Diluncurkan Kartu Perlindungan Sosial untuk 15,5 Juta Rumah Tangga Miskin

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. KPS sebagai penanda rumah tangga miskin dan rentan serta dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program perlindungan sosial Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah atau yang dikenal dengan Program Raskin.

"Pendistribusian KPS kepada RTS mulai dilakukan pada 7 hingga akhir Juni di seluruh Indonesia, secara bertahap dimulai di 12 daerah," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kepada pers di kantornya, Rabu (5/6/13).

Ke-12 daerah tersebut di antaranya, Medan Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, Banjarmasin, Ambon, Surabaya, Jayapura, dan Makassar.

Agung menjelaskan peluncuran KPS merupakan upaya perbaikan pelaksanaan program perlindungan sosial, agar penerima manfaat program perlindungan sosial, seperti Raskin, lebih tepat sasaran dan benar-benar hanya diterima oleh mereka yang berhak. "KPS ini akan dikirimkan langsung oleh PT Pos ke alamat rumah tangga penerima," ungkapnya.

KPS memuat informasi Nama Kepala Keluarga Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik sehingga lebih aman dan tidak dapat digandakan. Data penerima KPS berasal dari Basis Data Terpadu yang diolah dan dimutakhirkan dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

"Sebagai Penanda Rumah Tangga Miskin, pemegang kartu ini berhak untuk mendapatkan program Raskin sebanyak 15kg dan juga nantinya Program Perlindungan Sosial lain yang termasuk dalam program percepatan dan perluasan perlindungan sosial dan juga untuk program kompensasi khusus kenaikan BBM yang saat ini diusulkan oleh pemerintah melalui APBN-P 2013 dan sedang dibahas oleh DPR," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi adanya dinamika perubahan status sosial ekonomi masyarakat, atau sebab lainnya seperti rumah tangga yang telah pindah alamat , tercatat lebih satu kali atau rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya meninggal, telah disusun mekanisme pemutakhiran data penerima kartu perlindungan sosial di tingkat desa/kelurahan. Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam mekanisme ini sehingga memungkinkan masuknya rumah tangga miskin dan rentan sebagai calon penerima KPS.

Pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan terkait dengan kepersertaan KPS ini melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor UKP4) yang dapat disampaikan melalui situs www.lapor.ukp.go.Id atau melalui SMS ke 1708 dengan mengetik KPS (spasi) Nomor KPS (spasi) isi aduan, sementara bagi yang bukan penerima KPS dapat mengirimkan ke nomer tersebut dengan mengetik KPS (spasi) isi aduan.

"Bagi rumah tangga yang merasa tidak termasuk dalam kelompok miskin dan rentan tetapi menerima KPS, karena beberapa hal seperti perubahan status sosial ekonomi masyarakat maupun karena inclusion error, diimbau agar dapat mengembalikan kartu kepada aparat desa/kelurahan setempat untuk dialihkan kepada rumah tangga yang benar-benar berhak," kata Menkokesra. (A-88/kominfo)***

Baca Juga

Proyek Tol Percepat Perkembangan KEK Tanjung Lesung

SERANG, (PR).- Insan pariwisata di Provinsi Banten semakin semringah, setelah Gubernur Rano Karno menandatangani Penetapan Lokasi Jalan Tol Serang-Panimbang, sepanjang 84 kilometer di Serang, Banten.

muhammadiyah, islam, ormas, bandung

Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri Jatuh pada 6 Juli 2016

YOGYAKARTA, (PR).- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat yang berisi penetapan 1 Syawal 1437 H pada Rabu Pahing, 6 Juli 2016. Maklumat tersebut tertuang dalam surat bernomor 01/MLM/I.0/E/2016 tertanggal 1 April 2016.

Ramadan Tahun Ini Genap 30 Hari

JAKARTA, (PR).- Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu, 6 Juni 2017.

Aparat Harus Tingkatkan Pengamanan Pascabom Solo

JAKARTA, (PR).- Aparatur keamanan negara perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesigapan untuk mengantisipasi dan merespons brutalitas pelaku teror yang beraksi atas alasan apa pun.