BLSM dari Pemerintah Dinilai Tidak Mendidik

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sirajuddin (Din) Syamsuddin menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin kurang mendidik. Bahkan, menurut Din Syamsuddin, panggilan akrab Sirajuddin Syamsuddin, BLSM berpotensi besar untuk diselewengkan.

“Pendekatan BLSM melalui santunan seperti ini kurang mendidik. Hal itu diibaratkan pemerintah hanya memberikan ikan bukan kail untuk memancing. Bantuan ini sebenarnya bisa digunakan berupa program yang bersifat padat karya. Dan itu lebih baik,” ucap Din seusai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Keadialan dan Persatuan (PKP) Indonesia di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).

Din mengungkapkan, BLSM yang akan diberikan pemerintah ini lebih bersifat kepada kepentingan politik menjelang pemilihan umum 2014. Sebab, yang lebih diuntungkan adalah partai pemerintah dibandingkan masyarakat miskin.

“Partai pemerintah ingin mendapatkan respon cepat dari masyarakat miskin yang seolah-olah mereka telah berjasa memberikan bantuan tunai. Ini akan berbeda kalau bantuan bersifat program padat karya. Jadi, dengan adanya BLSM diharapkan ada balas budi dan jasa dari masyarakat langsung menjelang pemilu,” katanya. (A-194/A-26).***

Baca Juga

Konferensi Asia Afrika 2015

Tayangan Streaming Peringatan KAA di Laman AACC2015

NASIONAL

BANDUNG, (PRLM).- Laman peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika menyediakan tayangan video streaming yang bisa diakses lewat http://www.aacc2015.id/?p=live

Bekas Ketua BPK Hadi Poernomo Dicecar 10 Pertanyaan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dicecar 10 pertanyaan terkait dugaan korupsi permohonan keberatan pajak BCA. Namun, Hadi enggan membeberkan materi pemeriksaan perkara rasuah tersebut.

Uang Hasil Penipuan Oknum Polisi Polda Papua Berupa Aset

NASIONAL

TASIKMALAYA, (PRLM).- Uang hasil penipuan sebesar 12 miliar oleh pelaku Briptu Eric sebagian besar berupa aset yang ada di Papua.

Eksekusi Mati

Rakyat Setuju Hukum Mati Bagi Pengedar Narkoba

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati gelombang kedua. Walau ada penolakan, namun mayoritas rakyat Indonesia atau sebanyak 86 persen ternyata setuju dan mendukung menghukum mati pengedar narkoba.