Neta S Pane, "Penggantian Kapolda Jabar Terasa Aneh"

JAKARTA, (PRLM).- Indonesia Police Watch (IPW) menilai keputusan Mabes Polri untuk memutasi 11 Kapolda adalah hal yang biasa. Sebab, perpindahan dilakukan karena adanya sejumlah perwira tinggi dan Kapolda yang akan pensiun.

Namun, IPW mencatat ada enam poin yang menarik untuk dicermati dari mutasi menjelang pergantian Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Salah satunya, IPW menilai penggantian Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya terasa aneh karena yang bersangkutan belum lama menjabat sebagai kapolda.

"Pertama, dimunculkannya perwira-perwira muda untuk memegang wilayah (jadi Kapolda). Dalam hal ini, Kapolri sepertinya ingin mempersiapkan perwira-perwira mudanya untuk mengantisipasi pemilu dan pilpres 2014," ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada "PRLM", di Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Kedua, dimunculkannya perwira-perwira dari lembaga pendidikan Polri untuk memegang wilayah (jadi kapolda). "Di sini Kapolri sepertinya ingin balas jasa kepada perwira-perwira yang sudah sekian lama mengabdi di lembaga pendidikan sehingga diberi kesempatan untuk memegang jabatan strategis, seperti kapolda," tuturnya.

Strategi ini juga, kata dia, untuk menepis asumsi bahwa lembaga pendidikan adalah "tempat pembuangan". Ketiga, khusus untuk Jabar, pergantiannya tergolong aneh karena kapoldanya baru menjabat, belum ada setahun.

"Bandingkan dengan Kapolda Sumatera Utara dan Jawa Timur yang sudah dua tahun lebih. Sehingga patut dipertanyakan, apakah pergantian Kapolda Jabar itu berkaitan dengan kasus Susno Duadji yang berlindung ke Polda Jabar saat akan ditangkap aparat kejaksaan," ujarnya.

"IPW memberi apresiasi kepada kapolri yang telah melakukan mutasi besar-besaran ini. Para kapolda baru diharapkan bekerja profesional sebagai polisi," tutur Neta. (A-194/A-88)***

Baca Juga

Voting Solusi Kebuntuan RUU Pemilu

JAKARTA, (PR).- Bersikukuhnya pemerintah mempertahankan aturan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25% menjadi perdebatan yang cukup alot dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Setelah 47 Tahun, Akhirnya Bisa Salaman dengan Sri Sultan

YOGYAKARTA, (PR).- Ribuan warga dari berbagai empat kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY) berbaur dengan para pejabat dan pegawai negeri sipil bersalaman dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta

Anggaran Penanganan Banjir Jabar Ditambah

JAKARTA, (PR).- Pemerintah pusat memutuskan untuk menambah anggaran rehabilitasi hutan dan lahan untuk penanganan banjir Jabar. Program Rehabilitasi lahan tersebut akan dilaksanakan Juli 2017.

Dua Hal yang Bisa Lemahkan KPK Menurut Istana

JAKARTA, (PR).- Forum Guru Besar Antikorupsi sempat mendatangi Kantor Staf Presiden untuk menyatakan kekhawatiran bila ada pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).