Alius Gantikan Anis Sebagai Kapolda Jabar

JAKARTA, (PRLM).-Inspektur Jenderal Suhardi Alius telah resmi menjadi Kapolda Jabar menggantikan Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya, Rabu (12/6/2013).

Kapolri Jenderal Timur Pradopo memimpin serah terima jabatan (sertijab) sebelas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Ditemui seusai pelantikan, Suhardi mengatakan, amanat Kapolri yang memberikan kepercayaan menjadi Kapolda Jabar tentu harus dikelola dengan baik.

Ia pun telah memiliki format untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat, terutama menjelang Pemilu 2014.

"Ya, tentunya juga demikian, formatnya sudah ada dan harus kita kelola pengamanan pemilu 2014 ini," ucap Suhardi, di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Untuk mempercepat format kinerjanya segera diaplikasikan di lapangan. Suhardi mengatakan, pihaknya pun seusai pelantikan akan segera menuju Mapolda Jabar.

"Ya pindah kesana. Hari ini (Rabu) juga lansung ke Bandung karena harus mengelola wilayah hukum yang jadi tanggung jawab kita," ujarnya.

Sementara itu, dalam pidatonya Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerintahkan 33 Kapolda untuk melaksanakan enam prioritas tugas menjelang Pemilu 2014.

Prioritas pertama masalah penanganan korupsi. Menurut dia, korupsi menjadi tugas yang memang harus diselesaikan dengan baik oleh setiap polda.

"Tentunya pasti kerjasama dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Intinya apa yang kaitan dengan masaalah kerugian terhadap kekayaan negara yang masuk unsur korupsi, jadi tanggung jawab yang tadi saya sampaikan," kata Timur.

Kedua, terkait dengan masalah konflik sosial yang muaranya bisa dari masalah pertambangan dan perkebunan. Kemudian, masalah sosial yang merupakan kerjasama dari berbagai instansi terkait.

Ketiga, masalah narkoba atau narkotika. Timur mengatakan, hampir di seluruh wilayah kabupaten di seluruh Indonesia semua sudah ada permasalahan narkoba, bahkan kini sampai ke tingkat kecamatan juga.

"Itu menjadi tugas utama mereka, terutama kapolda baru bisa memetakan dan mengantisipasi sekaligus melakukan penegakan hukum," katanya.

Dia menambahkan, prioritas keempat adalah masalah ancaman teror atau terorisme. Kelima, masalah pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Sekaligus, pelaksanaan pemilu 2014 agar berjalan aman.

Sedangkan, prioritas keenam masih berkaitan dengan penyiapan SDM, artinya di setiap polda harus bisa menangani semua masalah dengan baik. Tentunya melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan.

"Keenam prioritas para Kapolda itu, merupakan tindak lanjut tugas rutin selama ini, namun menjelang Pemilu 2014 kemungkinan akan terjadi perubahan sosial masyarakat terutama terkait Kamtibmas, sehingga mobilitas jajaran Polri hendaknya lebih dini disiapkan," katanya.

Dia menambahkan, prioritas-prioritas itu semua memang harus dilakukan dalam rangka menegakkan Kamtibmas dari hulu ke hilir sebagaimana yang diharapkan masyarakat mendapatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

“Petugas di mana pun berada harus peka, khususnya dengan laporan warga. Sedangkan masyarakat sebagai pelapor jangan segan mengadukan apabila melihat atau sebagai korban langsung tindak kejahatan atau aksi meresahkan,” ujarnya.

Timur menjelaskan, tugas penting para Kapolda sudah ada prosedurnya, tapi kinerja harus ditingkatkan seperti penanganan masalah sosial yang kerap terjadi atau berdampak pada aksi massa. Contohnya seperti yang terjadi di pertambangan, perkebunan, dan tempat lainya.

"Masalah pada setiap memang Polda berbeda, namun petugas kepolisian setempat diwajibkan tetap bersinergi dengan instansi terkait untuk kepentingan Kamtibmas," tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Patrialis Harus Jadi Hakim Terakhir yang Berkasus Suap

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017 menyebutkan Operasi Tangkap Tangan salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu musibah besar bagi bangsa.

Penerbangan Imlek, tak Ada Toleransi Kesalahan

JAKARTA, (PR).- Para operator penerbangan diingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan keselamatan terkait liburan Tahun Baru Imlek. Dengan demikian, pihak maskapai dapat lebih siah dalam memberi pelayanan kepada penumpang dan mampu menekan penyimpangan dan pelanggaran sekecil apapun.

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

JPU Tuntut Pencabutan Hak Politik Irman Gusman dan 7 Tahun Bui

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik karena dinilai terbukti menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya.