Alius Gantikan Anis Sebagai Kapolda Jabar

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Inspektur Jenderal Suhardi Alius telah resmi menjadi Kapolda Jabar menggantikan Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya, Rabu (12/6/2013).

Kapolri Jenderal Timur Pradopo memimpin serah terima jabatan (sertijab) sebelas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Ditemui seusai pelantikan, Suhardi mengatakan, amanat Kapolri yang memberikan kepercayaan menjadi Kapolda Jabar tentu harus dikelola dengan baik.

Ia pun telah memiliki format untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat, terutama menjelang Pemilu 2014.

"Ya, tentunya juga demikian, formatnya sudah ada dan harus kita kelola pengamanan pemilu 2014 ini," ucap Suhardi, di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Untuk mempercepat format kinerjanya segera diaplikasikan di lapangan. Suhardi mengatakan, pihaknya pun seusai pelantikan akan segera menuju Mapolda Jabar.

"Ya pindah kesana. Hari ini (Rabu) juga lansung ke Bandung karena harus mengelola wilayah hukum yang jadi tanggung jawab kita," ujarnya.

Sementara itu, dalam pidatonya Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerintahkan 33 Kapolda untuk melaksanakan enam prioritas tugas menjelang Pemilu 2014.

Prioritas pertama masalah penanganan korupsi. Menurut dia, korupsi menjadi tugas yang memang harus diselesaikan dengan baik oleh setiap polda.

"Tentunya pasti kerjasama dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Intinya apa yang kaitan dengan masaalah kerugian terhadap kekayaan negara yang masuk unsur korupsi, jadi tanggung jawab yang tadi saya sampaikan," kata Timur.

Kedua, terkait dengan masalah konflik sosial yang muaranya bisa dari masalah pertambangan dan perkebunan. Kemudian, masalah sosial yang merupakan kerjasama dari berbagai instansi terkait.

Ketiga, masalah narkoba atau narkotika. Timur mengatakan, hampir di seluruh wilayah kabupaten di seluruh Indonesia semua sudah ada permasalahan narkoba, bahkan kini sampai ke tingkat kecamatan juga.

"Itu menjadi tugas utama mereka, terutama kapolda baru bisa memetakan dan mengantisipasi sekaligus melakukan penegakan hukum," katanya.

Dia menambahkan, prioritas keempat adalah masalah ancaman teror atau terorisme. Kelima, masalah pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Sekaligus, pelaksanaan pemilu 2014 agar berjalan aman.

Sedangkan, prioritas keenam masih berkaitan dengan penyiapan SDM, artinya di setiap polda harus bisa menangani semua masalah dengan baik. Tentunya melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan.

"Keenam prioritas para Kapolda itu, merupakan tindak lanjut tugas rutin selama ini, namun menjelang Pemilu 2014 kemungkinan akan terjadi perubahan sosial masyarakat terutama terkait Kamtibmas, sehingga mobilitas jajaran Polri hendaknya lebih dini disiapkan," katanya.

Dia menambahkan, prioritas-prioritas itu semua memang harus dilakukan dalam rangka menegakkan Kamtibmas dari hulu ke hilir sebagaimana yang diharapkan masyarakat mendapatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

“Petugas di mana pun berada harus peka, khususnya dengan laporan warga. Sedangkan masyarakat sebagai pelapor jangan segan mengadukan apabila melihat atau sebagai korban langsung tindak kejahatan atau aksi meresahkan,” ujarnya.

Timur menjelaskan, tugas penting para Kapolda sudah ada prosedurnya, tapi kinerja harus ditingkatkan seperti penanganan masalah sosial yang kerap terjadi atau berdampak pada aksi massa. Contohnya seperti yang terjadi di pertambangan, perkebunan, dan tempat lainya.

"Masalah pada setiap memang Polda berbeda, namun petugas kepolisian setempat diwajibkan tetap bersinergi dengan instansi terkait untuk kepentingan Kamtibmas," tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Hadi Poernomo Jadi Target KPK Karena Audit Century

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, mantan Ketua BPK Hadi Poernomo ditetapkan sebagai target KPK terkait progress report audit Century yang ketika itu ternyata tidak dihentikan oleh Hadi Poernomo.

Tes Honorer K2 Setelah Lebaran

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tes untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (TH K-2) rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idulfitri), dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test

KY Rekomendasikan Hakim Sarpin Nonpalu Enam Bulan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi nonpalu (skorsing) selama enam bulan terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Hakim yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan itu dinilai melanggar prinsip - prinsip kehakiman.

TNI AU Kerahkan Tiga Pesawat Evakuasi Korban Hercules

NASIONAL
JAKARTA, (PRLM).- Untuk membantu proses evakuasi jenazah korban jatuhnya pesawat C-130 Hercules A-1310 di Medan, TNI AU  (Rabu 1/7/2015) telah memberangkat