Sistem Monitoring BBM Bakal Dipasang di SPBU dan 100 Juta Mobil

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah akan menerapkan Radio Frequency Identification (RFID) dalam program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Untuk itu, DPR mendesak agar pemerintah segera menyiapkan dasar hukum agar Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM dapat dilaksanakan secara efektif.

"Selain itu Pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap penerapan RFID ini agar tidak terjadi masalah dalam implementasi di lapangan dan kegagalan seperti program-program pengendalian yang telah digulirkan sebelumnya," kata anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar, dalam rilisnya ke "PRLM", Rabu (22/5/13).

RFID tersebut akan dipasang di hampir 100 juta kendaraan bermotor dan ratusan SPBU di seluruh Indonesia. "Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas. Karenanya Pemerintah harus mampu melakukan simulasi dan perencanaan yang baik jika sistem ini diterapkan," katanya.

Selain sosialisasi yang massif dan efektif terhadap konsumen, namun juga harus meyakinkan bahwa seluruh SPBU telah siap menerapkan sistem ini. "Pemerintah berencana menerapkan per Juli teknologi RFID sudah terpasang di hampir 276 SPBU dan kendaraan roda empat di Jabodetabek, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. RFID yang dalam kegiatan teknisnya dapat melakukan monitoring secara onilne dan realtime laju distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tren konsumsi yang tercatat pada smart card di kendaraan bermotor roda empat," katanya.(A-71/A-88)***

Baca Juga

Kospin Jasa, Satu-satunya Koperasi Penyalur KUR

DENPASAR, (PR).- Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi Kospin Jasa yang telah berkembang hingga dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku KUMKM.

Cikarang Tegal Pacing Development Project Mulai Alirkan Gas

CIKARANG, (PR).- Cikarang Tegal Pacing Development Project (CTDP) yang dioperatori PT Pertamina EP, terhitung sejak 26 Februari 2017 mulai mengalirkan gas (gas in) ke fasilitas produksi utama atau Block Station Pondok Makmur Bekasi.

Vakum 62 Tahun, Kongres Koperasi Akan Kembali Digelar

BANDUNG, (PR).- Kongres Koperasi akan kembali digelar setelah 62 tahun vakum sejak kongres pertama pada 1947 dan 1953. Dengan digelarnya kembali Kongres Koperasi ini, dia berharap dapat membangunkan kembali semangat membangun perkoperasian Indonesia.

Pembentukan Holding Terganjal Proses Politik

JAKARTA, (PR).- Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk holding di beberapa sektor, termasuk energi, tidak bisa terwujud segera. Pasalnya, pembentukan holding tersebut masih terkendala proses politik yang alot di DPR.