Pelantikan SOPD Pangandaran Awal Juli 2013

JAWA BARAT

PANGANDARAN, (PRLM).- Direncanakan, pelantikan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran akan dilakukan pada awal Bulan Juli. Atau, paling lambat pada pertengahan Bulan Juli.

Pernyataan Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy tersebut, dikemukakan setelah dirinya berkomunikasi dengan Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementrian Dalam Negeri.

“Dari hasil komunikasi tadi pagi, bahwa surat pengajuan SOPD sudah ditandatangani oleh Menpan, dan saat ini sudah ada di Kementrian Dalam Negeri. Kemendagri menyanggupi surat tersebut selesai pada dua hari mendatang,” jelas Endjang ketika menghadiri peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke 41 tahun 2013, tingkat Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, di Lapangan Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Selasa (18/6/2013).

Dijelaskan dia, dengan surat sudah ada di Kementrian Dalam Negeri maka persetujuan dari dua kementriaan termasuk Menpan sudah dapat diterima oleh Kabupaten Pangandaran. Kemudian, pada Senin (24/6/2013), sudah dapat disusun.“Dengan demikian, pada awal Juli atau paling telat pada pertengahan Juli, pelantikan SOPD sudah dapat dilakukan. Dan, ini membuat saya tenang dan gembira, karena SOPD akhirnya sudah dapat disetujui,” ucapnya.

Endjang mengungkapkan, target pembentukan SOPD bagi DOB adalah enam bulan. Dengan pencapaian Kabupaten Pangandaran yang dapat dilakukan sekitar dua bulan sejak terbentuk pada 22 April, itu suatu hal yang bagus.

Adapun proses pengajuannya yaitu pertama diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat, lalu ke Kementrian Dalam Negeri, kemudian diserahkan ke Menpan. Dari Manpan diserahkan kembali ke Kemendagri, yang akhirnya diberikan ke Kabupaten Pangandaran.

Dari hasil pengajuan, disetujui jika akan ada tujuh dinas, satu Sekertariat Daerah (Setda), Sekertariat Dewan, dan empat lembaga daerah. “Sebelumnya kita ajukan delapan dinas. Namun akhirnya tujuh dinas yang disetujui. Satu dinas digabungkan ke asisten perekonomian dan pembangunan. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil Menengah,” jelasnya.

Untuk formasi jabatannya, di Setda akan ada dua asisten. Yaitu Asiten Pemerintahan, dan Administrasi (Asisten I). Asisten I membawahi empat bagian. Yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi. Lalu Bagian Kepegawaian, dan Bagian Umum.

Selanjutnya Asisten II membawahi tiga bagian. Yaitu Bagian Perekonomian, bagian Pembangunan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. “Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, masuk ke Setda,” ucapnya.

Berikutnya untuk dinas, ada tujuh. Diantaranya Dinas Pendidkan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigarasi. “Kemudian Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Lalu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan. Dan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” jelasnya.

Untuk lembaga teknis daerah, Endjang mengatakan akan ada empat. Yaitu Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana. Dan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Pemerintahan Desa. (A-195/A-147)***

Baca Juga

Polres Usulkan Perda Miras di Paripurna

JAWA BARAT

TASIKMALYA, (PRLM).- Kota Tasikmalaya sudah dalam kategori darurat miras. Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Miras sangat penting."Kami sudah mencoba menyampaikan usulan kepada anggota DPRD dalam rapat Paripurna, Jumat (24/4/2015).

Depok Terima Aset Rp 21 Miliar

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan aset Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Kahuripan yang ada di wilayah Kota Depok. Bupati Bogor Nurhayati menargetkan dalam 6 bulan ke depan seluruh aset PDAM Tirta Kahuripan di Depok sudah selesai diserahkan ke Pemkot Depok.

Kondisi Lapas di Tasikmalaya Memprihatinkan

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Zacky Siradj dalam kunjungan kerjanya mengatakan akan berupaya mengusulkan aspirasi yang telah dikemukakan para petugas lapas terkait kepada Pemerintah Pusat usai audensi dan silaturahmi di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) kelas II B Tasikmalay

Pemkot Tasikmalaya Dukung Perda Miras

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, merespon positif usulan sanksi kurungan dan denda pada Perda Miras yang akan segera dibahas oleh DPRD Kota Tasikmalaya.