Bupati Bandung Terpaksa Menerima Program BLSM

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung, Dadang Naser terpaksa menerima program penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Program ini, merupakan kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.

"Sebagai aparatur daerah yang ada di bawah menteri, saya mau tidak mau harus menyalurkan dana kompensasi Kenaikkan BBM ini kepada masyarakat," kata Dadang saat diwawancarai, Jumat (21/6/2013).

Awalnya kata dia, dirinya menolak secara tegas penyaluran BLSM ini kepada masyarakat secara cuma-cuma. Selain tidak mendidik tambah dia, program BLSM ini seringkali tidak tepat sasaran, bahkan terkadang tidak sesuai besaran uang yang diberikan pada masyarakat.

"Akibatnya, masyarakat protes pada kepala daerah. Ini yang saya tidak suka," katanya.

Dadang mengatakan, jumlah masyarakat kategori miskin di Kabupaten Bandung mencapai 300 ribuan orang. Namun masyarakat yang akan menerima BLSM kata Dadang harusnya bekerja dulu membersihkan lingkungannya atau tunjukan kinerja di lingkungannya masing-masing.

"Mereka memang masuk kategori miskin, namun mampu untuk bekerja, jadi apakah mereka layak mendapat BLSM. Ini yang harus diperjelas, jangan ujug-ujug pemerintah pusat meminta kepala daerah segera menyalurkan BLSM," katanya.

Menurut Dadang, sosialisasi mengenai BLSM ini belum jelas diperuntukan untuk siapa, termasuk mekanisme penyalurannya. Pasalnya, kata dia, pihak PT Pos sebagai penyalur tiba-tiba meminta data calon penerima BLSM serta kejelasan proses penyalurannya.

"Saya terus terang kaget.Soalnya, belum ada penjelasan secara resmi mana saja yang berhak menerima BLSM. Apakah warga miskin atau warga kurang mampu kategori Raskin," ujarnya.

Dadang menegaskan, dirinya mau menyalurkan BLSM dengan beberapa syarat yang diajukan ke pemerintah, misal salah satunya adalah tidak adanya nuansa politis dalam program ini. Karena jika ada nuansa politis siapa warga yang akan menerima BLSM tidak jelas. Artinya, yang seharusnya mendapat BLSM justru tidak menerima, begitu pun sebaliknya.

"Kalau penuh dengan nuansa politis, yang kasihan masyarakat. Mereka tidak mendapat apa-apa, hanya jadi penonton saja," katanya. (A-211/A_88)***

Baca Juga

Calon Haji Asal Jabar Dilarang ke Peternakan Unta

BANDUNG,(PR).- Dinas Kesehatan Jawa Barat sudah melarang para calon jemaah haji asal Jabar untuk melakukan wisata ke peternakan unta di tanah suci nanti.‎ Hal itu untuk mengantisipasi paparan virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus).

Gubernur Prov. Jawa Barat Ahmad Heryawan.*

Gubernur Serahkan Usulan SOTK Baru, Sejumlah Dinas Dilebur

BANDUNG,(PR).-Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menyerahkan pembahasan penyesuaian SOTK (struktur organisasi tata kerja) kepada DPRD Jabar melaui draft raperda yang diparipurnakan lewat sidang DPRD di Gedung Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (31/8/2016).