Dilakukan Pemerintah

Sistem Monitoring BBM Bakal Dipasang di SPBU dan 100 Juta Mobil

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah akan menerapkan Radio Frequency Identification (RFID) dalam program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Untuk itu, DPR mendesak agar pemerintah segera menyiapkan dasar hukum agar Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM dapat dilaksanakan secara efektif.

"Selain itu Pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap penerapan RFID ini agar tidak terjadi masalah dalam implementasi di lapangan dan kegagalan seperti program-program pengendalian yang telah digulirkan sebelumnya," kata anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar, dalam rilisnya ke "PRLM", Rabu (22/5/13).

RFID tersebut akan dipasang di hampir 100 juta kendaraan bermotor dan ratusan SPBU di seluruh Indonesia. "Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas. Karenanya Pemerintah harus mampu melakukan simulasi dan perencanaan yang baik jika sistem ini diterapkan," katanya.

Selain sosialisasi yang massif dan efektif terhadap konsumen, namun juga harus meyakinkan bahwa seluruh SPBU telah siap menerapkan sistem ini. "Pemerintah berencana menerapkan per Juli teknologi RFID sudah terpasang di hampir 276 SPBU dan kendaraan roda empat di Jabodetabek, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. RFID yang dalam kegiatan teknisnya dapat melakukan monitoring secara onilne dan realtime laju distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tren konsumsi yang tercatat pada smart card di kendaraan bermotor roda empat," katanya.(A-71/A-88)***

Baca Juga

Disabilitas Bekerja di Hotel

EKONOMI
Disabilitas Bekerja di Hotel

Bursa Saham Jepang Sentuh Level Terendah

EKONOMI

TOKYO, (PRLM).- Bursa saham Jepang, pada Senin (18/01) pagi, menyentuh level terendah dalam setahun terakhir, menyusul anjloknya bursa saham Amerika setelah harga minyak dunia turun drastis ke posisi US$28 per barel, terendah sejak 2003.

Laba Bank of America Naik 9,4 Persen

EKONOMI

WASHINGTON, (PRLM).- Bank of America Corp, pemberi pinjaman terbesar kedua di Amerika, mengatakan laba perusahaan itu naik 9,4 persen karena bisnis pendapatan tetapnya sampai bulan lalu naik lebih dari perkiraan sementara biaya pengeluaran menyusut.

Tahun 2017, Peringkat Kemudahan Berbisnis Harus di Bawah 40

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target pada tahun 2017 mendatang, peringkat kemudahan berusaha atau yang disebut dengan ease of doing business (EODB) harus dan wajib sekurang-kurangnya berada di peringkat 40 dari 189 negara.