Indonesia Harus Optimis Bisa Adil, Sejahtera, dan Aman

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Ketua Umum Partai Golkar H. Akbar Tanjung mengatakan, amanah konstitusi masih jauh dari harapan bangsa. Namun, komponen bangsa harus tetap optimistis dalam meraih negara yang adil, sejahtera, dan aman pada tahun 2045.

"Kita masih amat prihatin keadilan masih jauh. Demikian pula kesejahteraan karena kekayaan alam dikuasai perusahaan-perusahaan asing," kata Akbar Tanjung dalam Gerakan Indonesia Adil Sejahtera Aman (ASA) di Balai Kartini, Senin (20/5/13).

Menurut Akbar Tanjung, perusahaan-perusahaan asing akan lebih mendahulukan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. "Bukan mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Akbar Tanjung menyambut baik kelahiran Gerakan Indonesia ASA sebagai bentuk kepedulian kepada bangsa dan masyarakat. "Orang yang terpanggil itu lebih mementingkan orang lain dan bangsanya daripada urusan diri sendiri maupun keluarganya," katanya.

Gerakan Indonesia ASA yang digagas Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dengan Direktur Usamah Hisyam. Rencananya organiasi itu akan membentuk kepengurusan sampai ke provinsi, kabupaten/kota, kecamahan, bahkan desa/kelurahan.(A-71/A-108)***

Baca Juga

Warga Gerebek Dua Pejabat yang Selingkuh

NASIONAL
BANDA ACEH, (PRLM).- Sejumlah warga menggerebek pasangan selingkuh yang diduga tengah bermesum di dalam rumah yang berlokasi di kawasan Lam Ujong Meunasah Manyang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.
 

Sidang Tahunan MPR RI Hanya dengan Pidato Presiden

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan sidang tahunan MPR RI yang berlangsung satu hari.

Presiden Jokowi Minta Mathla’ul Anwar Tolak Kekerasan Atas Nama Agama

NASIONAL

PANDEGLANG, (PRLM).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Muktamar XIX dan Milad ke-100 Mathla’ul Anwar (MA) dan peringatan 100 tahun hari lahir organisasi tersebut di Alun-alun Kota Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (8/8/2015).

Cegah Konflik, Perekatnya Nilai-nilai Pancasila dan Penegakan Hukum

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria menegaskan, pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum di tanah air. Hal ini guna mencegah secara dini potensi konflik di beberapa daerah.