Headlines

Ketua KPU RI Lantik 80 Orang Komisioner KPU Provinsi

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Pusak Husni Kamil Manik melantik anggota KPU Provinsi untuk 16 provinsi masa bakti 2013-2018 di Jakarta. Keenam belas Provinsi tersebut yakni Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Setelah dilantik, para komisioner yang baru langsung mengikuti orientasi tugas selama lima hari.

Husni Kamil Manik dalam sambutannya menegaskan, tekad KPU untuk menjadikan pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis dan berkualitas di Indonesia. Menurut Husni penyelenggara pemilu merupakan penentu terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkualitas tersebut.

“Kinerja penyelenggara menjadi tolok ukur utama pemilu yang demokratis dan berkualitas. Hanya dengan kinerja yang baik maka pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu, efektif dan efesien,” ujarnya melalui rilis yang diterima "PRLM", Minggu (26/5/13).

Husni menyampaikan intensitas penyelenggaraan tahapan Pemilu akan terus meningkat. KPU hanya memiliki waktu kurang dari 11 bulan sebelum pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014.

“Tugas berat sudah menanti di depan mata. Jangan habiskan waktu untuk bereuforia. Segera beradaptasi dengan ritme kerja di KPU. Saya yakin dengan semangat belajar yang tinggi, kerja keras dan tim kerja yang solid seberat apapun tugas yang dihadapi akan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Husni menambahkan, seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian dari tahapan, program dan jadual penyelenggaraan pemilu 2014. Seleksi setiap lima tahunan itu dilakukan untuk membuka ruang kepada semua anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi secara bebas, fair, terbuka dan transparan.

Para komisioner KPU yang dilantik telah berhasil melewati rangkaian seleksi mulai dari tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, tes wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan. Artinya para komisioner telah memiliki kompetensi di bidang kepemiluan dan demokrasi, kepemimpinan yang baik, integritas, kemandirian dan inteligensi yang kuat.

Sejauh mana kemampuan para komisioner dalam proses seleksi itu dapat terlaksana di lapangan, menurut Husni waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, kata Husni, tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan jauh lebih berat dengan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Husni mengatakan setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu selalu ada dinamikanya sebagai cerminan dari manajemen kerja yang dilaksanakan penyelenggara. “Saya menginginkan corak yang muncul ke publik adalah profesionalisme. Ketika publik menilai kinerja KPU, maka mereka akan berkata KPU sudah profesional,” ujarnya.

Peran KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu sangat dominan. KPU Provinsi merupakan koordinator dalam pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. KPU Provinsilah yang akan memastikan semua regulasi yang diterbitkan oleh KPU RI dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sampai ke tingkat penyelenggara pemilu paling bawah.(A-194/A-108)***