Dewan Segera Bentuk Pansus Dampak Jatigede

SUMEDANG, (PRLM).- DPRD Kab. Sumedang akan segera membuat Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede (PDSPWJ). Pansus tersebut akan dibentuk, guna membantu penyelesaian berbagai permasalahan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede yang hingga kini belum juga terselesaikan.

“Pansus Jatigede ini akan dibentuk, setelah masa reses dewan. Mudah-mudahan, minggu depan proses pembentukannya sudah dimulai. Pembentukan pansus ini secara resmi akan disahkan melalui sidang paripurna,” kata Anggota DPRD Kab. Sumedang dari Fraksi PKS, Ermi Triaji di gedung DPRD Kab. Sumedang, Kamis (23/5/13).

Menurut dia, pembentukan pansus itu, sebelumnya sudah disepakati oleh rapat pimpinan dewan, fraksi dan komisi. Bahkan dalam rapat tersebut, diundang langsung sejumlah perwakilan warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Jatigede.

“Keanggotaan pansus tersebut, dari perwakilan semua fraksi. Jumlah perwakilan fraksi 2-3 orang, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) setempat yakni dapil 4 yang tahu betul kondisi di lapangan,” kata Ermi yang juga Anggota Komisi D DPRD Kab. Sumedang.

Lebih jauh ia menjelaskan, pembentukan Pansus PDSPWJ tersebut, diharapkan mampu membantu mengurai benang kusut berbagai permasalahan dampak sosial Jatigede yang begitu kompleks.

Pansus akan bekerja membantu menyelesaikan permasalahan Jatigede secara teknis. Seperti halnya membantu menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti rugi lahan, bangunan serta tanaman milik OTD yang terlewat pada pembebasan lahan tahun 1982-1986.

Selain itu, pansus juga akan membantu secara teknis proses relokasi warga OTD. Rencananya warga OTD akan direlokasi ke Desa Conggeang Kulon, Kec. Conggeang dan Desa Sakurjaya, Kec. Ujungjaya. (A-67/A-88)***

Baca Juga

Guru Honorer Akan Gelar Aksi Saat Hari Pahlawan

KARAWANG, (PR).- Ribuan guru honorer pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2016 mendatang, akan menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Karawang‎. Para guru honorer ini berencana akan mengadukan soal kesejahteraan mereka yang selama ini masih mengkhawatirkan.

Pedagang Pangandaran Resah Jembatan Bailey tak Kunjung Beres

PARIGI, (PR).- Pedagang di Pasar Pananjung Pangandaran, Kabupaten Pangandaran mengeluhkan sepinya pembeli ke Bupati Pangandaran. Setelah ambruknya Jembatan Puterapinggan, pendapatan para pedagang anjlok hingga 50 persen.

Belum Ada Museum Sejarah di Depok

DEPOK, (PR).- Peringatan hari pahlawan 10 November 2016 digelar oleh berbagai instansi dan Pemerintah Kota Depok. Ironisnya, hingga kini Depok belum memiliki museum sejarah.

UMK Tahun 2017 Ciamis Naik 8,25 Persen

CIAMIS, (PR).- Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis menetapkan Upah Minimum Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar Rp 1.475.792, naik 8,25 persen dari sebelumnya yaitu Rp 1.363.319. Hasil penetapan tersebut pada Senin 14 November 2016 akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Ciamis.