Dilakukan Pemerintah

Sistem Monitoring BBM Bakal Dipasang di SPBU dan 100 Juta Mobil

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah akan menerapkan Radio Frequency Identification (RFID) dalam program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Untuk itu, DPR mendesak agar pemerintah segera menyiapkan dasar hukum agar Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM dapat dilaksanakan secara efektif.

"Selain itu Pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap penerapan RFID ini agar tidak terjadi masalah dalam implementasi di lapangan dan kegagalan seperti program-program pengendalian yang telah digulirkan sebelumnya," kata anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar, dalam rilisnya ke "PRLM", Rabu (22/5/13).

RFID tersebut akan dipasang di hampir 100 juta kendaraan bermotor dan ratusan SPBU di seluruh Indonesia. "Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas. Karenanya Pemerintah harus mampu melakukan simulasi dan perencanaan yang baik jika sistem ini diterapkan," katanya.

Selain sosialisasi yang massif dan efektif terhadap konsumen, namun juga harus meyakinkan bahwa seluruh SPBU telah siap menerapkan sistem ini. "Pemerintah berencana menerapkan per Juli teknologi RFID sudah terpasang di hampir 276 SPBU dan kendaraan roda empat di Jabodetabek, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. RFID yang dalam kegiatan teknisnya dapat melakukan monitoring secara onilne dan realtime laju distribusi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tren konsumsi yang tercatat pada smart card di kendaraan bermotor roda empat," katanya.(A-71/A-88)***

Baca Juga

Pendapatan Perhutani 2014 4,6 Triliun dengan Laba Bersih 380 Miliar

EKONOMI
HANDRI HANDRIANSYAH/PRLM

BANDUNG, (PRLM).-Dalam lima tahun terakhir, Perum Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 44 miliar akibat pencurian dan penebangan kayu ilegal.

Yogya Wajibkan Rusun Miliki Sertifikat Laik Fungsi

EKONOMI

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengeluarkan peraturan wali kota yang mewajibkan seluruh rumah susun pertelaan memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan wali kota atau pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Dinas Kimpraswil.

Kelompok Kesehatan Penyumbang Inflasi Tertinggi

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat dari tujuh kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi, kelompok kesehatan menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan inflasi sebesar 0,82 persen.

Harga BBM Naik, Nelayan Paling Menderita

EKONOMI

PANGANDARAN,(PRLM).-Kalangan nelayan Kabupaten Pangandaran berharap agar pemerintah memberikan bantuan khusus kepada nelayan, seiring dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak.