Penyaluran Bantuan Alat Kontrasepsi di Kab. Bekasi tidak Merata

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).-Penyaluran bantuan alat kontrasepsi di Kabupaten Bekasi tidak merata. Masih ada puskesmas yang belum menerima bantuan alat kontrasepsi yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

Hal tersebut diketahui saat pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat penyimpanan alat kontrasepsi dan beberapa puskesmas di Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi D, Wardja Miharja didampingi anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Hasan Bisri mengatakan, dari hasil sidak masih ada puskesmas yang belum menerima perlengkapan alat kontrasepsi. Padahal, Pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk perlengkapan tersebut.

"Kami sangat menyayangkan kalau masih ada puskesmas yang belum menerima alat dan perlengkapan kontrasepsi. Padahal, saat kami melakukan sidak ke gudang penyimpanan alat kontrasepsi di gudang Panwaslu (panitia pengawas Pemilu, red) Kabupaten Bekasi, masih ada perlengkapan dan alat kontrasepsi. Ini yang akan kita pertanyakan ke instansi terkait," ungkap Wardja seusai melakukan sidak ke Puskesmas Cikarang, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/6/2013).

Diungkapkan seorang anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Hasan Bisri, pihaknya akan segera memanggil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bekasi, untuk meminta klarifikasi terkait tidak meratanya pendistribusian alat dan perlengkapan kontrasepsi itu.

"Kami akan segera jadwalkan pemanggilan Kepala BPPKB Kabupaten Bekasi untuk meminta klarifikasi masalah ini. Seharusnya, hal seperti ini tidak perlu terjadi," kata Hasan.

Belum diterimanya perlengkapan kontrasepsi tersebut, dibenarkan pula Kepala Puskesmas Cikarang, Arda Yunita.

Dalam kesempatan itu, Arda menuturkan, selama ini pihaknya belum pernah menerima bantuan perlengkapan alat kontrasepsi dari BPPKB Kabupaten Bekasi. Meski demikian, selama ini untuk menunjang sosialisasi alat kontrasepsi dia peroleh dari bantuan pemerintah pusat melalui BKKBN.

"Kami belum pernah menerima bantuan perlengkapan dan alat kontrasepsi secara langsung dari BPPKB Kabupaten Bekasi. Kalaupun ada, kami peroleh dari UPT (unit pelayanan teknis, red) BPPKB di kecamatan. Perlengkapan yang kami terma pun berupa konseling kit bukan IUD kit," katanya. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Antisipasi Rentenir, Dinas Koperasi Lakukan Penyuluhan

JAWA BARAT
KEPALA Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kab. Cianjur, Ridwan Ulyasin tengah memberikan pengarahan kepada para Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-UMK

CIANJUR, (PRLM).- Untuk menekan terjadinya praktik rentenir berkedok koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Cianjur mengerahkan sejumlah petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) untuk memberikan pemahaman tentang berkoperasi yang benar.

Paguyuban Muslim Sunda Tolak Kehadiran Dedi Mulyadi

JAWA BARAT
MASSA dari Paguyuban Muslim Sunda (PMS) Depok menolak kehadiran Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang akan menjadi pembicara seminar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Rabu (13/1/2016).*

DEPOK, (PRLM).- Massa dari Paguyuban Muslim Sunda (PMS) Depok menolak kehadiran Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang akan menjadi pembicara seminar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Rabu (13/1/2016).

Kades di Garut Minta Perlindungan Hukum

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Merasa banyak intimidasi dari beberapa pihak seperti oknum wartawan, LSM dan aparat pasca turunnya Dana Desa, 270 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Garut yang tergabung dalam Apdesi meminta perlindungan hukum dengan mengadu ke DPRD Kabupaten Garut.

Presiden Persingkat Kunjungan Kerja di Cirebon

JAWA BARAT

CIREBON,(PRLM).- Terjadinya sejumlah ledakan bom dan penembakan di Jakarta, membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempersingkat kunjungan kerjanya di Cirebon, Kamis (14/1/2016).