Uang Pinjaman Pribadi

Edi Siswadi Akui Diminta Dikoordinasikan Soal Patungan Suap

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Edi Siswadi mengaku menerima perintah dari Walikota Bandung Dada Rosada untuk menyuap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim perkara Bansos. Uang tersebut diaku sebagai uang pinjaman pribadi, tidak diambil dari kas daerah.

"Ya seperti itulah," kata Edi menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya perintah pengumpulan uang dari Dada Rosada. Pernyataan itu disampaikan Edi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (10/6/2013).

"Ya dikoordinasikan saja," kata Edi saat diminta menjelaskan bagaimana perintah Dada yang ia terima itu. Namun Edi tidak menjelaskan koordinasi seperti apa yang ia lakukan untuk menindaklanjuti perintah tersebut.

Edi mengatakan, uang patungan yang terkumpul dari pejabat Pemkot Bandung itu tidak berasal dari kas daerah, melainkan uang pribadi masing-masing. Ia menyebutnya sebagai uang pinjaman. "Bukan (dari kas), uang pinjaman," ujarnya.

Ia enggan menjelaskan berapa uang yang berhasil dikumpulkan. "Belum, belum. Tanya saja ke penyidik," katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keterangan Edi akan divalidasi oleh KPK. Hal itu terkait dengan upaya pengembangan kasus yang sedang dilakukan KPK. "Akan dilakukan validasi apakah (keterangannya) bisa membuat terang atau menemukan tersangka baru ataukah tidak. Semuanya akan divalidasi," kata Johan.

Keterangan tersebut sekali lagi mengonfirmasi pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menyebut uang suap Hakim Setyabudi berasal dari tiga sumber. Selain patungan pejabat, juga berasal dari pihak ketiga yang diaku sebagai pinjaman. Sementara KPK masih menutup rapat satu sumber lainnya.

Menurut informasi yang diterima "PRLM", pada sejumlah pemeriksaan, kesaksian Edi dan Dada justru saling tuding. Menurut Dada, soal patungan pejabat itu menjadi urusan Edi yang saat itu menjabat sebagai Sekda Pemkot Bandung. Sementara Edi bersaksi, patungan itu dilakukan karena adanya perintah dari Wali Kota Bandung. (A-170/A_88)***

Baca Juga

Indonesia Nyatakan Komitmen Atasi Kabut Asap

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kekhawatiran akan meluasnya kabut asap terjadi menjelang pertemuan menteri-menteri ASEAN pada 3-6 Agustus 2015.

BPJS Bisa Jadi Dua, Syariah dan Konvensional

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Okky Asokawati menegaskan polemik yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan perlu diambil hikmahnya dan tidak perlu terganggu oleh pro dan kontra terhadap fatwa MUI.

Unsur CJS Bisa Untungkan KPK

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Keberadaan unsur polisi, jaksa dan hakim (criminal justice system/CJS) dalam komposisi pimpinan KPK merupakan sebuah kebutuhan konstitusional.

Terbuka Peluang Jadi Anggota Ombudsman 2016-2021

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Masa jabatan anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2016 mendatang.