Kadisdik Purbalingga Iskhak Diperiksa Kejari

PURBALINGGA, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Iskhak diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sebagai tersangka Jumat (31/5). Terkait dugaan pungutan 5 persen terhadap sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012.

Selain Iskhak, Kejari Purbalingga juga menetapkan tiga tersangka lain, mereka itu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dindik Kecamatan Bobotsari, Suprapto Kepala UPT Kecamatan Bukateja, Mugi Raharjo dan Kepala UPT Kecamatan Purbalingga, Sahlan.

Iskhak datang untuk pemeriksaan usai salat Jumat, sebelumnya ada spekulasi dia tidak datang karena ke Semarang. Dia didampingi penasehat hukum dari tim advokasi PGRI Jateng.

"Sejak Kamis saya di Semarang meminta petunjuk PGRI Jateng terkait pemanggilan pemeriksaan Kejaksaan dengan status tersangka," katanya sebelum menghadap tim penyidik kejaksaan Jumat.

Iskhak mengakui kaget dengan pemeriksaan sebagai tersangka, Sebab sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi sekalipun.

Kendati demikian Kasi Pidana Khusus Kejari Purbalingga, Wawan Kustiawan menjelaskan Pihaknya sudah memeriksa 100 orang, mereka adalah kepala sekolah penerima DAK, Kepala UPTD dan Kadindik.

Tim Penyidik sudah menyita barang bukti berupa dokumen dan uang. Kejari menjerat mereka dengan
Pasal 12 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) huruf E dan F. Mereka terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Selain kasus dugaan korupsi yang menjeratnya, Iskhak juga menjadi tersangka kasus pemalsuan tanda tangan yang sedang di tangani Polres Purbalingga. (A-99/A-26).***

Baca Juga

Penerbangan Imlek, tak Ada Toleransi Kesalahan

JAKARTA, (PR).- Para operator penerbangan diingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan keselamatan terkait liburan Tahun Baru Imlek. Dengan demikian, pihak maskapai dapat lebih siah dalam memberi pelayanan kepada penumpang dan mampu menekan penyimpangan dan pelanggaran sekecil apapun.

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

JPU Tuntut Pencabutan Hak Politik Irman Gusman dan 7 Tahun Bui

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik karena dinilai terbukti menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya.