SOPD DOB Pangandaran Dapat Segera Dibentuk

PANGANDARAN, (PRLM).- Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, kini sudah ada di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam waktu dekat ini, Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy akan menghadap ke menteri.

“Saya sudah dapat telefon dari Menpan secara langsung. Beliau mengatakan kalau sudah ada di menteri, dan dia mengundang kita untuk hadir di Kemenpan,” ujar Endjang Kamis (30/5/2013).

Endjang menjelaskan, ucapan Menpan tersebut adalah sinyal bagus untuk SOPD dapat segera dibentuk. Pasalnya, hingga kini dirinya dan pemerintahan belum dapat maksimal bekerja.

Alasan lain Menpan mengundang dirinya ke Jakarta dalam waktu dekat ini adalah untuk membicarakan tindak lanjut dari SOPD tersebut. “Beliau pun berkata alasan mengundang agar cepat dibahas dan rampung SOPD-nya,” ujarnya.

Namun demikian, untuk waktunya Endjang mengaku belum ditentukan oleh Menpan. Besar harapan, pertemuan itu dapat segera dilakukan. Dan, dirinya bersyukur untuk surat ajuan SOPD sudah ada di Menpan.

Dari surat ajuan tersebut, informasi yang diperoleh sudah dapat dipastikan ada tujuh dinas nantinya di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, pada pengajuan awal yaitu ada delapan dinas. “Ya, jadinya tujuh dinas. Satu dinas digabungkan ke asisten perekonomian dan pembangunan. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kecil Menengah,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, dengan demikian nantinya Pemerintahan Kabupaten Pangandaran akan ada tujuh dinas, satu Sekertariat Daaerah (Setda), dan satu Sekertariat Dewan (Setwan).

Untuk formasi jabatannya, di Setda akan ada dua asisten. Yaitu Asiten Pemerintahan, dan Administrasi (Asisten I). Asisten I membawahi empat bagian. Yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi. Lalu Bagian Kepegawaian, dan Bagian Umum.

Selanjutnya Asisten II membawahi tiga bagian. Yaitu Bagian Perekonomian, bagian Pembangunan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Berikutnya untuk dinas, ada tujuh. Di antaranya Dinas Pendidkan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigarasi. “Kemudian Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Lalu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan. Dan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” jelasnya.

Untuk lembaga teknis daerah, Endjang mengatakan akan ada empat. Yaitu Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana. Dan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Pemerintahan Desa. (A-195/A-147)***

Baca Juga

Belum Ada Museum Sejarah di Depok

DEPOK, (PR).- Peringatan hari pahlawan 10 November 2016 digelar oleh berbagai instansi dan Pemerintah Kota Depok. Ironisnya, hingga kini Depok belum memiliki museum sejarah.

UMK Tahun 2017 Ciamis Naik 8,25 Persen

CIAMIS, (PR).- Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis menetapkan Upah Minimum Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar Rp 1.475.792, naik 8,25 persen dari sebelumnya yaitu Rp 1.363.319. Hasil penetapan tersebut pada Senin 14 November 2016 akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Ciamis.

Terserang Hama, Panen Ubi Jalar Anjlok

MAJALENGKA,(PR).- Hasil panen ubi jalar di wilayah Majalengka anjlok hingga hampir setengah dari biasanya karena ubi diserang hama hitam yang belum diketahui jenis penyakitnya. Namun, rusaknya ubi diduga akibat curah hujan yang terlalu tinggi.

Insentif Linmas Kota Banjar Akan Naik 50 Persen

BANJAR, (PR).- Pemerintah Kota Banjar berencana menaikkan insentif bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banjar yang selama ini di bawah binaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).