INSA Desak Pelabuhan Tidak Naikkan Tarif

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Operator angkutan laut mendesak PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo (Persero) selaku pengelola pelabuhan, tidak ikut-ikutan menyesuaikan tarif jasa kepelabuhanan, menyusul rencana pemerintah menaikkan tarif BBM pada Juni ini. Pasalnya, kenaikan tarif jasa itu akan makin menyulitkan mereka.

Assosiasi pemilik kapal niaga nasional (Indonesian National Shipowners Association/INSA) mengakumulasikan, dampak kenaikan BBM itu berpengaruh pada biaya perusahaan, 10-12 persen, di antaranya untuk penambahan gaji para karyawan, perawatan kapal dan suku cadang.

Ketua Umum Assosiasi pemilik kapal niaga nasional (Indonesia National Shipowners Association/INSA) Carmelita Hartoto mengakumulasikan, dampak kenaikan BBM itu berpengaruh pada biaya perusahaan, 10-12 persen. "Di antaranya untuk penambahan gaji para karyawan, perawatan kapal dan suku cadang," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Menurut dia, secara operasional kapal, kebijakan pemerintah soal BBM itu tidak berpengaruh terhadap INSA, karena selama ini, pelayaran membeli dengan harga industri atau non subsidi.

"Namun, pengaruhnya tidak langsung, karena mau tidak mau pelayaran harus memperhatikan karyawannya, belum lagi harga spare parts. Makanya kami minta PT Pelindo jangan menaikan tarif jasa pelabuhan," kata Carmelita.

Keinginannya itu, kata Carmelita telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan. "Kami kan selama ini tidak diberikan keistinewaan, semua kami lakukan sesuai harga pasar. Tapi khusus yang satu ini, kami minta kepada pemerintah agar tarif jasa kepelabuhanan tidak dinaikan," kata Carmelita.

Menteri Perhubungan EE. Mangindaan mengatakan, pemerintah berupaya, kenaikan BBM tidak menurunkan kinerja para operator transportasi. Khusus, angkutan laut, pemerintah berupaya agar operator pelabuhan, yaitu PT Pelindo I-IV tidak menaikkan tarif jasa kepelabuhanannya kepada kapal-kapal yabg berlabuh, sandar, dan bongkar.

"Sudah dibicarakan, biaya labuh dan sandar kalau bisa tidak dinaikkan. Bukan saja kapal barang tapi juga penumpang dan penyeberangan," kata Menhub. (A-78/A_88)***

Baca Juga

Sofyan Djalil: Cadangan Bulog Aman Sampai 6 Bulan ke Depan

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengakui, pada rapat terbatas yang membahas ketersediaan stok pangan selama bulan Ramadhan maupun Lebaran, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore (3/6/2015), Presiden Jokowi berpesan agar masalah pangan harus terjamin kesediannya dan harga y

KKP Harus Segera Tanggulangi Penyakit Kotoran Putih

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar segera menanggulangi wabah penyakit kotoran putih (white feces disease) yang menyerang udang budidaya di Indonesia.

REI Meluncurkan Program Ramadan Rumah Impian

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Realestat Indonesia (REI) selaku organisasi pengembang di Indonesia, bersama BTN, Mowilex dan SMF kembali menggelar program rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Indonesia Belum Berdaulat Pangan

EKONOMI
Indonesia Belum Berdaulat Pangan

SOREANG,(PRLM).-Indonesia dinilai belum berdaulat pangan karena masih banyak makanan yang masih diimpor dari luar negeri. Hal itu sebagai ironi karena Indonesia merupakan negara agraris.