Dekrit Presiden November 2012 Jadi Salahsatu Faktor Mursi Digulingkan

LUAR NEGERI

KAIRO, (PRLM).- Secara ringkas, penyebab massa oposisi Mesir termasuk Tamarod dan kelompok garis keras Salafiyah yang diwakili Partai Nour menolak Mursi adalah karena empat hal berikut ini : dominasi Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan dan parlemen, memburuknya ekonomi (lebih buruk ketimbang era Mubarak), dekrit Presiden 22 November 2012, dan pelanggaran HAM.

Seperti diketahui,usai partai FJP (Kebebasan dan Keadilan) bentukan Ikhwanul menang pada pemilihan umum Mei 2012 lalu, parlemen yang dikuasai Ikhwanul memaksakan konstitusi Mesir berbau syariah yang menyebabkan anggota parlemen dari kubu liberal, nasionalis, sekuler, koptik, mengundurkan diri.

Kemudian, aksi Mursi yang menerbitkan dekrit pada November 2012 juga membuat massa oposisi semakin kecewa. Dekrit presiden tersebut dinilai sebagai tindakan otoriter Mursi. Kendati pengesahan dekrit dilakukan lewat referendum. Kenyataannya hanya 32 persen pemilih yang hadir. Massa oposisi memboikot itu sehingga perpecahan yang ada saat ini bukan hal yang aneh.

Sejumlah pengamat mengatakan, Ikhwanul sebenarnya sejak Mubarak lengser, sadar kalau mereka akan menghadapi perlawanan jika memilih ikut dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Ikhwanul sempat menyatakan tak berminat ikut serta dalam pemerintahan. Namun, tiba-tiba mereka berubah pikiran. Mursi pun dicalonkan beberapa jam sebelum penutupan masa pendaftaran capres. Kini, apa yang dikhawatirkan Ikhwanul itu terbukti. (A-133/A-108)***

Baca Juga

Gaji Minim, Warga Mesir Frustasi

LUAR NEGERI

KAIRO, (PRLM).- Melempemnya ekonomi Mesir yang kemudian diperparah dengan penerapan neoliberalisme telah membuat banyak warga Mesir frustasi saat ini.

Ebola Kembali Mewabah di Liberia, 102 Orang Dikarantina

LUAR NEGERI

MONROVIA, (PRLM).- Setelah sempat berhenti selama setengah tahun, ebola kembali memakan korban jiwa di Liberia.

Pimpinan UE Ingatkan Yunani Bisa Terdepak dari Zona Euro

LUAR NEGERI

ATHENA, (PRLM).- Laporan BBC menyebutkan, demonstrasi besar-besaran akan berlangsung di Athena menjelang referendum mengenai kesepakatan dana talangan, Minggu (5/7/2015). Wartawan BBC di Athena, Chris Morris, mengatakan kedua kubu gencar berkampanye demi menjangkau para pemilih.

Di Islandia Penistaan Agama Diijinkan Secara Hukum

LUAR NEGERI

REYKJAVIK, (PRLM).- Parlemen Islandia telah menghapus undang-undang tentang penistaan agama, meskipun mendapatkan pertentangan dari sejumlah gereja di negara tersebut.

Sebuah aturan baru diusulkan oleh minoritas Pirate Party, yang berkampanye untuk kebebaasan internet dan data.