Headlines
Soal Pencabutan Moratorium IUP

Pemkab Bandung Barat Tunggu Keputusan Kementrian ESDM

NGAMPRAH, (PRLM).- Pemkab Bandung Barat menunggu keputusan Kementrian ESDM terkait pencabutan moratorium izin usaha pertambangan (IUP). Sebelumnya Komisi VII DPR RI telah merekomendasikan kepada kementrian ESDM agar ada dispensasi atas moratorium tersebut.

Kepala Seksi Pertambangan Umum Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kab. Bandung Barat, Oong Darmawan, mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari Kementrian ESDM untuk mendapatkan kejelasan sampai kapan batas terakhir moratorium izin usaha pertambangan (IUP) berlaku.

"Soalnya, Komisi VII DPR telah merekomendasikan kepada Kementrian ESDM, khususnya Dirjen Mineral dan Batu Bara, agar diberikan dispensasi atas moratorium tersebut," katanya saat ditemui, Senin (24/6/14).

Informasi tersebut dia dapatkan setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas ESDM Jabar, Selasa (18/6/2013) lalu, untuk membahas moratorium IUP. Dia menambahkan, rekomendasi Komisi VII itu disertai pula dengan penambahan kriteria baru dalam menerbitkan IUP kedepannya.

Dia menjelaskan, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi dalam penerbitan IUP ke depannya, yakni (1) izin pertambahan harus sesuai dengan rancangan tata ruang dan rancangan wilayah (RT/RW), (2) izin keluar setelah ada perhitungan atas supply and demand, (3) usaha pertambangan harus menunjang program Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), (4) adanya kajian terhadap lingkungan, (5) adanya perhatian terhadap infrastruktur di wilayah pertambangan.

Dia mengatakan, pihaknya saat ini masih mengkaji kriteria tersebut sambil menunggu adanya surat edaran Kementrian ESDM terkait dispensasi atas moratorium IUP. "Kami akan mempelajari dulu kriteria tersebut, terutama dalam hal teknisnya seperti apa," ujarnya.

Tahun lalu Pemkab Bandung Barat mendapatkan surat edaran nomor 08.E/30/DJB/2012 dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM yang isinya menyatakan, setiap kabupaten/kota untuk sementara tidak boleh menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) baru, sampai ditetapkan wilayah pertambangan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM. Selama itu, pemerintah kabupaten/kota hanya bisa mengeluarkan izin perpanjangan operasi pertambangan.

Oong mengatakan, semenjak surat edaran itu diberlakukan, telah ada sekitar 25 pengusaha yang mengajukan IUP. Dia menambahkan, beberapa pengusaha ada yang bersikeras agar kegiatan pertambangan tetap berjalan. "Kalau yang bersikeras, ya, kami tidak bisa memaksa. Akan tetapi, silahkan tanggungjawab sendiri," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah melayangkan semacam surat teguran kepada pengusaha yang bersikeras melakukan operasi pertambangan. Pihaknya mencatat, terdapat lima perusahaan yang mendapatkan surat teguran pada Jumat, (21/6/2013) lalu.

Empat perusahaan diantaranya beroperasi tambang pasir di Cikalong Wetan, dan satu perusahaan beroperasi tambang batu kapur di Cipatat. "Surat teguran itu merupakan yang kedua kalinya. Kami menunggu dulu sampai teguran yang ketiga kalinya. Bila masih bersikeras, akan diambil tindakan," katanya.

Berdasarkan data DBMSDAP, terdapat 66 operasi pertambangan di Kab. Bandung Barat pada saat ini. Sejumlah operasi pertambangan itu terdiri dari bermacam jenis bahan galian, seperti batu andesit, kapur, marmer, gamping, serta pasir. Bahkan, di Desa Kidangpananjung Cililin, terdapat operasi penambangan emas.

Sebelumnya, para pengusaha tambang di Bandung Barat menginginkan segera adanya kejelasan batas waktu moratorium IUP. Pelaku pertambangan pasir, Zaenal Mustopha, menilai, aturan itu hanya diterapkan secara parsial. Pasalnya, penerapan aturan tersebut tidak dibarengi dengan solusi yang memadai. Akhirnya, menurut dia, sejumlah penambang ada yang tetap membuka wilayah pertambangan, meski izinnya terhambat oleh moratorium tersebut.

Pengusaha pertambangan batu kapur, Asep Suherman, mengatakan, aturan itu terasa memberatkan terutama bila melihat jumlah pekerja yang terserap di sektor pertambangan batu kapur. Saat ini, menurutnya, terdapat sekitar 10.000 pekerja yang berhubungan langsung dengan pertambangan batu kapur di beberapa titik di Kec. Padalarang dan Kec. Cipatat, sedangkan terdapat sekitar 50 pengusaha tambang batu kapur di wilayah tersebut. (A-204/A-108)***

Komentari di Facebook !
Customize This