Indonesia Harus Optimis Bisa Adil, Sejahtera, dan Aman

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Ketua Umum Partai Golkar H. Akbar Tanjung mengatakan, amanah konstitusi masih jauh dari harapan bangsa. Namun, komponen bangsa harus tetap optimistis dalam meraih negara yang adil, sejahtera, dan aman pada tahun 2045.

"Kita masih amat prihatin keadilan masih jauh. Demikian pula kesejahteraan karena kekayaan alam dikuasai perusahaan-perusahaan asing," kata Akbar Tanjung dalam Gerakan Indonesia Adil Sejahtera Aman (ASA) di Balai Kartini, Senin (20/5/13).

Menurut Akbar Tanjung, perusahaan-perusahaan asing akan lebih mendahulukan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. "Bukan mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Akbar Tanjung menyambut baik kelahiran Gerakan Indonesia ASA sebagai bentuk kepedulian kepada bangsa dan masyarakat. "Orang yang terpanggil itu lebih mementingkan orang lain dan bangsanya daripada urusan diri sendiri maupun keluarganya," katanya.

Gerakan Indonesia ASA yang digagas Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dengan Direktur Usamah Hisyam. Rencananya organiasi itu akan membentuk kepengurusan sampai ke provinsi, kabupaten/kota, kecamahan, bahkan desa/kelurahan.(A-71/A-108)***

Baca Juga

Mensos Berikan 'Trauma Healing' Bagi Korban Banjir Bima

BIMA, (PR).- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan trauma healing untuk anak-anak korban banjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat. Di posko pengungsian, Mensos memberikan aneka permainan dan hiburan untuk menghilangkan trauma mereka akibat bencana yang menimpanya.

Penambangan Liar Rugikan Negara Triliunan Rupiah

JAKARTA, (PR).- Kasus penambang liar (Gurandil) di Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian dari anggota Komisi III DPR RI. Apalagi selama ini, penambangan liar tidak hanya merugikan negara tapi juga merusak alam yang pada akhirnya menimbulkan bencana.

Aher Kalah Populer Dibanding Ahok

JAKARTA, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kalah populer dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal ini dilihat berdasarkan riset Indonesia Indicator (I2) terkait sorotan media massa terhadap kinerja kepala daerah.