Hasil Audit Lanjutan Hambalang II Bisa Mengagetkan

JAKARTA, (PRLM).- Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dugaan penyimpangan atau anomali dalam penggunaan anggaran pada kasus pembangunan pusat sarana olah raga Hambalang, Bogor. Temuan pada audit bertajuk Hambalang II itu didapat dari perkembangan lanjutan pemeriksaan BPK terkait permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus Hambalang.

“Ada lanjutan Hambalang I. Khususnya ada (kaitan dengan) anggaran. Dalam anggaran ini, banyak hal-hal yang anomali. Yang nantinya teman-teman mendapatkan hal-hal yang benar-benar temuan kita yang anomali, yang di luar dugaan kita semuanya,” kata Ketua BPK Hadi Utomo, dalam konferensi pers terkait perkembangan audit Hambalang II, di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Hadi menjelaskan, perbedaan audit Hambalang I dengan Hambalang II menunjukkan adanya perkembangan. Yang terbaru dari audit Hambalang II itu yakni BPK sudah memasuki tahap penghitungan kerugian negara. Dari hasil penghitungan kerugian negara, BPK menemukan adanya penyimpangan dalam anggaran Hambalang itu. Anomali baru itu dinilai cukup untuk terus ditelusuri kebenarannya.

“Anomali hal baru. Yang tentunya sangat dalam sekali hanya belum saatnya untuk BPK karena ada kode etik. Kalau anomali-anomali, nanti saudara kalau ketahuan, akan kaget. Tapi belum saatnya (dipublikasikan). Auditor ada kode etik. Kita belum bisa,” katanya.

Hingga saat ini, BPK telah memeriksa hampir 100 orang untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan itu dilakukan kepada pejabat pemerintahan, anggota DPR, hingga pengusaha.

“Pemeriksaan saksi-saksi atau berita acara pemeriksaan keterangan, sampai hari ini telah mencapai sekitar 83. Terdiri dari eksekutif, legislatif, pengusaha, dan lain-lainnya. Tetapi detailnya kami belum boleh memberikan,” tutur Hadi.

Hadi menuturkan, BPK belum dapat mempublikasikan hasil sementara perkembangan audit Hambalang tersebut. Secara prosedural, BPK baru dapat mengemukakan secara detil jika hasil pemeriksaan telah rampung dan diterima oleh DPR. (A-196/A-88)***

Baca Juga

Patrialis Harus Jadi Hakim Terakhir yang Berkasus Suap

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017 menyebutkan Operasi Tangkap Tangan salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu musibah besar bagi bangsa.

Penerbangan Imlek, tak Ada Toleransi Kesalahan

JAKARTA, (PR).- Para operator penerbangan diingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan keselamatan terkait liburan Tahun Baru Imlek. Dengan demikian, pihak maskapai dapat lebih siah dalam memberi pelayanan kepada penumpang dan mampu menekan penyimpangan dan pelanggaran sekecil apapun.

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

JPU Tuntut Pencabutan Hak Politik Irman Gusman dan 7 Tahun Bui

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik karena dinilai terbukti menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya.