Bappeda Cianjur Tolak Pembangunan Pabrik Garmen

CIANJUR, (PRLM).- Persiapan pembangunan pabrik garmen seluar 2,8 hektare di Kampung Palawija, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur masih berjalan, padahal pengusaha belum mengantongi izin. Bahkan pengusa sudah membangun jembatan sementara untuk perlintasan alat berat dan truk pengangkut tanah.

"Kami sudah memberikan surat penolakan pemberian izin saat pihak pabrik meminta surat rekomendasi untuk pembangunan pabrik. Dalam surat pengajuannya, atas nama PT Golden Fox yang bergerak di bidang garmen dan akan dibangun diatas tanah seluas 5 hektare, namun yang baru dibeli saat ini baru 2,8 hektare," ucap Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Cianjur, Yus Rustiadi saat ditemui di kantornya.

Yus mengatakan mustahil akan diberikan izin pembangunan jika dibangun di atas lahan sawah irigasi. Apalagi, setelah dicek di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Cianjur, lahan tersebut adalah lahan sawah yang berada pada irigrasi primer.

"Semua areal persawahan yang berada diirigasi primer masuk dalam lahan pertanian abadi yang tidak boleh ada alih fungsi. Kami sudah sarankan pada pihak perusahaan untuk berganti lahan, namun tetap tidak mau dan masih memaksa agar kami memberikan ijin. Kami juga sudah angkat tangan dan tak akan memberikan ijin. Rencananya besok Satpol PP akan melakukan pengentian paksa kegiatan tersebut," katanya.

Apalagi, kata Yus, saluran irigasi primer berada dibawah tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi, tidak akan mungkin untuk dikeluarkan ijin. "Ada sedikitnya 21.500 hektare yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau lahan abadi pertanian. Meskipun ada jual beli lahan sawah namun tidak boleh adanya alih fungsi lahan," ucapnya.

Lebih lanjut Yus menuturkan ada 17 kecamatan yang areal persawahannya masuk dalam lahan abadi pertanian, termasuk Ciranjang. "Tidak semua wilayah Ciranjang kami tetapkan lahan abadi pertanian. Namun, bagi sawah yang berada pada irigasi teknis, apalagi irigasi primer sudah apasti tidak boleh alih fungsi lahan," ucapnya.

Seandainya tetap dipaksakan pembangunannny, kata Yus, hal tersebut melanggar peraturan dan dipastikan tidak ada ijinnya. "Satpol PP sudah siap bertindak. Semua dinas terkait sudah memberikan laporan kepada bupati jika rencana pembangunan pabrik tersebut menyalahi aturan dan RTRW Cianjur. Bupati juga sudah memberikan perintah bagi bangunan yang dibangun tidak sesuai RTRW tidak akan diberi ijin," ujarnya.

Kasatpol PP Cianjur, Tohari mengatakan beberapa personil siap untuk melakukan penghentian paksa besok, Jumat (31/5/2013) jika pihak perusahaan tetap melakukan kegiatan pembanguanan. "Kami akan bongkar jembatan semi permanen yang mereka bangun untuk lalu lintas alat berat yang digunakan untuk persiapan lahan pembangunan pabrik," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur, Endang Suhendar saat dikonfirmasi "PRLM" di kantornya mengatakan kegiatan persiapan lahan ataupun pembangunan pabrik tersebut belum mendapat izin.

Endang mengatakan izin peruntukan lahan dari sawah irigasi teknis bukan pada kewenangan Pemkab Cianjur. Jika memang akan dibangun pabrik, maka perizinan harus melalui rekomendasi Gubernur Jawa Barat. "Saat itu memang ada yang datang hanya untuk mendaftarkan investasinya. Namun setelah kami tahu pembangunan pabrik akan dilakukan di areal sawah irigasi teknis maka kami menolak dan kami meminta agar meminta rekomendasi dari gubernur dulu," katanya. (A-186/A-147)***

Baca Juga

PEKERJA menunkan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang kosong di salah satu agen gas "Subur Abadi" Jln. Emong, Kota Bandung, Rabu (27/9/12). Rencana PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram (kg) atau nonsubsidi untuk mengura

Elpiji Bersubsidi Haram untuk ASN

KUNINGAN, (PR).- Pengusaha pangkalan elpiji 3 kg di Kabupaten Kuningan diingatkan untuk tidak lagi menjual elpiji bersubsidi kepada aparatur sipil negara (ASN).

Akankah Kasus Setya Novanto Pengaruhi Pilgub Jabar?

JAKARTA, (PR).- Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Muradi menilai gonjang ganjing yang terjadi di Partai Golkar terkait menguatnya dugaan keterlibatan Setya Novanto pada korupsi E-KTP bisa memberi imbas tidak langsung pada peta