Diluncurkan Kartu Perlindungan Sosial untuk 15,5 Juta Rumah Tangga Miskin

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. KPS sebagai penanda rumah tangga miskin dan rentan serta dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program perlindungan sosial Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah atau yang dikenal dengan Program Raskin.

"Pendistribusian KPS kepada RTS mulai dilakukan pada 7 hingga akhir Juni di seluruh Indonesia, secara bertahap dimulai di 12 daerah," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kepada pers di kantornya, Rabu (5/6/13).

Ke-12 daerah tersebut di antaranya, Medan Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, Banjarmasin, Ambon, Surabaya, Jayapura, dan Makassar.

Agung menjelaskan peluncuran KPS merupakan upaya perbaikan pelaksanaan program perlindungan sosial, agar penerima manfaat program perlindungan sosial, seperti Raskin, lebih tepat sasaran dan benar-benar hanya diterima oleh mereka yang berhak. "KPS ini akan dikirimkan langsung oleh PT Pos ke alamat rumah tangga penerima," ungkapnya.

KPS memuat informasi Nama Kepala Keluarga Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik sehingga lebih aman dan tidak dapat digandakan. Data penerima KPS berasal dari Basis Data Terpadu yang diolah dan dimutakhirkan dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

"Sebagai Penanda Rumah Tangga Miskin, pemegang kartu ini berhak untuk mendapatkan program Raskin sebanyak 15kg dan juga nantinya Program Perlindungan Sosial lain yang termasuk dalam program percepatan dan perluasan perlindungan sosial dan juga untuk program kompensasi khusus kenaikan BBM yang saat ini diusulkan oleh pemerintah melalui APBN-P 2013 dan sedang dibahas oleh DPR," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi adanya dinamika perubahan status sosial ekonomi masyarakat, atau sebab lainnya seperti rumah tangga yang telah pindah alamat , tercatat lebih satu kali atau rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya meninggal, telah disusun mekanisme pemutakhiran data penerima kartu perlindungan sosial di tingkat desa/kelurahan. Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam mekanisme ini sehingga memungkinkan masuknya rumah tangga miskin dan rentan sebagai calon penerima KPS.

Pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan terkait dengan kepersertaan KPS ini melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor UKP4) yang dapat disampaikan melalui situs www.lapor.ukp.go.Id atau melalui SMS ke 1708 dengan mengetik KPS (spasi) Nomor KPS (spasi) isi aduan, sementara bagi yang bukan penerima KPS dapat mengirimkan ke nomer tersebut dengan mengetik KPS (spasi) isi aduan.

"Bagi rumah tangga yang merasa tidak termasuk dalam kelompok miskin dan rentan tetapi menerima KPS, karena beberapa hal seperti perubahan status sosial ekonomi masyarakat maupun karena inclusion error, diimbau agar dapat mengembalikan kartu kepada aparat desa/kelurahan setempat untuk dialihkan kepada rumah tangga yang benar-benar berhak," kata Menkokesra. (A-88/kominfo)***

Baca Juga

Petani Madu Asal Pandeglang Kini Mampu Membayar Zakat

PANDEGLANG, (PR).- Dulu diberi sekarang bisa berbagi. Inilah kisah kemanfaatan zakat yang dirasakan para petani madu asal Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sempat menjadi penerima manfaat zakat, kini mereka menjadi muzaki, yakni orang yang wajib berzakat.

Wakatobi Ingin Percepatan Badan Otorita Pariwisata

WAKATOBI, (PR).- Semua stakeholder, dari Bupati Wakatobi, DPRD, tokoh masyarakat, pemuka adat, LSM/NGO, dinas-dinas, dan pemerhati pariwisata sepakat bulat, mempercepat Wakatobi sebagai Badan Otorita Pariwisata (BOP).

PRESIDEN RI Joko Widodo saat diwawancarai usai meresmikan Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Iz

Jokowi-DPR Segera Bahas APBN Perubahan

JAKARTA, (PR).- Kamis, 7 April 2016 mendatang, Presiden RI Joko Widodo dan para menteri-menterinya akan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN).

DPD RI: Pemadaman Listrik Pulau Nias Bukti Ketidakseriusan PLN

JAKARTA, (PR).- Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menuntut Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menyelesaikan permasalahan padamnya listrik di Pulau Nias. Padamnya listrik di Pulau Nias terjadi berulangkali, dan terakhir terjadi 1 sampai 3 April 2016.