MUI Kab. Bandung Adakan Musda Pilih Pengurus Baru

BANDUNG RAYA

SOREANG,(PRLM).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bandung mengadakan musyawarah daerah (Musda) ketujuh di Gedung Ormas Islam, Kamis (20/6) untuk memilih pengurus baru. Nama Ketua Umum MUI saat ini yakni KH. Anwar Saifuddin Kamil masih dijagokan menjabat lagi sebagai ketua umum.

"Kepengurusan MUI Kab. Bandung sudah habis 16 hari lalu, namun baru hari ini kami mengadakan musda," kata Kiai Anwar.

Pembukaan Musda dilakukan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser dihadiri Kepala Kemenag Kab. Bandung H. Cecep Kosasih, dan pengurus ormas-ormas Islam di Kab. Bandung. Musda juga diikuti para ketua dan sekretaris MUI dari 31 kecamatan.

Dari penuturan pengurus MUI diketahui nama Kiai Anwar masih banyak disebut untuk menduduki kembali sebagai ketua umum MUI periode lima tahun ke depan. Kiai Anwar dinilai mampu membawa MUI Kab. Bandung menjadi lembaga yang sejuk dan bermitra dengan berbagai kalangan termasuk Pemkab Bandung.(A-71/A-107)***

Baca Juga

Tokoh Adat Datangi Kejati, Minta Penangguhan Penahanan Ade

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Sebanyak 14 elemen masyarakat dari lembaga masyarakat adat, paguron silat, komunitas adat, kabuyutan, petani dan yang lainnya mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (8/4/2015).

Besi Tanda GPSS Banyak yang Hilang

BANDUNG RAYA
TEMBOK bekas dudukan besi plang nama Gerakan Peduli Sampah Sabilulungan (GPSS) di salah satu tempat pembuangan sementara (TPS) di Jln. Terusan Kopo, Desa/Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (9/4/2015).

SOREANG, (PRLM).- Besi-besi yang bertuliskan Gerakan Peduli Sampah Sabilulungan (GPSS) yang berada di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) banyak hilang akibat dicuri tangan jahil.

Konferensi Asia Afrika 2015

Jembatan Asia Afrika Direnovasi

BANDUNG RAYA

Mobil Dinas

Bupati: Tak Ada Anggaran untuk Mobil Dinas Pejabat

BANDUNG RAYA

SOREANG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung tahun ini memastikan tidak ada anggaran untuk pembelian mobil dinas bagi pejabat. Sejumlah mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat pun akan ditarik.