Bappeda Cianjur Tolak Pembangunan Pabrik Garmen

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Persiapan pembangunan pabrik garmen seluar 2,8 hektare di Kampung Palawija, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur masih berjalan, padahal pengusaha belum mengantongi izin. Bahkan pengusa sudah membangun jembatan sementara untuk perlintasan alat berat dan truk pengangkut tanah.

"Kami sudah memberikan surat penolakan pemberian izin saat pihak pabrik meminta surat rekomendasi untuk pembangunan pabrik. Dalam surat pengajuannya, atas nama PT Golden Fox yang bergerak di bidang garmen dan akan dibangun diatas tanah seluas 5 hektare, namun yang baru dibeli saat ini baru 2,8 hektare," ucap Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Cianjur, Yus Rustiadi saat ditemui di kantornya.

Yus mengatakan mustahil akan diberikan izin pembangunan jika dibangun di atas lahan sawah irigasi. Apalagi, setelah dicek di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Cianjur, lahan tersebut adalah lahan sawah yang berada pada irigrasi primer.

"Semua areal persawahan yang berada diirigasi primer masuk dalam lahan pertanian abadi yang tidak boleh ada alih fungsi. Kami sudah sarankan pada pihak perusahaan untuk berganti lahan, namun tetap tidak mau dan masih memaksa agar kami memberikan ijin. Kami juga sudah angkat tangan dan tak akan memberikan ijin. Rencananya besok Satpol PP akan melakukan pengentian paksa kegiatan tersebut," katanya.

Apalagi, kata Yus, saluran irigasi primer berada dibawah tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi, tidak akan mungkin untuk dikeluarkan ijin. "Ada sedikitnya 21.500 hektare yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau lahan abadi pertanian. Meskipun ada jual beli lahan sawah namun tidak boleh adanya alih fungsi lahan," ucapnya.

Lebih lanjut Yus menuturkan ada 17 kecamatan yang areal persawahannya masuk dalam lahan abadi pertanian, termasuk Ciranjang. "Tidak semua wilayah Ciranjang kami tetapkan lahan abadi pertanian. Namun, bagi sawah yang berada pada irigasi teknis, apalagi irigasi primer sudah apasti tidak boleh alih fungsi lahan," ucapnya.

Seandainya tetap dipaksakan pembangunannny, kata Yus, hal tersebut melanggar peraturan dan dipastikan tidak ada ijinnya. "Satpol PP sudah siap bertindak. Semua dinas terkait sudah memberikan laporan kepada bupati jika rencana pembangunan pabrik tersebut menyalahi aturan dan RTRW Cianjur. Bupati juga sudah memberikan perintah bagi bangunan yang dibangun tidak sesuai RTRW tidak akan diberi ijin," ujarnya.

Kasatpol PP Cianjur, Tohari mengatakan beberapa personil siap untuk melakukan penghentian paksa besok, Jumat (31/5/2013) jika pihak perusahaan tetap melakukan kegiatan pembanguanan. "Kami akan bongkar jembatan semi permanen yang mereka bangun untuk lalu lintas alat berat yang digunakan untuk persiapan lahan pembangunan pabrik," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur, Endang Suhendar saat dikonfirmasi "PRLM" di kantornya mengatakan kegiatan persiapan lahan ataupun pembangunan pabrik tersebut belum mendapat izin.

Endang mengatakan izin peruntukan lahan dari sawah irigasi teknis bukan pada kewenangan Pemkab Cianjur. Jika memang akan dibangun pabrik, maka perizinan harus melalui rekomendasi Gubernur Jawa Barat. "Saat itu memang ada yang datang hanya untuk mendaftarkan investasinya. Namun setelah kami tahu pembangunan pabrik akan dilakukan di areal sawah irigasi teknis maka kami menolak dan kami meminta agar meminta rekomendasi dari gubernur dulu," katanya. (A-186/A-147)***

Baca Juga

Sidang Yance

Massa dari Indramayu Penuhi PN Bandung

JAWA BARAT
MASSA pendukung Yance yang datang dari Indramayu memadati halaman Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin(1/6/2015).*

BANDUNG, (PRLM). - Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang putusan terhadap mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Batubara Sumuradem, Senin (1/6/2015).

Wabup Sumedang tak Laporkan Kegiatan Pemerintahan ke Bupati

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- Meski Wakil Bupati Sumedang H. Eka Setiawan kini melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Sumedang H. Ade Irawan, dalam Undang-Undang No.

Rumah Pendamping PKH Distroni Maling

JAWA BARAT

CIANJUR,(PRLM).- Rumah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nia Sugiantara (41) di Kampung Sukawening RT 05/RW 04 Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Rabu (3/6/2015) disatroni maling.

Desa Siap Menyelesaikan APBDes Sesuai Jadwal

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Sejumlah desa di Kabupaten Subang menyatakan kesiapannya menyelesaikan revisi APBDes sesuai waktu yang telah ditentukan Pemkab Subang. Mereka mengatakan tak mengalami kesulitan merevisi APBDes sekaligus menentukan program sesuai skala prioritas.