Akibat Susno "Berlindung" ke Polda?

Neta S Pane, "Penggantian Kapolda Jabar Terasa Aneh"

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Indonesia Police Watch (IPW) menilai keputusan Mabes Polri untuk memutasi 11 Kapolda adalah hal yang biasa. Sebab, perpindahan dilakukan karena adanya sejumlah perwira tinggi dan Kapolda yang akan pensiun.

Namun, IPW mencatat ada enam poin yang menarik untuk dicermati dari mutasi menjelang pergantian Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Salah satunya, IPW menilai penggantian Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya terasa aneh karena yang bersangkutan belum lama menjabat sebagai kapolda.

"Pertama, dimunculkannya perwira-perwira muda untuk memegang wilayah (jadi Kapolda). Dalam hal ini, Kapolri sepertinya ingin mempersiapkan perwira-perwira mudanya untuk mengantisipasi pemilu dan pilpres 2014," ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada "PRLM", di Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Kedua, dimunculkannya perwira-perwira dari lembaga pendidikan Polri untuk memegang wilayah (jadi kapolda). "Di sini Kapolri sepertinya ingin balas jasa kepada perwira-perwira yang sudah sekian lama mengabdi di lembaga pendidikan sehingga diberi kesempatan untuk memegang jabatan strategis, seperti kapolda," tuturnya.

Strategi ini juga, kata dia, untuk menepis asumsi bahwa lembaga pendidikan adalah "tempat pembuangan". Ketiga, khusus untuk Jabar, pergantiannya tergolong aneh karena kapoldanya baru menjabat, belum ada setahun.

"Bandingkan dengan Kapolda Sumatera Utara dan Jawa Timur yang sudah dua tahun lebih. Sehingga patut dipertanyakan, apakah pergantian Kapolda Jabar itu berkaitan dengan kasus Susno Duadji yang berlindung ke Polda Jabar saat akan ditangkap aparat kejaksaan," ujarnya.

"IPW memberi apresiasi kepada kapolri yang telah melakukan mutasi besar-besaran ini. Para kapolda baru diharapkan bekerja profesional sebagai polisi," tutur Neta. (A-194/A-88)***

Baca Juga

RUU Pertanahan Sangat Mendesak untuk Segera Diselesaikan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria berharap RUU Pertanahan dan Agraria yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI bersama pemerintah segera dapat diselesaikan dan bisa menjawab segala permasalahan pertanahan Dari hak kepemilikan, hak guna bangunan (HGB), HPH (hak pengu

Lemah Penegakan Peraturan, Persoalan Pangan tak Teratasi

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan soal pangan sekarang sulit teratasi, sehingga harga bergejolak, karena lemah penegakan peraturan.

Inilah Kartu Insentif Anak Solo yang Jadi Ilham KTP Anak

NASIONAL
Inilah Kartu Insentif Anak Solo yang Jadi Ilham KTP Anak
BANDUNG, (PRLM).- Rencana pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Kartu Anak Indonesia (KAI) atau KTP Anak untuk usia 0 hingga 17 tahun akan diterapkan di 50 kota/kabupaten se-Indonesia. KTP Anak itu mengadopsi Kartu Insentif ANak (KIA) yang diterapkan Pemkot Solo.

Siswi SMK Kabur, Lima Kali Lakukan Hubungan Badan

NASIONAL
JEMBRANA - Seorang siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di Kabupaten Jembrana, Bali, Made PA (16) memilih tinggal bersama kekasihnya, Komang AS (24).