Hasil Audit Lanjutan Hambalang II Bisa Mengagetkan

JAKARTA, (PRLM).- Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dugaan penyimpangan atau anomali dalam penggunaan anggaran pada kasus pembangunan pusat sarana olah raga Hambalang, Bogor. Temuan pada audit bertajuk Hambalang II itu didapat dari perkembangan lanjutan pemeriksaan BPK terkait permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus Hambalang.

“Ada lanjutan Hambalang I. Khususnya ada (kaitan dengan) anggaran. Dalam anggaran ini, banyak hal-hal yang anomali. Yang nantinya teman-teman mendapatkan hal-hal yang benar-benar temuan kita yang anomali, yang di luar dugaan kita semuanya,” kata Ketua BPK Hadi Utomo, dalam konferensi pers terkait perkembangan audit Hambalang II, di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Hadi menjelaskan, perbedaan audit Hambalang I dengan Hambalang II menunjukkan adanya perkembangan. Yang terbaru dari audit Hambalang II itu yakni BPK sudah memasuki tahap penghitungan kerugian negara. Dari hasil penghitungan kerugian negara, BPK menemukan adanya penyimpangan dalam anggaran Hambalang itu. Anomali baru itu dinilai cukup untuk terus ditelusuri kebenarannya.

“Anomali hal baru. Yang tentunya sangat dalam sekali hanya belum saatnya untuk BPK karena ada kode etik. Kalau anomali-anomali, nanti saudara kalau ketahuan, akan kaget. Tapi belum saatnya (dipublikasikan). Auditor ada kode etik. Kita belum bisa,” katanya.

Hingga saat ini, BPK telah memeriksa hampir 100 orang untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan itu dilakukan kepada pejabat pemerintahan, anggota DPR, hingga pengusaha.

“Pemeriksaan saksi-saksi atau berita acara pemeriksaan keterangan, sampai hari ini telah mencapai sekitar 83. Terdiri dari eksekutif, legislatif, pengusaha, dan lain-lainnya. Tetapi detailnya kami belum boleh memberikan,” tutur Hadi.

Hadi menuturkan, BPK belum dapat mempublikasikan hasil sementara perkembangan audit Hambalang tersebut. Secara prosedural, BPK baru dapat mengemukakan secara detil jika hasil pemeriksaan telah rampung dan diterima oleh DPR. (A-196/A-88)***

Baca Juga

Cek Dana JHT Cukup Lewat BPJSTK Mobile

JAKARTA, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus mengupayakan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat segera terwujud. Hal itu antara lain dilakukan dengan hadirnya fitur baru pada aplikasi BPJSTK Mobile.

VAKSIN tidak dapat bekerja dengan baik tanpa tidur yang nyenyak, demikian hasil studi terbaru.*

Kasus Vaksin Palsu Bukti Kemenkes dan Badan POM Teledor

JAKARTA, (PR).- Terkuaknya kasus vaksin palsu merupakan hal yang sangat tragis. Pemalsuan yang berlangsung sampai 13 tahun itu menunjukkan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) terhadap industri farmasi lemah, bahkan teledor.

VAKSIN tidak dapat bekerja dengan baik tanpa tidur yang nyenyak, demikian hasil studi terbaru.*

Antisipasi Vaksin Palsu, Dinkes Lakukan Pendataan

YOGYAKARTA, (PR).- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pendataan asal vaksin yang digunakan di rumah sakit swasta maupun pemerintah, klinik, apotek maupun praktik dokter mandiri untuk mengantisipasi peredaran vaksin palsu.

Menteri Pertahanan Yakin Filipina Serius Bantu Selamatkan Sandera

JAKARTA, (PR).- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yakin pemerintah Filipina serius menangani 7 WNI Indonesia yang disandera kelompok bersenjata. Dalam penanganan 7 WNI ini, TNI masih memonitor dan belum sampai masuk ke wilayah Filipina.