Persaingan Calon Kapolri Ketat

JAKARTA, (PRLM).- Persaingan sejumlah kandidat untuk menggantikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki usia pension, diperkirakan akan berlangsung ketat. Pasalnya para calon yang semuanya perwira tinggi berbintang tiga dan dua mempunyai kelebihan masing-masing.

"Saya rasa rivalitasnya cukup tinggi diantara para calon yang ada. Keputusan Presiden SBY kita tunggu di DPR. Seharusnya beliau tahu yang terbaik karena selama 9 tahun sebagai kepala pemerintahan tentu dapat mengamati perjalanan karir para perwira," kata Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat kepada wartawan sebelum rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/13).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan calon Kapolri harus paham tantangan tugas untuk melanjutkan proses reformasi ditubuh kepolisian. Menurutnya masih terjadi celah yang cukup lebar antara harapan masyarakat dengan postur kepolisian saat ini.

Disamping itu lanjut Martin, beban yang tidak kalah berat adalah mengamankan jalannya Pemilu 2014. "Kapolri harus bisa menjaga supaya suasana pemilu kondusif, karena kita sudah 2 kali pemilu relatif berjalan damai, itu harus tetap dijaga Kapolri yang akan datang," tekannya.

Sejauh ini Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyiapkan 9 calon Kapolri yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman, Gubernur Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Tiga kandidat ini mendapat banyak dukungan publik berdasarkan hasil polling dari situs Kompolnas.go.id.

Enam kandidat lain Kapolda Metro Jaya DKI Jakarta Irjen Pol. Putut Eko Bayuseno, mantan Kapolda Jawa Timur yang kini menjabat sebagai Deputi Operasi Kapolri (Deops Kapolri) Badrodin Haiti, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Tubagus Anis Angkawijaya, Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol. Saud Usman Nasution, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Anas Yusuf, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Arief Wachyunadi. (A-109/A-26)***

Baca Juga

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Ombudsman Minta Kepala Daerah yang Terlambat Rekam E-KTP Diberi Sanksi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri diminta memberi sanksi administratif pada kepala daerah yang abai pada perekaman data e-KTP. Hal itu diusulkan Ombudsman Republik Indonesia menyusul masih banyaknya masyarakat yang belum merekam identitas elektronik tersebut.

Bertemu Pangeran Salman, Jokowi Bahas Penambahan Kuota Haji

JAKARTA,(PR).- Presiden RI Joko Widodo sempat membahas tentang kuota haji dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi yang juga Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hotal Dahua Boutique, Hanzhoung, Minggu (4/9/2016).

Mendagri: Birokrasi Rentan Intervensi Kepentingan

JAKARTA, (PR).- Belum memadainya komitmen antikorupsi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintahan menjadi salah satu penyebab masih adanya korupsi. Pihak-pihak itu, baik birokrasi, masyarakat, dan pihak swasta.