Headlines

BLSM Dinilai Akan Untungkan Demokrat Dalam Pemilu 2014

JAKARTA, (PRLM).-Menjelang Pemilu 2014, Partai Demokrat diprediksi bakal mengeruk keuntungan besar dari kebijakan pengucuran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pasalnya, menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menolak BLSM adalah sikap politik yang tidak populis.

"Dipastikan program BLSM jadi materi kampanye Demokrat dan calegnya. Era SBY memberi bantuan sosial pada dua kali kampanye. Itu hampir pasti dikapitalisasi Demokrat," ujar Peneliti LSI, Adjie Al Faraby saat memaparkan hasil penelitian di kantor LSI, Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Adjie menambahkan, tak bisa dihindari, setelah sekian lama terpukul oleh isu korupsi sejumlah kadernya, Partai Demokrat kini memiliki strategi menaikkan elektabilitasnya lewat program BLSM, yang dianggap masyarakat sangat berjasa.

"Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang bisa dijual. Kemarin, kasus korupsi menutup semua yang bisa dijual Demokrat. Dengan ada kasus ini bisa dijual dan disampaikan saat kampanye," katanya.

Di sisi lain, menurut Adjie, partai oposisi juga tak akan secara langsung menyerang kebijakan BLSM, dibandingkan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Sebab, menolak BLSM akan dinilai melawan keinginan rakyat.

Paling tidak, kata dia, partai oposisi seperti PDI Perjuangan, Hanura dan Gerindra hanya akan mengkritisi, sebatas mengawasi kebijakan tersebut, atau bahkan mendukung BLSM.

"Karena menolak kenaikan harga BBM adalah sikap politik yang populis. Namun, menolak BLSM adalah sikap politik yang tidak populis," katanya.

Sedangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adjie menilai, partai itu bakal berperan ganda. "Kendati PKS menolak kenaikan harga BBM, PKS akan turut berebut peran publik sebagai pihak yang berjasa dalam program BLSM," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei LSI, program BLSM menciptakan efek elektoral positif terhadap SBY dan partainya. Sebanyak 49,45 persen publik menyatakan Demokrat paling berjasa menjalankan program ini. Hanya 16,73 persen publik yang menilai partai politik lain yang berjasa.

Apalagi, penyaluran BLSM ini disetujui sekitar 58,92 persen publik. Ada juga yang tidak setuju yakni 29,12 persen. Mereka yang setuju pemberian BLSM ini datang dari lintas segmen masyarakat.

"Namun mayoritas publik pesimis program ini akan tepat sasaran kepada warga miskin. Hanya 24,27 persen saja publik yang yakin penyaluran BLSM ini akan tepat sasaran. Sementara 72,33 persen tidak yakin penyalurannya tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bahan minyak (BBM) bersubsidi, LSI mencatat, 79,21 persen publik menolak kenaikan harga BBM. Sebab, kebijakan tersebut sangat menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat.

"Sebanyak 79,21 persen publik tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Yang setuju hanya 19,10 persen. Sementara yang tidak menjawab 1,69 persen," ujar Faraby.

Dia menjelaskan, penelitian tentang setuju atau tidaknya kenaikkan harga BBM ini juga dibagi menjadi beberapa kategori. Hasilnya, penduduk yang tinggal di desa lebih banyak yang tidak setuju ketimbang kota besar.

Untuk warga yang tinggal di desa, yang tidak setuju kenaikan BBM sekitar 84,01 persen dan untuk penduduk kota yang tidak setuju kenaikan BBM 75,75 persen.

"Ini wajar karena memang penduduk di desa paling besar terkena dampaknya dari kenaikan harga BBM daripada penduduk di kota," ujarnya.

Penelitian berlangsung tanggal 18 Juni sampai 20 Juni 2013. Metode yang digunakan sampling multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 1.200 orang dari seluruh Indonesia. Margin of error sebesar 2,9 persen. (A-194/A-89)***

Komentari di Facebook !