Tingkatkan Kesejahteraan Buruh Pelabuhan

Mogok Nasional Jangan Stop Operasional Pelabuhan

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Federasi Buruh Transport Internasional (International Transport workers’ Federation/ITF) mengecam rencana mogok nasional buruh dengan menghentikan operasional bongkar muat di semua pelabuhan. Cara itu dinilai merugikan buruh pelabuhan itu sendiri, karena praktis tidak bekerja dan tidak mendapat penghasilan.

"Konflik PBM (perusahaan bongkar muat) dengan Pelindo harus diselesaikan secara kompromi, tanpa harus menghentikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kalau tidak tuntas juga, Kementerian Perhubungan harus segera turun tangan agar tidak semakin meruncing," kata Koodinator ITF di Indonesia, Hanafi Rustandi, di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Seperti diketahui, perusahaan bongkar muat akan melakukan aksi mogok sebagai protes atas kebijakan Menteri Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV yang dinilai akan mengancam eksistensi PBM. Para buruh pelabuhan akan mogok nasional pada 3 Juni 2013.

Berdasarkan UU Pelayaran, Pelindo sebagai operator pelabuhan akan memungut fee dalam setiap kegiatan bongkar muat yang dilakukan PBM. Besaran fee bervariasi karena ditetapkan oleh masing-masing Pelindo. Di Pelabuhan Tanjung Priok, PBM diwajibkan memberikan fee sekitar 40 persen dari ongkos bongkar muat. Sedang di Pelabuhan Belawan, Medan, dikenakan Rp 2.500 per ton untuk barang umum.

Hanafi mengecam ulah PBM yang melibatkan buruh pelabuhan untuk ikut memperjuangkan kepentingan pengusaha. "Buruh jangan dijadikan alat untuk memperjuangkan tuntutan pengusaha," tegasnya.

Ia menilai selama ini PBM banyak mendapat keuntungan dengan labour cost yang rendah, sehingga upah buruh pelabuhan sampai sekarang terendah di dunia. Karena itu, tidak masuk akal jika kebijakan Pelindo itu dianggap akan mengancam eksistensi atau memiskinkan PBM.

"Mungkin pendapatan perusahaan akan berkurang, tapi untuk soal ini mengapa mereka langsung teriak dan akan mengorbankan buruh pelabuhan," ujar Hanafi.

Upah buruh pelabuhan saat ini sekitar Rp 40.000/hari dan sebulan paling banyak bekerja selama 15 hari. Upah buruh di pelabuhan konvensional yang ditangani Pelindo sekitar Rp 2 juta. Jumlah gaji ini sangat jauh dibanding dengan upah buruh di Jakarta International Container Terminal (JICT) atau di Terminal Petikemas Koja yang dioperasikan Hutchinson yang mencapai Rp 5 juta sebulan.

Rendahnya upah ini akibat tidak transparannya biaya bongkar muat yang diterima PBM, sementara upah buruh yang diberikan lewat Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) sangat rendah. Mestinya, Koperasi TKBM dan Serikat Buruh Pelabuhan berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Tapi mereka malah ikut terkontaminasi, sehingga upah buruh pelabuhan tetap memprihatinkan.

Untuk itu, Hanafi mendesak PBM, Koperasi TKBM, dan Serikat Buruh Pelabuhan, segera melakukan keterbukaan, sehingga upah dan kesejahteraan buruh pelabuhan dapat ditingkatkan.

"Buruh menuntut adanya standarisasi upah di sektor bongkar muat. Idealnya upah di sektor transportasi, termasuk buruh pelabuhan, minimal Rp 3,4 juta sebulan," tandasnya. (A-78/A_88)***

Baca Juga

Tingkatkan Pendapatan Masyarakat, Mensos Ingin Contoh Eropa

EKONOMI
LAMONGAN,  (PRLM).-  Terkait program usaha peningkatan pendapatan masyarakat, Kementerian Sosial (Kemensos) ingin mencontoh negara Eropa.

10 LMDH di Kabupaten Pangandaran Dapat Sharing Kayu

EKONOMI

PARIGI, (PRLM).- Sepuluh Lembaga Masyarakat Desa Hutan dari 32 LMDH yang ada di Kabupaten Pangandaran mendapatkan bagi hasil kayu tebangan dari Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Kabupaten Ciamis sebesar Rp 304.305.519.

Bursa Kerja Bakal Serap 3.000 Pencari Kerja

EKONOMI

CIMAHI, (PRLM).-Sedikitnya 3.000 lowongan kerja tersedia pada Bursa Tenaga Kerja Pemprov Jabar yang digelar di Plaza Rakyat Pemkot Cimahi Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Rabu (10/6/2015).

Zimbabwe Bekukan Mata Uang Lokal, Pakai Dollar AS

EKONOMI

HARARE, (PRLM).- Pemerintah Zimbabwe memutuskan untuk menonaktifkan mata uang lokal dan pada saat bersamaan meresmikan sistem penggunan mata uang asing selama periode hiperinflasi.