Dewan Segera Bentuk Pansus Dampak Jatigede

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- DPRD Kab. Sumedang akan segera membuat Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede (PDSPWJ). Pansus tersebut akan dibentuk, guna membantu penyelesaian berbagai permasalahan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede yang hingga kini belum juga terselesaikan.

“Pansus Jatigede ini akan dibentuk, setelah masa reses dewan. Mudah-mudahan, minggu depan proses pembentukannya sudah dimulai. Pembentukan pansus ini secara resmi akan disahkan melalui sidang paripurna,” kata Anggota DPRD Kab. Sumedang dari Fraksi PKS, Ermi Triaji di gedung DPRD Kab. Sumedang, Kamis (23/5/13).

Menurut dia, pembentukan pansus itu, sebelumnya sudah disepakati oleh rapat pimpinan dewan, fraksi dan komisi. Bahkan dalam rapat tersebut, diundang langsung sejumlah perwakilan warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Jatigede.

“Keanggotaan pansus tersebut, dari perwakilan semua fraksi. Jumlah perwakilan fraksi 2-3 orang, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) setempat yakni dapil 4 yang tahu betul kondisi di lapangan,” kata Ermi yang juga Anggota Komisi D DPRD Kab. Sumedang.

Lebih jauh ia menjelaskan, pembentukan Pansus PDSPWJ tersebut, diharapkan mampu membantu mengurai benang kusut berbagai permasalahan dampak sosial Jatigede yang begitu kompleks.

Pansus akan bekerja membantu menyelesaikan permasalahan Jatigede secara teknis. Seperti halnya membantu menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti rugi lahan, bangunan serta tanaman milik OTD yang terlewat pada pembebasan lahan tahun 1982-1986.

Selain itu, pansus juga akan membantu secara teknis proses relokasi warga OTD. Rencananya warga OTD akan direlokasi ke Desa Conggeang Kulon, Kec. Conggeang dan Desa Sakurjaya, Kec. Ujungjaya. (A-67/A-88)***

Baca Juga

Yance Dapat Pengawalan Ketat dari Petugas

JAWA BARAT
MANTAN Bupati Indramayu yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Irianto M.S Syafiuddin usai menjalani sidang putusan kasus dugaan korupsi pembebasan Lahan PLTU Batubara di Kabupaten Indramayu, mendapat pengawalan ketat dari petugas di Pengadilan Tipikor Ba

Kanopi Gedung Pemkot Depok Ambrol

JAWA BARAT
KANOPI Gedung Dibaleka Pemkot Depok ambrol. Diduga penyebabnya karena atap tidak mampu menahan limpahan air hujan.*

DEPOK, (PRLM).- Kanopi Gedung Dibaleka Pemkot Depok ambrol. Diduga penyebabnya karena atap tidak mampu menahan limpahan air hujan yang turun pada Selasa (3/6/2015) malam.

Purwakarta Bentuk Majelis Pengelolaan Sampah

JAWA BARAT
BUPATI Purwakarta, Dedi Mulyadi merencanakan pembentukan majelis pengelolaan sampah  dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga tingkat Kabupaten.*

PURWAKARTA, (PRLM).- Upaya membangun lingkungan yang sehat dan bersih di masyarakat sudah menjadi kewajiban. Untuk menguatkan hal itu Pemkab Purwakarta ke depan akan membentuk majelis pengelolaan sampah dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga tingkat Kabupaten.

Polresta Banjar Ringkus Komplotan Pelaku Pembalakan Liar

JAWA BARAT
Polresta Banjar Ringkus Komplotan Pelaku Pembalakan Liar

BANJAR,(PRLM).- Jajaran Kepolisian Resor Kota Banjar berhasil meringkus 2 dari 4 anggota komplotan pelaku pembalakan liar atau penebangan liar.