Tingkatkan Kesejahteraan Buruh Pelabuhan

Mogok Nasional Jangan Stop Operasional Pelabuhan

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Federasi Buruh Transport Internasional (International Transport workers’ Federation/ITF) mengecam rencana mogok nasional buruh dengan menghentikan operasional bongkar muat di semua pelabuhan. Cara itu dinilai merugikan buruh pelabuhan itu sendiri, karena praktis tidak bekerja dan tidak mendapat penghasilan.

"Konflik PBM (perusahaan bongkar muat) dengan Pelindo harus diselesaikan secara kompromi, tanpa harus menghentikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kalau tidak tuntas juga, Kementerian Perhubungan harus segera turun tangan agar tidak semakin meruncing," kata Koodinator ITF di Indonesia, Hanafi Rustandi, di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Seperti diketahui, perusahaan bongkar muat akan melakukan aksi mogok sebagai protes atas kebijakan Menteri Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV yang dinilai akan mengancam eksistensi PBM. Para buruh pelabuhan akan mogok nasional pada 3 Juni 2013.

Berdasarkan UU Pelayaran, Pelindo sebagai operator pelabuhan akan memungut fee dalam setiap kegiatan bongkar muat yang dilakukan PBM. Besaran fee bervariasi karena ditetapkan oleh masing-masing Pelindo. Di Pelabuhan Tanjung Priok, PBM diwajibkan memberikan fee sekitar 40 persen dari ongkos bongkar muat. Sedang di Pelabuhan Belawan, Medan, dikenakan Rp 2.500 per ton untuk barang umum.

Hanafi mengecam ulah PBM yang melibatkan buruh pelabuhan untuk ikut memperjuangkan kepentingan pengusaha. "Buruh jangan dijadikan alat untuk memperjuangkan tuntutan pengusaha," tegasnya.

Ia menilai selama ini PBM banyak mendapat keuntungan dengan labour cost yang rendah, sehingga upah buruh pelabuhan sampai sekarang terendah di dunia. Karena itu, tidak masuk akal jika kebijakan Pelindo itu dianggap akan mengancam eksistensi atau memiskinkan PBM.

"Mungkin pendapatan perusahaan akan berkurang, tapi untuk soal ini mengapa mereka langsung teriak dan akan mengorbankan buruh pelabuhan," ujar Hanafi.

Upah buruh pelabuhan saat ini sekitar Rp 40.000/hari dan sebulan paling banyak bekerja selama 15 hari. Upah buruh di pelabuhan konvensional yang ditangani Pelindo sekitar Rp 2 juta. Jumlah gaji ini sangat jauh dibanding dengan upah buruh di Jakarta International Container Terminal (JICT) atau di Terminal Petikemas Koja yang dioperasikan Hutchinson yang mencapai Rp 5 juta sebulan.

Rendahnya upah ini akibat tidak transparannya biaya bongkar muat yang diterima PBM, sementara upah buruh yang diberikan lewat Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) sangat rendah. Mestinya, Koperasi TKBM dan Serikat Buruh Pelabuhan berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Tapi mereka malah ikut terkontaminasi, sehingga upah buruh pelabuhan tetap memprihatinkan.

Untuk itu, Hanafi mendesak PBM, Koperasi TKBM, dan Serikat Buruh Pelabuhan, segera melakukan keterbukaan, sehingga upah dan kesejahteraan buruh pelabuhan dapat ditingkatkan.

"Buruh menuntut adanya standarisasi upah di sektor bongkar muat. Idealnya upah di sektor transportasi, termasuk buruh pelabuhan, minimal Rp 3,4 juta sebulan," tandasnya. (A-78/A_88)***

Baca Juga

Pengusaha Akui Marak Suap Dalam Kasus "Dwelling Time"

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pertengahan Juni 2015 lalu saat mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Joko Widodo marah setelah melihat lambatnya proses dwelling time yang menurut presiden berpotensi merugikan negara sekitar Rp 780 triliun per tahun karena membuat sistem perdagangan juga menja

Johnson Maju sebagai Calon Ketua Umum INSA

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Johnson W.

El Nino Skan Picu Kelangkaan Elpiji 3 Kg

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah harus menaruh perhatian serius atas terjadinya musibah kekeringan akibat gelombang panas el nino yang melanda negeri ini, khususnya terhadap para petani dan juga para petambak ikan yang menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi sebagai bahan bakar untuk mesin penyedot air.

Bank Bjb Perluas Layanan Pembayaran PBB

EKONOMI
DIRUT Bank Bjb Ahmad Irfan (kanan), berbincang dengan Direktur Konsumer Bank Bjb Femiyanti (kiri), Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (kedua kanan), dan Direktur Corporate Affair Alfamart Solihin, seusai peluncuran perluasan "Delivery Channel" pembayara