Penyaluran Bantuan Alat Kontrasepsi di Kab. Bekasi tidak Merata

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).-Penyaluran bantuan alat kontrasepsi di Kabupaten Bekasi tidak merata. Masih ada puskesmas yang belum menerima bantuan alat kontrasepsi yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

Hal tersebut diketahui saat pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat penyimpanan alat kontrasepsi dan beberapa puskesmas di Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi D, Wardja Miharja didampingi anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Hasan Bisri mengatakan, dari hasil sidak masih ada puskesmas yang belum menerima perlengkapan alat kontrasepsi. Padahal, Pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk perlengkapan tersebut.

"Kami sangat menyayangkan kalau masih ada puskesmas yang belum menerima alat dan perlengkapan kontrasepsi. Padahal, saat kami melakukan sidak ke gudang penyimpanan alat kontrasepsi di gudang Panwaslu (panitia pengawas Pemilu, red) Kabupaten Bekasi, masih ada perlengkapan dan alat kontrasepsi. Ini yang akan kita pertanyakan ke instansi terkait," ungkap Wardja seusai melakukan sidak ke Puskesmas Cikarang, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/6/2013).

Diungkapkan seorang anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Hasan Bisri, pihaknya akan segera memanggil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bekasi, untuk meminta klarifikasi terkait tidak meratanya pendistribusian alat dan perlengkapan kontrasepsi itu.

"Kami akan segera jadwalkan pemanggilan Kepala BPPKB Kabupaten Bekasi untuk meminta klarifikasi masalah ini. Seharusnya, hal seperti ini tidak perlu terjadi," kata Hasan.

Belum diterimanya perlengkapan kontrasepsi tersebut, dibenarkan pula Kepala Puskesmas Cikarang, Arda Yunita.

Dalam kesempatan itu, Arda menuturkan, selama ini pihaknya belum pernah menerima bantuan perlengkapan alat kontrasepsi dari BPPKB Kabupaten Bekasi. Meski demikian, selama ini untuk menunjang sosialisasi alat kontrasepsi dia peroleh dari bantuan pemerintah pusat melalui BKKBN.

"Kami belum pernah menerima bantuan perlengkapan dan alat kontrasepsi secara langsung dari BPPKB Kabupaten Bekasi. Kalaupun ada, kami peroleh dari UPT (unit pelayanan teknis, red) BPPKB di kecamatan. Perlengkapan yang kami terma pun berupa konseling kit bukan IUD kit," katanya. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Puluhan pedagang daging sapi di Pasar Induk Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Minggu (2/8/2015) melakukan mogok berjualan. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk menstabilkan harga daging sapi.

Ali Surahman Daftarkan Gugatan Pra-peradilan

JAWA BARAT
CHEFY Pamungkas (duduk) Pengacara Ali Surahman tersangka dugaan korupsi PT Sang Hyang Sri, sedang menyerahkan berkas perkara pra peradilan terhadap Kejaksaan Negeri Majalengka ke Pengadilan Negeri Majalengka, Senin (3/8/2015).*

MAJALENGKA,(PRLM).- Tersangka korupsi dana CSR PT Sanghiang Seri, Ali Surahman melalui pengacaranya Chefy Pamungkas datangi Kantor Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, Senin (3/8/2015).

Warga Kompleks Translok Batu Sipat Mandiri Krisis Air Bersih

JAWA BARAT
Warga Kompleks Translok Batu Sipat Mandiri Krisis Air Bersih

KUNINGAN, (PRLM).-Ratusan kepala keluarga warga kompleks permukiman transmigrasi lokal di Dusun Batu Sipat Mandiri, Desa Mekarjaya, Kabupaten Kuningan, pada musim kemarau ini kembali dilanda masalah kekurangan air bersih.

PNS Dituntut Netral

JAWA BARAT

INDRAMAYU, (PRLM).-Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bachtiar mengimbau seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu agar menjunjung profesionalitas dan netralitas.