Kekayaan Situs Cagar Budaya Belum Dimanfaatkan Optimal

SITUS Petilasan Mbah Kuwu Sangkan, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ramai dikunjungi warga, Rabu (22/5). Meski kaya akan situs cagar budaya, budayawan menilai masih belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk menjadikan potensi
HANDRIANSYAH/PRLM
SITUS Petilasan Mbah Kuwu Sangkan, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ramai dikunjungi warga, Rabu (22/5). Meski kaya akan situs cagar budaya, budayawan menilai masih belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk menjadikan potensi tersebut sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.*

SUMBER, (PRLM).- Sebagai salah satu pusat sejarah peradaban Islam yang cukup besar, pembangunan Kota dan Kabupaten Cirebon seharusnya lebih memprioritaskan untuk pengembangan kekayaan pusaka budaya. Pasalnya, hal itu dinilai lebih berpotensi untuk menggerakan ekonomi kerakyatan ketimbang kebijakan ekonomi makro.

Budayawan Cirebon, Mustaqim Asteja mengatakan, wilayah Cirebon kaya akan situs peninggalan sejarah Islam. Namun, kekayaan itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyejahterakan masyarakat Cirebon. “Selama ini belum ada kebijakan yang mengarah ke sana baik di Kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon,” katanya saat ditemui seusai Gotrasawala “Meneladani Pesan Moral dan Kepemimpinan Mbah Kuwu Cerbon dan Sunan Gunung Jati dalam Membangun Caruban Nagari” di Situs Petilasan Mbah Kuwu Cerbon, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Rabu (22/5/13).

Menurut Mustaqin, banyak situs cagar budaya di Kota Cirebon yang sebenarnya berpotensi bagi sektor pariwisata. Namun saat ini sekitar 40 persen dari situs yang ada, dalam konsidi terbengkalai.

Hal serupa, kata Mustaqim, juga terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon. Dari data dinas terkait, ada sekitar 161 situs cagar budaya di Kabupaten Cirebon. “Meski saya belum menelusuri secara komprehensif, kondisinya tak jauh berbeda dengan yang ada di Kota Cirebon,” ujarnya.

Mustaqim berharap, pemerintah Kota Cirebon dengan kepemimpinan baru bisa lebih memperhatikan hal tersebut. Begitu pula pemerintah Kabupaten Cirebon yang tak lama lagi akan memilih pemimpin baru. Hal senada diungkapkan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sejarah Peradaban Islam IAIN Syekh Nurjati, Nurhasanah (21). “Situs yang ada seharusnya lebih diperhatikan dan dipelihara. Selain bisa menarik wisatawan, juga bisa dijadikan pusat studi kajian sejarah Islam,” katanya.

Selama ini, kata Nurhasanah, dirinya belum melihat adanya langkah serius dari pemerintah dalam menata situs cagar budaya yang jumlahnya sangat banyak di wilayah Cirebon. Selain itu, Nurhasanah juga menyayangkan tidak banyaknya situs sejarah Islam yang dipugar total sehingga menghilangkan bentuk serta struktur aslinya.

Di sisi lain, pemerintah juga sebenarnya bisa melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa untuk mengoptimalkan potensi situs cagar budaya yang ada. “Dengan studi yang komprehensif dan pemeliharaan yang baik, kekayaan situs di Cirebon bisa menjadi senjata yang ampuh untuk membangun kehidupan masyarakat Cirebon,” katanya. (A-178/A-108)***

Baca Juga

Mudik ke Sukabumi, Jangan Lewatkan 10 Destinasi Ini

SUKABUMI, (PR).- Ada banyak pihak yang meranking sebuah destinasi favorite di satu daerah. Semua punya alat ukur, semua menggunakan metode. Intinya di 3A, atraksi, akses dan amenitas. 

Bulan Bung Karno, DPC PDIP Gelar Lomba Pidato

PARIGI, (PR).- Menyambut bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan perlombaan pidato. Dengan melibatkan kaum muda, diharapkan makna Pancasila dapat tertanam pada generasi muda.

Jelang Mudik Lebaran, Dishub Ciamis Pasang Empat CCTV Baru

CIAMIS,(PR).- Tidak hanya menambah rambu lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dushub) Kabupaten Ciamis menambah empat unit CCTV (Closed Circuit Television) di jalur utama lintas selatan Jalan Jenderal Soedirman, depan Kantor Pos Ciamis, Senin, 27 Juni 2016.

Bupati Bogor Digugat Lagi

CIBINONG, (PR).- Bupati Bogor kembali digugat oleh warganya. Beberapa pekan lalu, bupati beserta sejumlah pihak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor digugat empat mantan sopir dan kondektur truk sampah karena dianggap memberhentikan pegawai tak sesuai prosedur.