Daerah Harus Amankan Program BLSM

JAKARTA, (PRLM).-Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah untuk sepenuh hati menjalankan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pengalihan/kompensasi dari subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Karena BLSM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus diterapkan seluruh kepala daerah sebagai bagian dari subnasional.

"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah, karena secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh salah satu partai yang tidak setuju dengan pemberian BLSM, kita hormati itu. Tapi sebagai kepala daerah, dia bagian dari sistem nasional. Dan saya berharap ini (kepala daerah) menaati semua," kata Gamawan menegaskan, di Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Peringatan Mendagri ini secara harfiah ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang termasuk salah satu penentang program BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Jokowi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menolak program pemberian BLSM karena masyarakat Ibukota lebih memerlukan bantuan dalam bentuk lain.

"Kalau bisa, bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif, usaha kecil dan usaha rumah tangga. Itu lebih baik," katanya.

Seperti diketahui, DPR telah menyetujui untuk disahkannya RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013.

Dengan begitu, mereka juga menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.500 untuk premium dan Rp 5.500 untuk solar.

Kompensasi atas kenaikan harga tersebut kemudian dialihkan pemerintah ke dalam program BLSM sebesar Rp 9,32 triliun selama 4 bulan untuk 15,5 juta warga kurang mampu di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Gamawan meminta agar Jokowi atau kepala daerah lainnya menghormati keputusan yang sudah dibuat pemerintah pusat tersebut.

"Saya berharap kepada semua kepala daerah, ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan. Dari berbagai aspek dan sudah diputuskan kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya berharap semuanya loyal," tandasnya.

Gamawan mempersilakan Jokowi atau kepala daerah yang lain jika mempunyai aspirasi sendiri dapat diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Namun BLSM ini, lanjutnya, adalah program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi dan kepala daerah lainnya harus mendukung progam kompensasi kenaikan harga BBM.

"Kalau ada aspirasi, mau diterjemahkan di daerah, mau dengan program sendiri, silakan. Tapi ini program nasional yang harus ditaati," jelasnya.

Lebih lanjut Gamawan memperingatkan kepada kepala daerah lainnya yang diusung oleh partai politik penolak kenaikan harga BBM untuk dapat menghormati program BLSM itu.

"Karena ketika program BLSM ini diputuskan, maka sebagai gubernur, bupati, dan walikota, mereka adalah bagian subnasional yang harus menjalankan program nasional pemerintah tersebut," tutur Mendagri. (A-78/A-89)***

Baca Juga

Presiden Sebut Unjuk Rasa Ditunggangi Aktor-aktor Politik

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo mengatakan unjuk rasa telah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Pernyataan ini dikemukakannya di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 5 November 2016 sekitar pukul 00.08 WIB.

RUHUT Sitompul main film demi sahabat.*

Dugaan Dhani Hina Presiden, Ruhut: Harus Ditindak Tegas

JAKARTA, (PR).- Politisi Ruhut Sitompul menyesalkan adanya laporan dugaan penghinaan dan penyerangan simbol negara dengan kata-kata yang tidak pantas oleh Ahmad Dhani pada unjuk rasa 4 November 2016.

Aksi 4 November, Denyut Nadi Perasaan Keagamaan

JAKARTA, (PR).- Aksi unjuk rasa 4 November yang berjalan damai hingga maghrib bentuk aspirasi umat islam. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir bahkan menyebut aksi itu denyut nadi perasaan keagamaan. Adanya kericuhan yang terjadi, menurut dia tidak sejalan dengan spirit pengunjuk rasa.

Minta Masukan, Jokowi Kumpulkan Pimpinan Pondok Pesantren Jabar

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta saran dan masukan pada para kyai dan ulama pimpinan pondok pesantren wilayah Jawa Barat dan Banten. Pertemuan yang dikemas dalam dialog dengan puluhan ulama, kyai, habaib, dan ustad ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 10 November 2016.