Uang Pinjaman Pribadi

Edi Siswadi Akui Diminta Dikoordinasikan Soal Patungan Suap

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Edi Siswadi mengaku menerima perintah dari Walikota Bandung Dada Rosada untuk menyuap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim perkara Bansos. Uang tersebut diaku sebagai uang pinjaman pribadi, tidak diambil dari kas daerah.

"Ya seperti itulah," kata Edi menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya perintah pengumpulan uang dari Dada Rosada. Pernyataan itu disampaikan Edi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (10/6/2013).

"Ya dikoordinasikan saja," kata Edi saat diminta menjelaskan bagaimana perintah Dada yang ia terima itu. Namun Edi tidak menjelaskan koordinasi seperti apa yang ia lakukan untuk menindaklanjuti perintah tersebut.

Edi mengatakan, uang patungan yang terkumpul dari pejabat Pemkot Bandung itu tidak berasal dari kas daerah, melainkan uang pribadi masing-masing. Ia menyebutnya sebagai uang pinjaman. "Bukan (dari kas), uang pinjaman," ujarnya.

Ia enggan menjelaskan berapa uang yang berhasil dikumpulkan. "Belum, belum. Tanya saja ke penyidik," katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keterangan Edi akan divalidasi oleh KPK. Hal itu terkait dengan upaya pengembangan kasus yang sedang dilakukan KPK. "Akan dilakukan validasi apakah (keterangannya) bisa membuat terang atau menemukan tersangka baru ataukah tidak. Semuanya akan divalidasi," kata Johan.

Keterangan tersebut sekali lagi mengonfirmasi pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menyebut uang suap Hakim Setyabudi berasal dari tiga sumber. Selain patungan pejabat, juga berasal dari pihak ketiga yang diaku sebagai pinjaman. Sementara KPK masih menutup rapat satu sumber lainnya.

Menurut informasi yang diterima "PRLM", pada sejumlah pemeriksaan, kesaksian Edi dan Dada justru saling tuding. Menurut Dada, soal patungan pejabat itu menjadi urusan Edi yang saat itu menjabat sebagai Sekda Pemkot Bandung. Sementara Edi bersaksi, patungan itu dilakukan karena adanya perintah dari Wali Kota Bandung. (A-170/A_88)***

Baca Juga

Buka Kepada Publik Kerjasama Emisi Karbon dengan Norwegia

NASIONAL

BANDUNG, (PRLM).- Berlanjutnya kerjasama pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada pengurangan reforestasi dan degradasi hutan atau reducing emissions forum deforestation And format degradation (REDD) menjadi pertanyaan oleh anggota komisi IV DPR.

Pelantikan Mendadak BG Karena KAA

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kapolri Badrodin Haiti membantah adanya desakan sehingga pelantikan Budi Gunawan (BG) dilakukan secara mendadak. Pelantikan mendadak semata-mata karena dibutuhkannya wakapolri di tengah padatnya jadwal Kapolri dalam konferensi Asia-Afrika (KAA).

Eksekusi Mati

Kejagung Masih Tunggu Hasil PK Terpidana Mati Narkoba

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana mengatakan, sejumlah jaksa memang telah diminta untuk memulai persiapan eksekusi.

Eksekusi Mati

Sudah Disiapkan Peti Jenazah untuk Sembilan Terpidana Mati

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Sembilan peti jenazah untuk sembilan terpidana mati yang masuk dalam daftar eksekusi Kejaksaan Agung sudah diambil dari Gereja Kristen Jawa, Minggu (26/4/2015) dinihari.