BLSM dari Pemerintah Dinilai Tidak Mendidik

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sirajuddin (Din) Syamsuddin menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin kurang mendidik. Bahkan, menurut Din Syamsuddin, panggilan akrab Sirajuddin Syamsuddin, BLSM berpotensi besar untuk diselewengkan.

“Pendekatan BLSM melalui santunan seperti ini kurang mendidik. Hal itu diibaratkan pemerintah hanya memberikan ikan bukan kail untuk memancing. Bantuan ini sebenarnya bisa digunakan berupa program yang bersifat padat karya. Dan itu lebih baik,” ucap Din seusai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Keadialan dan Persatuan (PKP) Indonesia di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).

Din mengungkapkan, BLSM yang akan diberikan pemerintah ini lebih bersifat kepada kepentingan politik menjelang pemilihan umum 2014. Sebab, yang lebih diuntungkan adalah partai pemerintah dibandingkan masyarakat miskin.

“Partai pemerintah ingin mendapatkan respon cepat dari masyarakat miskin yang seolah-olah mereka telah berjasa memberikan bantuan tunai. Ini akan berbeda kalau bantuan bersifat program padat karya. Jadi, dengan adanya BLSM diharapkan ada balas budi dan jasa dari masyarakat langsung menjelang pemilu,” katanya. (A-194/A-26).***

Baca Juga

122 Peserta Ikuti Pendidikan Dasar Wanadri 2016

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 122 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti Pendidikan Dasar Wanadri 2016 yang akan berlangsung selama sebulan ke depan. Rangkaian kegiatan tersebut secara resmi dibuka dengan upacara di halaman Gedung Sate Kota Bandung, Sabtu 30 Juli 2016.

Melukis di Atas Kanvas, Jokowi Pilih Warna Merah dan Kuning

JAKARTA, (PR).- Presiden Jokowi Widodo mencoba melukiskan kata "Seni" dalam acara Peresmian Pembukaan Pameran Seni Rupa Koleksi Istana Kepresidenan RI di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.

REVOLVER  Colt .45 yang pernah dimiliki Jenderal George S. Patton terjual seharga US$ 75.000 pada lelang di Los Angeles.*

Ecosoc: Pemerintah Gunakan Nyawa Manusia Untuk Dinilai Tegas

JAKARTA, (PR).- Eksekusi mati yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak masa kepemimpinannya dinilai sejumlah aktivis bukan langkah yang tepat. Aktivis HAM dari Ecosoc Rights, Sri Palupi bahkan menyatakan apa yang dilakukan pemerintah hanya pencitraan.