Uang Pinjaman Pribadi

Edi Siswadi Akui Diminta Dikoordinasikan Soal Patungan Suap

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Edi Siswadi mengaku menerima perintah dari Walikota Bandung Dada Rosada untuk menyuap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim perkara Bansos. Uang tersebut diaku sebagai uang pinjaman pribadi, tidak diambil dari kas daerah.

"Ya seperti itulah," kata Edi menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya perintah pengumpulan uang dari Dada Rosada. Pernyataan itu disampaikan Edi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (10/6/2013).

"Ya dikoordinasikan saja," kata Edi saat diminta menjelaskan bagaimana perintah Dada yang ia terima itu. Namun Edi tidak menjelaskan koordinasi seperti apa yang ia lakukan untuk menindaklanjuti perintah tersebut.

Edi mengatakan, uang patungan yang terkumpul dari pejabat Pemkot Bandung itu tidak berasal dari kas daerah, melainkan uang pribadi masing-masing. Ia menyebutnya sebagai uang pinjaman. "Bukan (dari kas), uang pinjaman," ujarnya.

Ia enggan menjelaskan berapa uang yang berhasil dikumpulkan. "Belum, belum. Tanya saja ke penyidik," katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keterangan Edi akan divalidasi oleh KPK. Hal itu terkait dengan upaya pengembangan kasus yang sedang dilakukan KPK. "Akan dilakukan validasi apakah (keterangannya) bisa membuat terang atau menemukan tersangka baru ataukah tidak. Semuanya akan divalidasi," kata Johan.

Keterangan tersebut sekali lagi mengonfirmasi pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menyebut uang suap Hakim Setyabudi berasal dari tiga sumber. Selain patungan pejabat, juga berasal dari pihak ketiga yang diaku sebagai pinjaman. Sementara KPK masih menutup rapat satu sumber lainnya.

Menurut informasi yang diterima "PRLM", pada sejumlah pemeriksaan, kesaksian Edi dan Dada justru saling tuding. Menurut Dada, soal patungan pejabat itu menjadi urusan Edi yang saat itu menjabat sebagai Sekda Pemkot Bandung. Sementara Edi bersaksi, patungan itu dilakukan karena adanya perintah dari Wali Kota Bandung. (A-170/A_88)***

Baca Juga

Gus Dur Diajukan Jadi Pahlawan Nasional

NASIONAL
SURABAYA, (PRLM).- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa turut berkomentar mengenai pemberian gelar pahlawan bagi presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

Tertinggi, Pelanggaran Kepatuhan Kapal di Perairan Maluku

NASIONAL

AMBON, (PRLM).- Deputi Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan illegal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr.

Shelter Rohingya, Bukan Puncak tapi Awal Kehidupan Baru

NASIONAL

LHOESEUMAWE, (PRLM).- Mempersembahkan shelter bagi pencari suaka asal Myanmar yang memasuki kawasan Aceh, bukan sekadar bicara hal-hal fisik mencakup sekian jiwa. “Dari sisi jumlah jiwa pun, sangat kecil dibanding yang mendarat di negara lain.

Sarbumusi Desak Hanif Mundur Sebagai Menaker

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Dewan Pimpinan Wilayah Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menyatakan, ribuan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja di tanah air berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (15/6/2015) untuk menuntut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dakhiri mundu