Kuota Haji Dikurangi, DPR dan Pemerintah akan Lobi Arab Saudi

JAKARTA, (PRLM).- DPR dan Kemenag RI membentuk Tim yang akan menegosiasi Kerajaan Arab Saudi dalam upaya agar kuota jemaah haji Indonesia tidak dikurangi. "Rencananya pada 19 Juni tim itu akan berangkat ke Saudi untuk menemui Menteri Urusan Haji Arab Saudi, guna meminta secara resmi agar tidak ada pengurangan kuota jamaah asal Indonesia," tandas Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Hasrul Azwar membenarkan adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang akan mengurangi kuota haji tahun 2013, untuk seluruh dunia termasuk Indonesia sebesar 20 persen. Kebijakan itu dikeluarkan karena keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram. Indonesia akan terkena dampak pengurangan jamaah hajinya sebanyak 42.200 orang atau sekitar 20 persen dari total jamaah haji Indonesia sebanyak 211 ribu jamaah.

Dijelaskan, Komisi VIII DPR telah menerima surat tembusan dari pihak Kedubes Arab Saudi di Indonesia, yang menjelaskan soal kebijakan pengurangan kuota jamaah haji tersebut. "Surat itu dari Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi tertanggal 22 Rajab 1434 H dan diterima pada Kamis, 6 Juni lalu,” ujarnya.

Menurut pemerintah Arab Saudi, akibat keterlambatan renovasi Masjidil Haram tersebut, maka daya tampung yang semula 48 ribu jamaah menjadi 22 ribu jamaah dalam satu jam. "Dan, untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, maka pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah kuota sebesar 20 persen untuk seluruh dunia," jelas Hasrul lagi.

Calon jamaah haji Indonesia yang semula mendapat kuota 211.000, maka dengan kebijakan baru itu akan berkurang menjadi 168.800 orang. Atas kebijakan pengurangan itu dipastikan berdampak pada daftar tunggu jamaah haji, atau waiting list.

“Kalau dikurangi 42.200 orang, calon yang sudah masuk daftar tunggu dan yang sudah siap berangkat akan tertunda, sehingga makin banyak daftar tunggunya," tambah Ketua Fraksi PPP itu.

Dalam rapat dengan Dirjen Haji lalu lanjut Hasrul, Kemenag RI memastikan bahwa proses pengurangan kuota jamaah haji Indonesia dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional sesuai dengan urutan nomor porsi di masing-masing provinsi saat mendaftar (first come first serve by system).

Dengan demikian, bagi calon jamaah haji yang akan terkena kebijakan tersebut, Kemenag RI menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya pada tahun 2014, dan tidak akan dikenakan biaya tambahan.

"Tapi, kita berharap Saudi akan menerima permohonan Tim DPR-pemeirntah nanti," pungkas Hasrul. (A-109/A_88)***

Baca Juga

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Ombudsman Minta Kepala Daerah yang Terlambat Rekam E-KTP Diberi Sanksi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri diminta memberi sanksi administratif pada kepala daerah yang abai pada perekaman data e-KTP. Hal itu diusulkan Ombudsman Republik Indonesia menyusul masih banyaknya masyarakat yang belum merekam identitas elektronik tersebut.

Bertemu Pangeran Salman, Jokowi Bahas Penambahan Kuota Haji

JAKARTA,(PR).- Presiden RI Joko Widodo sempat membahas tentang kuota haji dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi yang juga Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hotal Dahua Boutique, Hanzhoung, Minggu (4/9/2016).

Mendagri: Birokrasi Rentan Intervensi Kepentingan

JAKARTA, (PR).- Belum memadainya komitmen antikorupsi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintahan menjadi salah satu penyebab masih adanya korupsi. Pihak-pihak itu, baik birokrasi, masyarakat, dan pihak swasta.