Neta S Pane, "Penggantian Kapolda Jabar Terasa Aneh"

JAKARTA, (PRLM).- Indonesia Police Watch (IPW) menilai keputusan Mabes Polri untuk memutasi 11 Kapolda adalah hal yang biasa. Sebab, perpindahan dilakukan karena adanya sejumlah perwira tinggi dan Kapolda yang akan pensiun.

Namun, IPW mencatat ada enam poin yang menarik untuk dicermati dari mutasi menjelang pergantian Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Salah satunya, IPW menilai penggantian Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya terasa aneh karena yang bersangkutan belum lama menjabat sebagai kapolda.

"Pertama, dimunculkannya perwira-perwira muda untuk memegang wilayah (jadi Kapolda). Dalam hal ini, Kapolri sepertinya ingin mempersiapkan perwira-perwira mudanya untuk mengantisipasi pemilu dan pilpres 2014," ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada "PRLM", di Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Kedua, dimunculkannya perwira-perwira dari lembaga pendidikan Polri untuk memegang wilayah (jadi kapolda). "Di sini Kapolri sepertinya ingin balas jasa kepada perwira-perwira yang sudah sekian lama mengabdi di lembaga pendidikan sehingga diberi kesempatan untuk memegang jabatan strategis, seperti kapolda," tuturnya.

Strategi ini juga, kata dia, untuk menepis asumsi bahwa lembaga pendidikan adalah "tempat pembuangan". Ketiga, khusus untuk Jabar, pergantiannya tergolong aneh karena kapoldanya baru menjabat, belum ada setahun.

"Bandingkan dengan Kapolda Sumatera Utara dan Jawa Timur yang sudah dua tahun lebih. Sehingga patut dipertanyakan, apakah pergantian Kapolda Jabar itu berkaitan dengan kasus Susno Duadji yang berlindung ke Polda Jabar saat akan ditangkap aparat kejaksaan," ujarnya.

"IPW memberi apresiasi kepada kapolri yang telah melakukan mutasi besar-besaran ini. Para kapolda baru diharapkan bekerja profesional sebagai polisi," tutur Neta. (A-194/A-88)***

Baca Juga

Banyak Perda Diskriminatif Terhadap Perempuan

JAKARTA, (PR).- Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mengatakan data tahun 2015 menunjukkan ada 389 aturan perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya.

Dukun Cabul asal Lampung Ditangkap di Cilacap

CILACAP, (PR),- Dua dukun cabul yang berkedok melakukan pengobatan alternatif, MYS (39) dan AKZ (28), warga Sukadana, Lampung Timur Porvinsi Lampung diringkus jajaran Polres Cilacap Jawa Tengah.

kesehatan, dokter masuk desa,

Menkes: Dokter Harus Dipaksa Buka Praktik di Daerah

JAKARTA, (PR).- Terjadi ketimpangan antara jumlah dokter di perkotaan besar dan di daerah. Menteri Kesehatan Nila Farid Moelek mengusulkan adanya Instruksi Presiden yang bisa memaksa para dokter membuka praktik di daerah.

Tidak Ada Pemecatan PNS tapi...

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak ada keputusan soal pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal yang ingin dilakukan pemerintah, kata Kalla, adalah rasionalisasi untuk efisiensi.