Pilbup Cirebon 2013

Rekomendasi Cabup Bakal di Menit Akhir Jelang Pendaftaran

POLITIK

SUMBER, (PRLM).- Rekomendasi bakal calon bupati dan wakil bupati Cirebon dari partai politik diperkirakan baru muncul pada menit-menit akhir menjelang jadwal pendaftaran yang dibuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada 21-27 Juni 2013. Saat ini beberapa partai besar masih terus menggodok para bakal calon yang telah mendaftarkan diri.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai satu-satunya parpol yang bisa maju tanpa koalisi saat ini kebanjiran segudang bakal calon yang diunggulkan. Nama-nama seperti Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Tasiya Soemadi Algotas, Rektor Unswagati Djakaria Machmud, Sunjaya, dan Tarmadi kemungkinan akan bersaing ketat untuk mendapatkan rekomendasi DPP PDIP.

Meski demikian, Tasiya mendapat keuntungan sebagai kader internal yang diunggulkan saat ini. “Beberapa calon memang sangat kuat berdasarkan survei. Namun, kader internal tetap mendapat prioritas utama,” ujar Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Emon Purnomo, Selasa (4/6/2013).

Emon membenarkan jika rekomendasi kemungkinan baru akan disampaikan DPP PDIP menjelang hari 21 Juni 2013. Saat ini, DPP PDIP masih melakukan penjaringan atas balon-balon yang terdaftar. Sementara Tasiya sendiri mengaku tidak mau berspekulasi. Ia menyerahkan semua keputusan rekomendasi kepada DPP. Begitu pula terkait kemungkinan koalisi, Tasiya tidak menampik.PDIP tetap membuka kesempatan bagi parpol yang ingin menjadi koalisi.

Sekretaris DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Cirebon Sanudi mengatakan, rekomendasi balon bupati dan wabup diperkirakan muncul setelah 20 Juni 2013. “Mungkin di menit-menit terakhir, karena kami masih membaca situasi yang ada dan menakar kekuatan bakal calon yang akan kami usung,” ujarnya.

Menurut Sanudi, saat ini Demokrat sudah mengantongi empat nama untuk balon bupati dan dua nama untuk balon wabup yang telah mendaftarkan diri. Dua nama balon bupati yang dimiliki PD saat ini adalah anggota DPR RI Nurul Qomar dan Ketua DPC PD, Agus Effendi.

Meski demikian, Sanudi menegaskan, PD masih terus mendalami hasil survei. Pasalnya, dengan jumlah kursi yang kurang memadai untuk maju sendiri, PD harus berkoalisi minimal dengan partpol non parlemen. “Kalau di menit akhir survei menunjukan balon kami cukup kuat, kami akan tetap maju untuk E-1 dan berkoalisi dengan parpol besar yang mau mengusung E-2 atau parpol non parlemen. Namun jika kurang kuat, bisa saja kami berkoalisi dengan parpol besar dengan hanya mengusung E-2,” ujar Sanudi. (A-178/A_88)***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.