Indonesia Harus Optimis Bisa Adil, Sejahtera, dan Aman

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Ketua Umum Partai Golkar H. Akbar Tanjung mengatakan, amanah konstitusi masih jauh dari harapan bangsa. Namun, komponen bangsa harus tetap optimistis dalam meraih negara yang adil, sejahtera, dan aman pada tahun 2045.

"Kita masih amat prihatin keadilan masih jauh. Demikian pula kesejahteraan karena kekayaan alam dikuasai perusahaan-perusahaan asing," kata Akbar Tanjung dalam Gerakan Indonesia Adil Sejahtera Aman (ASA) di Balai Kartini, Senin (20/5/13).

Menurut Akbar Tanjung, perusahaan-perusahaan asing akan lebih mendahulukan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. "Bukan mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Akbar Tanjung menyambut baik kelahiran Gerakan Indonesia ASA sebagai bentuk kepedulian kepada bangsa dan masyarakat. "Orang yang terpanggil itu lebih mementingkan orang lain dan bangsanya daripada urusan diri sendiri maupun keluarganya," katanya.

Gerakan Indonesia ASA yang digagas Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dengan Direktur Usamah Hisyam. Rencananya organiasi itu akan membentuk kepengurusan sampai ke provinsi, kabupaten/kota, kecamahan, bahkan desa/kelurahan.(A-71/A-108)***

Baca Juga

Legislasi Harus Sejalan dengan Program Pembangunan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Baleg DPR RI Arief Wibowo menegaskan seharusnya program legislasi (UU) itu sejalan dengan program pembangunan nasional yang akan dijalankan oleh pemerintah. Sehingga ada sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional.

Mapala Unisi: Kami Junjung Tinggi Proses Hukum

YOGYAKARTA, (PR).- Keluarga besar Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Unisi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, akhirnya buka suara terkait tragedi meninggalnya tiga peserta Pendidikan Dasar  The Great Camping (TGC) 37.

Ada Kasus Kekerasan, Akreditasi Lembaga Pendidikan Bisa Turun

YOGYAKARTA, (PR).- Anggota Komisi X DPR Esti Wijayanti meminta kasus kekerasan di dunia pendidikan harus diselesaikan secara tegas dan tuntas. Bahkan, tidak hanya pelaku yang nantinya akan dihukum berat. Namun, lembaga pendidikan pun akan terancam penurunan akreditasi.