Crisis Center BNP2TKI Tangani 12.270 Kasus TKI

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).-Sejak didirikan pada 27 Juni 2011 dan kini berusia dua tahun, pusat layanan pengaduan Crisis Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menangani aduan kasus TKI sebanyak 12.270, baik disampaikan oleh calonTKI/TKI, keluarga TKI, ataupun masyarakat luas.

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis (27/6/2013), mengatakan, dari 12.270 aduan permasalahan TKI itu, sebanyak 7.324 (59,69 persen) kasusnya terselesaikan dan 4.946 (40,31 persen) dalam upaya penyelesaian.

"Proses penuntasan kasus aduan TKI dilakukan dengan mekanisme internal BNP2TKI beserta jajaran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di bawahnya, di samping bekerjasama unsur perwakilan RI (KJRI/KBRI), Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), perusahaan asuransi TKI, hingga melibatkan antar instansi pemerintah tingkat pusat atau daerah dalam sektor pelayanan TKI," ujarnya.

Jumlah 12.270 itu merupakan pengaduan terverifikasi sampai 27 Juni 2013 melalui telepon bebas pulsa 24 jam dari dalam negeri pada Call Center 0800-1000, SMS 7266, email: halotki@bnp2tki.go.id, faksimili +6221 29244810, korespondensi atau surat menyurat, termasuk pelayanan tatap muka di kantor Crisis Center BNP2TKI Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan. Sedangkan pengaduan telepon dari luar negeri namun tidak bebas pulsa menggunakan +6221 29244800.

Jumhur mengatakan, 12.270 aduan kasus TKI terjadi di 76 negara dan sebagiannya di tanah air sebelum TKI diberangkatkan.

Sedangkan permasalahan yang diadukan mencakup 44 kasus seperti TKI gagal penempatan (berangkat), gaji di bawah standar, gaji tidak dibayar, putus komunikasi dengan keluarga, TKI sakit atau rawat inap, kabur dari rumah majikan, dan meninggal di luar negeri.

Permasalahan lainnya, TKI ingin dipulangkan ke tanah air, pemalsuan dokumen keberangkatan, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, penganiayaan, pelecehan seksual, kecelakaan di tempat kerja,

TKI dalam penahanan penjara/kasus hukum, TKI hamil, TKI unfit (tidak sehat) saat tiba di negara tujuan, depresi, kasus penahanan paspor TKI oleh PPTKIS, masalah asuransi TKI, dan sebagainya.

Dicontohkan, dari 76 negara asal kasus TKI, terdapat 10 besar negara yang tingkat pengaduan kasus TKI-nya tinggi. Ke-10 negara itu adalah Arab Saudi, Malaysia, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Suriah, Taiwan, Kuwait, Singapura, Qatar, dan Oman. (A-78/A-89)***

Baca Juga

Mafia Atur Mekanisme Perdagangan Komoditas Pangan

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng dalam diskusi di Jakarta, menyampaikan harapannya agar seluruh kalangan mampu mengambil makna lebih dalam ketika harga BBM mengalami kenaikan.

Subsidi Masih Diperlukan, Dukung Fundamental Ekonomi

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah mengurangi beban subsidi energi dan menyerahkan mekanisme pasar dalam penentuan harga. Listrik, misalnya. Naik-turunnya tarif listrik mulai 1 Mei 2015 akan mengacu pada kurs rupiah terhadap dollar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi.

Kunjungan Kehormatan Federasi Bisnis Jepang kepada Menlu

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Menlu RI menerima courtesy call (kunjungan kehormatan) dari Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Aldrin Herwany, "Rupiah Akan Lebih Stabil"

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).-Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah di seluruh wilayah Republik Indonesia akan membuat rupiah menjadi lebih stabil. Kondisi tersebut diperkirakan akan tercapai sekitar 3 bulan setelah peraturan itu diterapkan.