BLSM dari Pemerintah Dinilai Tidak Mendidik

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sirajuddin (Din) Syamsuddin menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin kurang mendidik. Bahkan, menurut Din Syamsuddin, panggilan akrab Sirajuddin Syamsuddin, BLSM berpotensi besar untuk diselewengkan.

“Pendekatan BLSM melalui santunan seperti ini kurang mendidik. Hal itu diibaratkan pemerintah hanya memberikan ikan bukan kail untuk memancing. Bantuan ini sebenarnya bisa digunakan berupa program yang bersifat padat karya. Dan itu lebih baik,” ucap Din seusai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Keadialan dan Persatuan (PKP) Indonesia di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).

Din mengungkapkan, BLSM yang akan diberikan pemerintah ini lebih bersifat kepada kepentingan politik menjelang pemilihan umum 2014. Sebab, yang lebih diuntungkan adalah partai pemerintah dibandingkan masyarakat miskin.

“Partai pemerintah ingin mendapatkan respon cepat dari masyarakat miskin yang seolah-olah mereka telah berjasa memberikan bantuan tunai. Ini akan berbeda kalau bantuan bersifat program padat karya. Jadi, dengan adanya BLSM diharapkan ada balas budi dan jasa dari masyarakat langsung menjelang pemilu,” katanya. (A-194/A-26).***

Baca Juga

Gunung Bromo Keluarkan Asap Tebal

JAKARTA, (PR).- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, akivitas vulkanik Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi. Asap tebal putih kelabu kecokelatan keluar dari kawah gunungapi itu.

Penangkapan Putu Terkait Rencana Proyek Jalan

JAKARTA, (PR).- Penangkapan anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (28/6/2016) malam diduga kuat berhubungan dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

Setjen DPR Terima LHP BPK 2015, WTP ke-8 Kali

JAKARTA, (PR).- Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2015. Ia mengatakan bahwa ini adalah ke delapan kalinya Sekretariat Jenderal DPR mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Dishub Siapkan Tujuh Titik Jalur Alternatif untuk Wisata Lebaran

YOGYAKARTA,(PR).- Sebanyak tujuh titik ruas jalur alternatif dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul. Tujuh titik jalur alternatif yang dipersiapkan ini ditujukan untuk kelancaran arus balik dan mudik selama Lebaran tahun 2016 ini.