Headlines
"Balsem" Diprotes, Setengah Warga Miskin tak Terima KPS

Mengenakan Perhiasan Emas Mencolok, Namun Terima BLSM

HANDRIANSYAH/"PRLM"
HANDRIANSYAH/"PRLM"
WARGA mengantre untuk mendapatkan dana "Balsem" (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/BLSM) di Kantor Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Selasa (25/6/2013). Pembagian sempat diwarnai protes warga, karena Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat penerima BLSM hanya didapatkan oleh 50 persen warga miskin di desa tersebut.*

SUMBER, (PRLM).- Pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) alias Balsem di Kantor Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Selasa (25/6/2013) diwarnai protes warga. Pasalnya, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang menjadi syarat bagi penerima BLSM hanya diberikan pada 50 persen dari warga miskin yang ada di wilayah tersebut.

Sementara berdasarkan pengamatan “PRLM”, beberapa warga yang ikut mengantre terlihat mengenakan perhiasan emas berupa kalung dan gelang dengan ukuran cukup besar. Beberapa penerima juga ternyata telah mampu membiayai kuliah anak mereka.

Warga yang tidak memiliki KPS sempat protes keras ketika mereka tidak bisa mendapatkan BLSM. Padahal selama ini mereka tercatat sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Namun setelah mendapat penjelasan dari kepala desa (Kuwu), warga akhirnya memahami kondisi yang ada dan pembagian BLSM pun kembali berjalan lancar.

“Saya hanya menyayangkan, kenapa pendataan dan pembagian KPS tidak merata. Saya yang selama ini kebagian bantuan berupa raskin dan bantuan lain dari pemerintah tidak kebagian BLSM,” tutur Herdi (30), salah seorang warga Desa Marikangen.

Hal senada dikeluhkan Suharsono (57) yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Ia mengaku, kondisi paceklik yang dialami lahan garapannya saat ini membuat ia kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun ia tidak mendapat BLSM, karena tak mendapat KPS dari pemerintah.

Sementara itu Kuwu Desa Marikangen, Wawan mengatakan, pihaknya juga menyayangkan pendataan dan pendistribusian KPS yang kurang transparan dari pemerintah pusat. Padahal protes masyarakat tentunya akan disampaikan ke pemerintah desa sebagai instansi yang paling dekat.

Menurut Wawan, dari total penduduk Desa Marikangen yang mencapai 2.006 jiwa, setengahnya merupakan warga miskin. Namun, jumlah penerima BLSM yang sudah memiliki KPS hanya mencapai 555 orang. Selain itu, masyarakat yang belum berkeluarga pun ternyata ada yang mendapatkan KPS. (A-178/A-88)***