Headlines

KPK Periksa Hakim Pengadilan Tinggi Jabar, Pasti Serefina Sinaga

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono dalam penanganan perkara Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung.

Pasti menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam. Pasti tiba di Gedung KPK pada Rabu (10/7/13) pagi, sampai dengan pukul 21.00 WIB pemeriksaan Pasti belum selesai. Juru BIcara KPK Johan Budi mengatakan, Pasti diperiksa sebagai saksi untuk Setyabudi. "Terkait perkara Bansos dengan tersangka ST, penyidik KPK memeriksa Pasti Serefina Sinaga sebagai saksi, yang bersangkutan hadir," katanya kepada wartawan, Rabu (10/7/13).

Setidaknya Pasti sudah diperiksa penyidik sebanyak dua kali. Sebelumnya, ia juga diperiksa penyidik pada 2 Mei 2013 lalu. Pasti merupakan hakim anggota Majelis Hakim di PT Jabar yang menangani banding kasus Bansos.

Dalam penyidikan kasus suap hakim dalam penanganan perkara Bansos ini, KPK tidak hanya memeriksa hakim di PN Bandung, tempat kasus ini disidangkan, tetapi juga hakim-hakim di PT Jabar. Hakim di tingkat banding juga diperiksa sebab ada dugaan suap hakim Setyabudi tidak hanya terkait penanganan perkara di PN Bandung tetapi juga di tingkat banding.

Beberapa hakim yang sudah diperiksa oleh KPK ialah Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso, Hakim PT Jabar Ch. Kristi Purnamiwulan, Ketua PT Jabar Marni Emmy Mustafa, dan Mantan Ketua PT Jabar Sareh Wiyono.

Seperti diberitakan "PRLM" sebelumnya, dari rekonstruksi yang digelar di Bandung diketahui Setyabudi memberikan uang Rp 250 juta kepada Sareh dengan maksud agar Sareh turut mengamankan vonis terhadap tujuh terdakwa Bansos yang sudah diputus oleh PN Bandung. Setyabudi bahkan kemudian berbicara sendiri kepada Sareh untuk meminta komitmennya membantu memuluskan kasus ini. Sareh menyetujuinya asal disediakan uang Rp 1,5 miliar.

Menurut informasi yang diterima "PRLM", meskipun sudah memasuki masa pensiun, Sareh masih mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan di PT Jabar. Termasuk menentukan majelis hakim di sidang banding kasus Bansos.

PN Bandung memvonis tujuh terdakwa kasus Bansos dengan pidana penjara masing-masing satu tahun. Para terdakw aitu adalah Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Walikota Bandung Yanos Septadi, ajudan Sekda Luthfan Barkah, staf keuangan Firman HImawan, serta kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana.

Sementara kerugian negara yang dituntut jaksa sebesar Rp 66,5 miliar hanya dikabulkan RP 9,4 miliar. Itupun terdakwa tidak perlu menyerahkan uang karena sudah ada pengembalian uang.

Jaksa kemudian menempuh upaya banding. Vonis banding ditetapkan pada 26 Maret 2013, berselang empat hari dari penangkapan hakim Setyabudi oleh KPK (22/3/2013). Majelis Hakim di PT Jabar yang dipimpin oleh Wiwiek Widijastuti memutukan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2,5 tahun untuk semua terdakwa, kecuali Roman yang divonis tiga tahun penjara.

Atas putusan PT Jabar tersebut, Jaksa mengajukan kasasi. Hal itu karena kerugian negara tidak dihitung Rp 66,5 miliar sesuai tuntutan jaksa. Pada berbagai kesempatan, Sareh membantah semua tudingan yang diarahkan padanya. Sebagai seorang pensiunan, Sareh mengaku sudah tidak mempunyai kuasa apapun di PT Jabar.

Ditanya tentang peran Sareh, Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas mengatakan, KPK sedang berusaha mencari kebenaran materiil dengan memeriksanya. KPK meyakini tidak ada pemain tunggal dalam kasus suap ini. "Standar operisional prosedur penyidikan KPK mengharuskan mendalaminya guna menemukan kebenaran materiil. Apalagi dalam kasus korupsi tidak ada pemain tunggal, selalu ada aktor lain yang bersekongkol," katanya.

Nama Saeh Wiyono tidal asing bagi Busyro. Saat Busyro menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial, lembaganya sempat mengendus Sareh, yang mencalonkan diri sebagai Hakim Agung, mempunyai harta yang tidak wajar. Sareh yang saat itu menjabat sebagai Panitera MA dilaporkan mempunyai harta yang sangat besar. Misalnya sejumkah villa dan tanah di Cisarua, Bogor seluas 4 hektare, rumah mewah di Nirwana Asri Cibinong Bogor, tanah di Sentul, tanah di Hambalang, ruko di Sentul Selatan, ruko di Citra Grand Cibubur, rumah mewah di Sunter, Hotel Grand di Medan, tanah di Cileungsi, serta apartemen dan mobil mewah di Jakarta. Harta-harta tersebut tidak semua atas nama dirinya, ada yang tercatat atas nama saudara dan orang dekatnya. (A-170/A-108)***

×