Bupati Bandung Terpaksa Menerima Program BLSM

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung, Dadang Naser terpaksa menerima program penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Program ini, merupakan kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.

"Sebagai aparatur daerah yang ada di bawah menteri, saya mau tidak mau harus menyalurkan dana kompensasi Kenaikkan BBM ini kepada masyarakat," kata Dadang saat diwawancarai, Jumat (21/6/2013).

Awalnya kata dia, dirinya menolak secara tegas penyaluran BLSM ini kepada masyarakat secara cuma-cuma. Selain tidak mendidik tambah dia, program BLSM ini seringkali tidak tepat sasaran, bahkan terkadang tidak sesuai besaran uang yang diberikan pada masyarakat.

"Akibatnya, masyarakat protes pada kepala daerah. Ini yang saya tidak suka," katanya.

Dadang mengatakan, jumlah masyarakat kategori miskin di Kabupaten Bandung mencapai 300 ribuan orang. Namun masyarakat yang akan menerima BLSM kata Dadang harusnya bekerja dulu membersihkan lingkungannya atau tunjukan kinerja di lingkungannya masing-masing.

"Mereka memang masuk kategori miskin, namun mampu untuk bekerja, jadi apakah mereka layak mendapat BLSM. Ini yang harus diperjelas, jangan ujug-ujug pemerintah pusat meminta kepala daerah segera menyalurkan BLSM," katanya.

Menurut Dadang, sosialisasi mengenai BLSM ini belum jelas diperuntukan untuk siapa, termasuk mekanisme penyalurannya. Pasalnya, kata dia, pihak PT Pos sebagai penyalur tiba-tiba meminta data calon penerima BLSM serta kejelasan proses penyalurannya.

"Saya terus terang kaget.Soalnya, belum ada penjelasan secara resmi mana saja yang berhak menerima BLSM. Apakah warga miskin atau warga kurang mampu kategori Raskin," ujarnya.

Dadang menegaskan, dirinya mau menyalurkan BLSM dengan beberapa syarat yang diajukan ke pemerintah, misal salah satunya adalah tidak adanya nuansa politis dalam program ini. Karena jika ada nuansa politis siapa warga yang akan menerima BLSM tidak jelas. Artinya, yang seharusnya mendapat BLSM justru tidak menerima, begitu pun sebaliknya.

"Kalau penuh dengan nuansa politis, yang kasihan masyarakat. Mereka tidak mendapat apa-apa, hanya jadi penonton saja," katanya. (A-211/A_88)***

Baca Juga

Kecelakaan, Rombongan PNS Kabupaten Bandung Batal RAT Koperasi

SOREANG, (PR).- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bandung Erick Juriaria menerangkan, keberangkatan PNS Pemkab Bandung yang menjadi korban kecelakaan di daerah Kabupaten Garut itu dalam rangka Rapat Anggota Tahunan Koperasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Band

Gubernur Prov. Jawa Barat Ahmad Heryawan.*

147 PNS Pemprov Jabar Dirotasi dan Dimutasi

‎BANDUNG, (PR).- Sebanyak147 pegawai negeri sipil eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirotasi dan dimutasi. Pelantikan dilaksanakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro 22, Kota Bandung, Senin 4 April 2016.‎

PEKERJA mengarahkan rekannya yang mengoperasikan alat berat crane memindahkan paku bumi di lokasi proyek pembangunan jalan akses Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jumat (29/1/2016). Pembangunan Tol Sor

Lahan yang Belum Bebas untuk Tol Soroja Tinggal 4 Hektare

SOREANG, (PR).- Sejak pelaksanaan groundbreaking tol Soreang-Pasirkoja pada 10 September 2015 lalu, hingga saat ini luas lahan yang belum terbebaskan untuk pelaksanaan proyek tinggal menyisakan 4% atau seluas 3 hektare.