan RUU Desa sesuai dengan aspirasi PPDI. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Anggota Kikavtai 1 Laksanakan Uji Terampil

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Prajurit Kikavtai 1 melaksanakan latihan Uji Terampil Perorangan Jabatan (UTPJ)  yang dipimpin oleh Bintara Operasi selaku Koordinator Latihan.

Mobil Dinas

Mobil Camry Jadi Patokan DP Mobil Pejabat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah pihak mempertanyakan tingginya subsidi uang muka mobil pribadi pejabat negara yang mencapai Rp 210,89 juta. Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan angka tersebut berpatokan kepada mobil dinas eselon I pejabat pemerintah.

Kejati Maluku Bekuk Buronan Kasus Korupsi

NASIONAL

AMBON, (PRLM).- Akhirnya terpidana kasus korupsi pembangunan infrastruktur Universitas Pattimura paket C khusus pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang sempat menjadi buron, Ida Bagus Sufitriasa, M.E., dibekuk oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kejaksaan Agung d

Dana Desa Belum Bisa Dicairkan Minggu Ini

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- ‎Rencana Pemerintah mencairkan dana desa pada minggu kedua April ini belum bisa direalisasikan. Dana desa baru akan dicairkan setelah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Peraturan Pemerintah No. 60/2014 yang mengatur teknis dana desa.