Soal Pencabutan Moratorium IUP

Pemkab Bandung Barat Tunggu Keputusan Kementrian ESDM

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Pemkab Bandung Barat menunggu keputusan Kementrian ESDM terkait pencabutan moratorium izin usaha pertambangan (IUP). Sebelumnya Komisi VII DPR RI telah merekomendasikan kepada kementrian ESDM agar ada dispensasi atas moratorium tersebut.

Kepala Seksi Pertambangan Umum Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kab. Bandung Barat, Oong Darmawan, mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari Kementrian ESDM untuk mendapatkan kejelasan sampai kapan batas terakhir moratorium izin usaha pertambangan (IUP) berlaku.

"Soalnya, Komisi VII DPR telah merekomendasikan kepada Kementrian ESDM, khususnya Dirjen Mineral dan Batu Bara, agar diberikan dispensasi atas moratorium tersebut," katanya saat ditemui, Senin (24/6/14).

Informasi tersebut dia dapatkan setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas ESDM Jabar, Selasa (18/6/2013) lalu, untuk membahas moratorium IUP. Dia menambahkan, rekomendasi Komisi VII itu disertai pula dengan penambahan kriteria baru dalam menerbitkan IUP kedepannya.

Dia menjelaskan, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi dalam penerbitan IUP ke depannya, yakni (1) izin pertambahan harus sesuai dengan rancangan tata ruang dan rancangan wilayah (RT/RW), (2) izin keluar setelah ada perhitungan atas supply and demand, (3) usaha pertambangan harus menunjang program Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), (4) adanya kajian terhadap lingkungan, (5) adanya perhatian terhadap infrastruktur di wilayah pertambangan.

Dia mengatakan, pihaknya saat ini masih mengkaji kriteria tersebut sambil menunggu adanya surat edaran Kementrian ESDM terkait dispensasi atas moratorium IUP. "Kami akan mempelajari dulu kriteria tersebut, terutama dalam hal teknisnya seperti apa," ujarnya.

Tahun lalu Pemkab Bandung Barat mendapatkan surat edaran nomor 08.E/30/DJB/2012 dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM yang isinya menyatakan, setiap kabupaten/kota untuk sementara tidak boleh menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) baru, sampai ditetapkan wilayah pertambangan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM. Selama itu, pemerintah kabupaten/kota hanya bisa mengeluarkan izin perpanjangan operasi pertambangan.

Oong mengatakan, semenjak surat edaran itu diberlakukan, telah ada sekitar 25 pengusaha yang mengajukan IUP. Dia menambahkan, beberapa pengusaha ada yang bersikeras agar kegiatan pertambangan tetap berjalan. "Kalau yang bersikeras, ya, kami tidak bisa memaksa. Akan tetapi, silahkan tanggungjawab sendiri," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah melayangkan semacam surat teguran kepada pengusaha yang bersikeras melakukan operasi pertambangan. Pihaknya mencatat, terdapat lima perusahaan yang mendapatkan surat teguran pada Jumat, (21/6/2013) lalu.

Empat perusahaan diantaranya beroperasi tambang pasir di Cikalong Wetan, dan satu perusahaan beroperasi tambang batu kapur di Cipatat. "Surat teguran itu merupakan yang kedua kalinya. Kami menunggu dulu sampai teguran yang ketiga kalinya. Bila masih bersikeras, akan diambil tindakan," katanya.

Berdasarkan data DBMSDAP, terdapat 66 operasi pertambangan di Kab. Bandung Barat pada saat ini. Sejumlah operasi pertambangan itu terdiri dari bermacam jenis bahan galian, seperti batu andesit, kapur, marmer, gamping, serta pasir. Bahkan, di Desa Kidangpananjung Cililin, terdapat operasi penambangan emas.

Sebelumnya, para pengusaha tambang di Bandung Barat menginginkan segera adanya kejelasan batas waktu moratorium IUP. Pelaku pertambangan pasir, Zaenal Mustopha, menilai, aturan itu hanya diterapkan secara parsial. Pasalnya, penerapan aturan tersebut tidak dibarengi dengan solusi yang memadai. Akhirnya, menurut dia, sejumlah penambang ada yang tetap membuka wilayah pertambangan, meski izinnya terhambat oleh moratorium tersebut.

Pengusaha pertambangan batu kapur, Asep Suherman, mengatakan, aturan itu terasa memberatkan terutama bila melihat jumlah pekerja yang terserap di sektor pertambangan batu kapur. Saat ini, menurutnya, terdapat sekitar 10.000 pekerja yang berhubungan langsung dengan pertambangan batu kapur di beberapa titik di Kec. Padalarang dan Kec. Cipatat, sedangkan terdapat sekitar 50 pengusaha tambang batu kapur di wilayah tersebut. (A-204/A-108)***

Baca Juga

Rumah Sukandar Terbakar, Dua Penghuni Tersambar Api

BANDUNG RAYA

CIMAHI, (PRLM).- Kebakaran melanda rumah milik Sukandar (77) di RT 3 RW 2 No. 127 Margaluyu Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Senin (23/3/2015). Diduga, api berasal dari kompor gas yang menyambar gas elpiji dari selang regulator yang bocor.

Pemprov Desak Usut Oknum Pengadilan yang Bermain

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Kasus pemalsuan surat novum lapang Gasibu tidak sampai pada terdakwa Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah yang sudah divonis 2 tahun oleh hakim PN Bandung. Namun diperkirakan akan berbuntut panjang karena diduga pemalsuan itu melibatkan oknum pegawai pengadilan.

Ade Akui Usaha Walet dan Tambang Menjadi Penghasilan Paling Besar

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).-Bupati Karawang nonaktif, Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, menjelaskan pembelian barang dan aset miliknya merupakan uang penghasilan sebelum menjadi bupati. Bahkan Ade Swara menjelaskan bahwa bisnis walet dan tambang bouksit menjadi penghasilan yang paling besar.

Kasus Perceraian di Kab. Bandung Meningkat

BANDUNG RAYA

SOREANG, (PRLM).- Jumlah kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Bandung terus meningkat setiap tahun. Sepanjang 2014, jumlah kasus perceraian mencapai sekitar 7.000 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5.000-an kasus.