Diakui Humas PN

Timpang, Tunjangan Antara Panitera Pengganti dengan Hakim

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).– Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung telah mengupayakan tuntutan panitera pengganti (PP) terkait kenaikan tunjangan jabatan. Selama enam tahun terakhir, tunjangan bagi PP di PN Klas 1A Bandung masih Rp 375 ribu per bulan. Sementara "rekan kerja" PP dalam ruang sidang yaitu hakim, tunjangannya 50 kali lipat lebih besar.

Kepala Humas PN Klas 1A Bandung Djoko Indiarto mengakui jika saat ini ada kesenjangan penghasilan antara hakim dan panitera. "Dulu memang jaraknya tidak terlalu jauh dan wajar. Kalau saat ini kami akui memang jaraknya itu jauh," ucapnya.

Namun dia telah telah memperjuangkan kenaikan tunjangan PP itu hingga pemerintah pusat. "Kami perjuangkan mulai dari Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung hingga ke Komisi Yudisial," katanya, Senin (3/6/2013) kepada wartawan, di PN Klas 1A Bandung, Jln. LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Djoko juga menuturkan jika dia sudah menerima jawaban dari pemerintah pusat terkait tuntutan kenaikan tunjangan PP itu. "Sudah ada respons dari pusat. Mudah-mudahan bisa cepat keputusannya. Nah, nanti yang naik itu entah remunerasinya atau tunjangannya. Yang jelas take home pay-nya pasti meningkat," ucapnya. (A-128/A_88)***

Baca Juga

Rumah Rusak Akibat GBLA Belum Terima Ganti Rugi

BANDUNG RAYA
Rumah Rusak Akibat GBLA Belum Terima Ganti Rugi

Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan dengan Hukum

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).-Sebanyak sepuluh ribu anak saat ini berhadapan dengan hukum. Mereka kebanyakan tersangkut kasus narkoba, kesusilaan dan perkelahian.

Suhu Bandung Akhir-akhir Ini Lebih Dingin, Sempat 16 Derajat Celsius

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Temperatur udara pada pagi hari di Kota Bandung dalam beberapa waktu terakhir ini terasa menusuk tulang. Dilihat berdasarkan data harian termasuk katagori dingin karena berada di bawah suhu rata-rata minimum Kota Bandung.

Pelaku Penggelapan Pajak Divonis Kurungan 3 Tahun Lebih

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Terdakwa penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DS,divonis Pengadilan Negeri Bandung dengan ganjaran hukuman kurungan 3 tahun 4 bulan, dan denda Rp 11,9 miliar, Kamis (6/8/2015).