Indonesia Harus Optimis Bisa Adil, Sejahtera, dan Aman

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Ketua Umum Partai Golkar H. Akbar Tanjung mengatakan, amanah konstitusi masih jauh dari harapan bangsa. Namun, komponen bangsa harus tetap optimistis dalam meraih negara yang adil, sejahtera, dan aman pada tahun 2045.

"Kita masih amat prihatin keadilan masih jauh. Demikian pula kesejahteraan karena kekayaan alam dikuasai perusahaan-perusahaan asing," kata Akbar Tanjung dalam Gerakan Indonesia Adil Sejahtera Aman (ASA) di Balai Kartini, Senin (20/5/13).

Menurut Akbar Tanjung, perusahaan-perusahaan asing akan lebih mendahulukan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. "Bukan mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Akbar Tanjung menyambut baik kelahiran Gerakan Indonesia ASA sebagai bentuk kepedulian kepada bangsa dan masyarakat. "Orang yang terpanggil itu lebih mementingkan orang lain dan bangsanya daripada urusan diri sendiri maupun keluarganya," katanya.

Gerakan Indonesia ASA yang digagas Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dengan Direktur Usamah Hisyam. Rencananya organiasi itu akan membentuk kepengurusan sampai ke provinsi, kabupaten/kota, kecamahan, bahkan desa/kelurahan.(A-71/A-108)***

Baca Juga

Jokowi: APBN 2017 Harus Mulai Januari

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta pralelang untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 segera dilakukan agar Januari mendatang langsung dijalankan.

Pengunjuk Rasa Mulai Kumpul Berkelompok, Istana Dikawal Ketat

JAKARTA,(PR).- Para pengunjuk rasa aksi damai 4 November 2016 sudah mulai kumpul berkelompok-kelompok. Berdasarkan pantauan "PR", mereka berkumpul sebagian besar di Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur atau kawasan Gambir, Jalan Veteran, kawasan Tugu Tani, dll.

Fahri Hamzah Anggap Jokowi Hindari Pengunjuk Rasa

JAKARTA, (PR).- Seusai mengikuti aksi unjuk rasa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo karena tidak ada di Istana Negara. Dia menilai Jokowi menghindari para demonstran yang datang ke Istana Negara.

Rumusan Pelanggaran TSM Belum Jelas

JAKARTA, (PR).- Penegakkan hukum dalam hal mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih problematis. Salah satunya tentang rumusan sanksi administrasi politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).